HARI INI :

PARTNER PEMERINTAH, KAWAN RAKYAT

Mutasi dan Non-Job: ASN Boalemo Geram, DPRD “Hening Cipta”

Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, BOALEMO: Akibat dinilai menabrak aturan atas mutasi dan non-job yang dilakukan oleh Bupati Boalemo secara berulang-ulang, membuat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pun nampak mulai geram. Mereka terpaksa melayangkan aduan ke Komisi ASN, Ombudsman, dan ke beberapa pihak berkompeten lainnya.

“Ulah” Bupati Boalemo, Darwis Moridu, yang doyan melakukan mutasi dan non-job di kalangan ASN ini, sebetulnya sudah pernah digebrak oleh banyak pihak dalam sejumlah aksi unjuk-rasa.

Para pengunjuk rasa ketika itu bahkan mendesak pihak DPRD Boalemo untuk segera membentuk Pansus (Panitia Khusus) Hak Angket.

Desakan massa aksi tersebut sebetulnya sudah mendapat sambutan “hangat” dari Ketua DPRD Boalemo, Oktohari Dalanggo beserta sejumlah fraksi lainnya di kala itu, kecuali fraksi PDIP.

Sayangnya, sambutan hangat terhadap tuntutan massa untuk membentuk Pansus Hak Angket di saat itu, tiba-tiba “menguap”.

Dari kondisi seperti itu, bupati pun seolah memandang, bahwa DPRD Boalemo ternyata tak punya “daya” untuk  membatasi kebijakan dan kekuasaannya, khususnya dalam hal mutasi dan non-job para ASN.

Sebab sesudah itu, diketahui Bupati Darwis Moridu kembali melakukan “kegemarannya”, yakni memutasi dan menon-job ASN secara berulang-ulang, dan sangat terkesan dilakukan dengan sesuka hati.

Puncaknya , usai melakukan mutasi dan non-job kepada 105 ASN, pada Jumat (28/12/2018), sejumlah ASN pun jadi geram terhadap kebijakan bupati yang dinilai sewenang-wenang itu.

Kegeraman itupun mereka tunjukkan dengan melayangkan surat aduan ke Komisi ASN, Ombudsman dan ke sejumlah lembaga berkompeten lainnya.

Langkah perjuangan sejumlah ASN dalam mencari keadilan itu, nampaknya harus dilakukan sendiri oleh ASN tersebut.

Sebab, DPRD Boalemo yang  diharapkan bisa “mendampingi” perjuangan para ASN tersebut, nampaknya lebih memilih “mengheningkan cipta”, alias diam tanpa kepedulian.

Mengomentari situasi tersebut, Sekjen Rumah Koalisi Indonesia Hebat (RKIH) Provinsi Gorontalo Herman Muhidin mengatakan, seharusnya DPRD Boalemo lebih pro aktif menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh para ASN tersebut.

Jeritan para ASN ini, menurut Herman, malah seolah dianggap oleh para anggota legislatif setempat bagaikan angin lalu.

Herman mengaku sangat prihatin dengan para anggota DPRD Boalemo yang sepertinya tidak punya kepedulian samasekali terhadap perjuangan ASN tersebut.

Padahal, menurut Herman, Bupati Boalemo sangat jelas-jelas telah mempertontonkan kebijakan yang terindikasi tidak adil kepada para ASN sebagaimana aturan yang berlaku.

Herman menyebutkan, seharusnya legislatif menjadi “Satpamnya” rakyat, membela hak-hak rakyat dari semua kalangan.

Herman pun berharap agar pihak DPRD Boalemo menggunakan hak-hak legislatif-nya untuk mengontrol jalanya kebijakan yang diambil oleh eksekutif (kepala daerah) secara sepihak.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler mengenai “diamnya” DPRD terhadap kegaduhan mutasi dan non-job, Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Oktohari Dalanggo lebih memilih diam dan tak ingin memberi tanggapan, seolah memang sedang melakukan “hening cipta”.

Sehingganya, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Boalemo pun saat ini semakin diselimuti tanda tanya. “Ada apa gerangan dengan DPRD Boalemo?” ujar sejumlah tokoh masyarakat.

Meski begitu, tidak sedikit pihak dari berbagai kalangan yang tetap berharap agar DPRD Boalemo bisa segera mengambil langkah tegas. Yakni, paling tidak dengan melakukan hearing dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Sekda Boalemo sebagai pihak Baperjakat atau TPK (Tim Penilai Kinerja) ASN.

Ulul Azmi Kadji selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo terang-terangan menyatakan, bahwa kebijakan mutasi dan non-job yang dilakukan Bupati Darwis tersebut tidak sesuai prosedur.

“Wabup, Sekda, para asisten, Baperjakat atau TPK harus bertanggungjawab,” lontar Ulul Azmi.

Dan bahkan, menurut sejumlah tokoh masyarakat Boalemo, bahwa apabila Bupati Darwis Moridu memang sangat jelas-jelas terindikasi menabrak aturan dalam hal mutasi dan  non-job, maka DPRD Boalemo diminta tidak segan-segan untuk segera membentuk Hak Angket. (kab/dm1)

Komentar anda :
Bagikan dengan:
  • 12856