Mutasi dan Non-job Berulang-ulang di Boalemo, Ada Apa? (Bagian 1)

Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, BOALEMO: Jumat (15/11/2019), Darwis Moridu selaku Bupati Boalemo melalui Wakil Bupati Anas Jusuf, kembali melakukan mutasi dan non-job kepada sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo, di ruang kerja Wakil Bupati Boalemo.

Kali ini, ada 2 kepala dinas (Kadis) yang dinon-job. Yakni, Kadis PUPR (Mus Moha) dan satu lagi adalah adik sepupu bupati sendiri, yaitu Sherman Moridu (Kadis Pendidikan).

Untuk mengisi kekosongan sementara, Irwan Dai yang kini menjabat Kadis Koperindag diposisikan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan. Dan Musafir Bempa yang menjabat Inspektur di Inspektorat ditugaskan sebagai Plt. Kadis PUPR.

Selain itu, Bupati Darwis Moridu juga merombak lagi 5 pejabat. Yakni, 1 pejabat administrator, 3 pejabat pengawas, dan 1 lagi pejabat fungsional.

Kelima pejabat yang dirombak tersebut, adalah Arjun Latidi (Kabid Bina Marga PUPR), Yunita N. Amili (Kasubid Aset II BKAD), Elsi Arsad (Kasubid Perencanaan Litbang RSTN), Alwin Hilahapa (Kasubag Keuangan RSTN), dan Kisman Djafar (Fungsional Dokter Utama).

Wabup Anas Jusuf pada kegiatan tersebut menyampaikan, mutasi ini dilakukan sebagai penyegaran organisasi di lingkungan Pemda Boalemo.

Menurutnya, rotasi dan mutasi di dalam setiap SKPD adalah sebuah keharusan, agar mempercepat rencana kerja “Pemerintahan Damai”. “Dan saya yakin pasti yang dilantik hari ini bisa menjalankan tugas yang diberikan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Boalemo (Husain Etango) mengatakan, keputusan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan merupakan hak prerogatif kepala daerah. Karena itu, pihaknya wajib mematuhi keputusan tersebut.

Untuk itu, menurut Husain Etango, ASN/PNS yang diberikan jabatan tanggungjawab harus selalu loyal pada pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Sayangnya, tidak sedikit pihak dan kalangan di Boalemo menilai, bahwa mutasi dan non-job yang doyan dan kerap dilakukan oleh Bupati Boalemo itu justru hanya menimbulkan dampak negatif dan kekacauan jalannya pemerintahan.

Menuntut loyalitas terhadap pimpinan, menurut berbagai pihak, itu memang sudah menjadi kewajiban para ASN. Namun dengan seringnya terjadi mutasi dan non-job secara berulang-ulang, maka bisa dipastikan ASN atau pejabat yang terkena mutasi dan non-job tidak akan mampu memberikan kinerja yang maksimal.

Sejumlah kalangan pun mempertanyakan, bagaimana mungkin pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien bila mutasi dan non-job dilakukan secara berulang-ulang dalam jarak waktu yang dekat? Dan bagaimana bisa mencapai kinerja yang tinggi bila ada pejabat yang diberi posisi “double-job“?

Sehingga mutasi dan non-job kali ini, menurut banyak kalangan, terkesan sangat tergesa-gesa dan boleh jadi terselip kepentingan hanya karena ingin memenuhi “selera like and dislike” pimpinan.

Akibatnya, sejumlah pihak pun menduga kuat, bahwa mutasi dan non-job itu dilakukan karena adanya konflik kepentingan: Boleh jadi kepentingan politik, dan bisa ditebak juga karena adanya kepentingan “bisnis”. Betulkah?

Entahlah! Yang jelas untuk memastikan hal tersebut, crew DM1 saat ini juga terus melakukan investigasi agar Pemerintahan di Boalemo ini bisa benar-benar berjalan secara normatif, demi terwujudnya Boalemo yang Damai Bertasbih, bukan Boalemo yang kerap dililit kekacauan yang pada akhirnya justru hanya mengorbankan rakyat. (kab/dm1)

———

Baca juga berita terkait:

Bagikan dengan:

Mutasi dan Non-job Berulang-ulang di Boalemo, Ada Apa? (Bagian 1)

DM1.CO.ID, BOALEMO: Jumat (15/11/2019), Darwis Moridu selaku Bupati Boalemo melalui Wakil Bupati Anas Jusuf, kembali melakukan mutasi dan non-job kepada sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo, di ruang kerja Wakil Bupati Boalemo.

Kali ini, ada 2 kepala dinas (Kadis) yang dinon-job. Yakni, Kadis PUPR (Mus Moha) dan satu lagi adalah adik sepupu bupati sendiri, yaitu Sherman Moridu (Kadis Pendidikan).

Untuk mengisi kekosongan sementara, Irwan Dai yang kini menjabat Kadis Koperindag diposisikan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan. Dan Musafir Bempa yang menjabat Inspektur di Inspektorat ditugaskan sebagai Plt. Kadis PUPR.

Selain itu, Bupati Darwis Moridu juga merombak lagi 5 pejabat. Yakni, 1 pejabat administrator, 3 pejabat pengawas, dan 1 lagi pejabat fungsional.

Kelima pejabat yang dirombak tersebut, adalah Arjun Latidi (Kabid Bina Marga PUPR), Yunita N. Amili (Kasubid Aset II BKAD), Elsi Arsad (Kasubid Perencanaan Litbang RSTN), Alwin Hilahapa (Kasubag Keuangan RSTN), dan Kisman Djafar (Fungsional Dokter Utama).

Wabup Anas Jusuf pada kegiatan tersebut menyampaikan, mutasi ini dilakukan sebagai penyegaran organisasi di lingkungan Pemda Boalemo.

Menurutnya, rotasi dan mutasi di dalam setiap SKPD adalah sebuah keharusan, agar mempercepat rencana kerja “Pemerintahan Damai”. “Dan saya yakin pasti yang dilantik hari ini bisa menjalankan tugas yang diberikan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Boalemo (Husain Etango) mengatakan, keputusan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan merupakan hak prerogatif kepala daerah. Karena itu, pihaknya wajib mematuhi keputusan tersebut.

Untuk itu, menurut Husain Etango, ASN/PNS yang diberikan jabatan tanggungjawab harus selalu loyal pada pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Sayangnya, tidak sedikit pihak dan kalangan di Boalemo menilai, bahwa mutasi dan non-job yang doyan dan kerap dilakukan oleh Bupati Boalemo itu justru hanya menimbulkan dampak negatif dan kekacauan jalannya pemerintahan.

Menuntut loyalitas terhadap pimpinan, menurut berbagai pihak, itu memang sudah menjadi kewajiban para ASN. Namun dengan seringnya terjadi mutasi dan non-job secara berulang-ulang, maka bisa dipastikan ASN atau pejabat yang terkena mutasi dan non-job tidak akan mampu memberikan kinerja yang maksimal.

Sejumlah kalangan pun mempertanyakan, bagaimana mungkin pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien bila mutasi dan non-job dilakukan secara berulang-ulang dalam jarak waktu yang dekat? Dan bagaimana bisa mencapai kinerja yang tinggi bila ada pejabat yang diberi posisi “double-job“?

Sehingga mutasi dan non-job kali ini, menurut banyak kalangan, terkesan sangat tergesa-gesa dan boleh jadi terselip kepentingan hanya karena ingin memenuhi “selera like and dislike” pimpinan.

Akibatnya, sejumlah pihak pun menduga kuat, bahwa mutasi dan non-job itu dilakukan karena adanya konflik kepentingan: Boleh jadi kepentingan politik, dan bisa ditebak juga karena adanya kepentingan “bisnis”. Betulkah?

Muis Syam

Next Post

Jelang HUT Provinsi Gorontalo ke-19 Dikes Gelar Screening PTM, RH Kembali Tegaskan Soal Keamanan

DM1.CO.ID, BOALEMO: Jumat (15/11/2019), Darwis Moridu selaku Bupati Boalemo melalui Wakil Bupati Anas Jusuf, kembali melakukan mutasi dan non-job kepada sejumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo, di ruang kerja Wakil Bupati Boalemo.

Kali ini, ada 2 kepala dinas (Kadis) yang dinon-job. Yakni, Kadis PUPR (Mus Moha) dan satu lagi adalah adik sepupu bupati sendiri, yaitu Sherman Moridu (Kadis Pendidikan).

Untuk mengisi kekosongan sementara, Irwan Dai yang kini menjabat Kadis Koperindag diposisikan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan. Dan Musafir Bempa yang menjabat Inspektur di Inspektorat ditugaskan sebagai Plt. Kadis PUPR.

Selain itu, Bupati Darwis Moridu juga merombak lagi 5 pejabat. Yakni, 1 pejabat administrator, 3 pejabat pengawas, dan 1 lagi pejabat fungsional.

Kelima pejabat yang dirombak tersebut, adalah Arjun Latidi (Kabid Bina Marga PUPR), Yunita N. Amili (Kasubid Aset II BKAD), Elsi Arsad (Kasubid Perencanaan Litbang RSTN), Alwin Hilahapa (Kasubag Keuangan RSTN), dan Kisman Djafar (Fungsional Dokter Utama).

Wabup Anas Jusuf pada kegiatan tersebut menyampaikan, mutasi ini dilakukan sebagai penyegaran organisasi di lingkungan Pemda Boalemo.

Menurutnya, rotasi dan mutasi di dalam setiap SKPD adalah sebuah keharusan, agar mempercepat rencana kerja “Pemerintahan Damai”. “Dan saya yakin pasti yang dilantik hari ini bisa menjalankan tugas yang diberikan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Boalemo (Husain Etango) mengatakan, keputusan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan merupakan hak prerogatif kepala daerah. Karena itu, pihaknya wajib mematuhi keputusan tersebut.

Untuk itu, menurut Husain Etango, ASN/PNS yang diberikan jabatan tanggungjawab harus selalu loyal pada pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Sayangnya, tidak sedikit pihak dan kalangan di Boalemo menilai, bahwa mutasi dan non-job yang doyan dan kerap dilakukan oleh Bupati Boalemo itu justru hanya menimbulkan dampak negatif dan kekacauan jalannya pemerintahan.

Sejumlah kalangan pun mempertanyakan, bagaimana mungkin pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien bila mutasi dan non-job dilakukan secara berulang-ulang dalam jarak waktu yang dekat? Dan bagaimana bisa mencapai kinerja yang tinggi bila ada pejabat yang diberi posisi “double-job“?

Sehingga mutasi dan non-job kali ini, menurut banyak kalangan, terkesan sangat tergesa-gesa dan boleh jadi terselip kepentingan hanya karena ingin memenuhi “selera like and dislike” pimpinan.

Akibatnya, sejumlah pihak pun menduga kuat, bahwa mutasi dan non-job itu dilakukan karena adanya konflik kepentingan: Boleh jadi kepentingan politik, dan bisa ditebak juga karena adanya kepentingan “bisnis”. Betulkah?

Muis Syam

Berita Terkait