DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Komisi I DPRD Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), pada Senin (23/8/2021), berhasil “menyeret” (menghadirkan) ke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP atau hearing) para kontraktor yang terlibat dalam pembangunan Masjid Jabal Nur, Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta.
Terbaru
Berita Terbaru
DM1.CO.ID, GORONTALO: Aksi pamit Fraksi Nasdem-Amanat (PAN) meninggalkan ruangan (walk-out) saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-59, pada Senin (23/8/2021), tak hanya menimbulkan polemik dengan berbagai argumen masing-masing, tetapi juga memunculkan reaksi berbalas pantung dari sejumlah fraksi.
DM1.CO.ID, JAKARTA: Permohonan pengujian materiil Pasal 15 Ayat (2) huruf: f, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rabu hari ini (25/8/2021) akan segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, pukul 13.30 WITA. Kepastian waktu pelaksanaan […]
DM1.CO.ID, BONE-BOLANGO: Meski baru saja lulus di SD Negeri 3 Suwawa Timur, dan kini telah duduk di bangku kelas VII di SMP Negeri 1 Suwawa Timur, namun saat ini Iqen Qirana Yusuf Puneli telah mampu memperlihatkan jati-diri sebagai sosok wanita termuda Karate-do Wadokai di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone […]
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Pihak kontraktor yang dianggap bertanggung-jawab atas proyek pembangunan Masjid Jabal Nur, Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, dijadwal akan dihearing (RDP= Rapat Dengar Pendapat) oleh DPRD Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), pada Senin hari ini (23/8/2021).
DM1. CO.ID, KOLAKA TIMUR: Beberapa minggu yang lalu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka telah melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak, yakni terkait adanya ketidak-becusan atau dugaan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan pembangunan Masjid Jabal Nur, Kecamatan Rate-rate, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).
DM1. CO.ID, JAKARTA: Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf: f, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam waktu dekat akan segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
