Tenaga Honorer di Boalemo “Dipangkas”, Ini Sikap DPRD

Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, BOALEMO: Setelah dirumahkan sejak awal Januari 2020, seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo akhirnya mendapat “panggilan”.

Namun kali ini, Pemkab Boalemo melakukan pemanggilan terhadap para tenaga honorer itu bukanlah untuk langsung kembali bekerja seperti biasanya. Melainkan untuk “dipangkas” melalui ujian seleksi (penyaringan).

Ribuan tenaga honorer itupun memadati SMA Negeri 1 Tilamuta, guna mengikuti ujian dengan menggunakan metode sistem Computer Assisted Test (CAT).

CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang lazim digunakan dalam perekrutan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Metode ini diterapkan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi bagi pelamar CPNS.

Namun CAT yang dilakukan oleh Pemkab Boalemo tersebut, bukanlah bagi pelamar CPNS, melainkan adalah untuk melakukan penyaringan terhadap para tenaga honorer yang saat ini berjumlah 2.402 orang.

Mendengar adanya upaya penyaringan yang dapat pula diartikan sebagai bentuk pengurangan tenaga honorer ini, Resvin Pakaya selaku anggota DPRD Boalemo pun angkat suara.

Resvin dengan tegas mengaku sangat protes dan menolak kebijakan Pemkab Boalemo tersebut. Sebab, itu sama halnya dengan melakukan pengurangan terhadap tenaga honorer.

Resvin membeberkan alasannya. Bahwa, dalam APBD 2020 Kabupaten Boalemo, tidak dilakukan pengurangan anggaran untuk tenaga honorer yang ada secara keseluruhan.

“Kami di DPRD Boalemo tidak mengurangi anggaran honorer, kami menganggarkan untuk honorer yang ada,” ungkap Resvin kepada Wartawan DM1, Senin (27/1/2020).

Anggaran honorer tersebut, lanjut Resvin, juga sudah disetujui oleh Badan Anggaran dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Boalemo. “Jadi apabila ada pengurangan (jumlah) tenaga honorer, berarti Pemda Boalemo sudah menyalahi persetujuan bersama (yang telah disepakati) di DPRD,” jelas Resvin.

Olehnya itu, Resvin meminta kepada Pemkab Boalemo, agar membatalkan kebijakan penyaringan yang bermaksud mengurangi jumlah tenaga honorer.

“Yang kita sepakati bersama (adalah) anggaran honorer dengan orang yang sama, tidak ada pergantian dengan alasan berkompoten, karena kita sudah membahas dan setujui bersama dalam hal ini. Oke kalau ada ujian tidak apa, asal jangan mengurangi tenaga honorer yang sudah kita anggarkan dan setujui bersama,” ujar Resvin.

Lagi pula, kata Resvin lagi, Ketua DPRD Boalemo Eka Putra Noho juga sudah melayangkan surat edaran ke semua OPD, untuk tidak menggurangi tenaga honorer yang sudah ada dan yang sudah dianggarkan,” jelas Resvin.

Hal senada juga dilontarkan seorang anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Boalemo, Riko Djaini. “Kami sudah menganggarkan gaji tenaga honorer di 2020. Dan saya berharap Pemda Boalemo tidak mengurangi tenaga honorer yang sudah ada,” kata Riko.

Riko mengaku menghormati ujian seleksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boalemo. Namun menurut Riko, jangan sampai penyaringan atau seleksi itu didasari oleh adanya “kepentingan” politik.

Hal itu, menurut Riko, patut mengundang pertanyaan besar, sebab mereka (tenaga honorer) tersebut sudah pernah menjalani ujian seleksi pada 2019 lalu, juga dengan alasan untuk kompetensi. Sehingga, apabila kembali dilakukan ujian pada 2020 ini, maka ini tentu patut dipertanyakan untuk kemungkinan ada apa-apanya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKD Boalemo saat coba dimintai konfirmasi belum sempat menjawab (mengangkat) telepon seluler dari wartawan DM1. (kab/dm1)

Komentar anda :
Bagikan dengan: