RH: Ada LSM Kerap “Lapor” ke Eks Menteri, AD: Jangan Alergi Kritikan & Semoga RH Husnul Khatimah

DM1.CO.ID, GORONTALO: Selain menolak disebut telah menerima uang terkait pembebasan lahan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dengan melontarkan sumpah “demi Allah, demi Rasulullah”, usai sidang lanjutan pada Senin (8/3/2021), Rusli Habibie (RH) selaku Gubernur Gorontalo saat dicegat awak media juga menyebut adanya oknum LSM yang kerap melapor ke salah seorang mantan menteri.

RH harus membeberkan seputar adanya oknum LSM tersebut, berawal dari pertanyaan seorang wartawan yang meminta tanggapan, bahwa (dengan adanya perkara GORR ini) apakah ada dampak negatif terkait mega proyek yang akan masuk di Gorontalo?

Dari pertanyaan wartawan itulah, RH lalu menjawab dengan mengungkapkan adanya salah seorang oknum LSM Gorontalo yang tak kenal waktu sering melapor tentang permasalahan yang ada di Provinsi Gorontalo.

“Ini kalau begini terus, saya pernah dipanggil atau diundang ketemu Pak Menteri PU yang dulu. (Eks Menteri itu berkata) Pak Gubernur, saya bertanya, apakah gubernur kenal dengan nama ini. Diperlihatkan HPnya beliau, -menteri yang lama, Pak Djoko,- Saya bilang, saya kenal ini anak, ini oknum salah satu LSM yang ada di Gorontalo,” ujar RH mengutip perbincangannya ketika itu dengan eks Menteri PU, Djoko Kirmanto.

“(Djoko berkata) Hampir tiap hari melaporkan ke saya, begini.. begini.. begini.. begini, dan ini meresahkan, termasuk para pejabat saya di sana (di Gorontalo) itu resah dengan laporan-laporan LSM ini,” tutur RH menyampaikan pembicaraannya dengan Djoko.

“Namanya ada, jelas. Tapi tidak etis saya terangkan, kalian (wartawan) sudah tahu,” ucap RH kepada awak media di Pengadilan Tipikor Gorontalo.

“Nggak siang, nggak malam, nggak tengah malam lapor ke saya,” kata RH mengutip kekesalan Djoko.

“Saya hanya katakan, Pak Menteri, Bapak tidak perlu takut, Bapak di sini (Gorontalo) punya polisi, Bapak punya jaksa, Bapak punya gubernur, Bapak punya kaki-tangan, tanyakan kepada mereka apakah benar, kalau benar ya Bapak (harus) lebih percaya aparat daripada laporan-laporan abal-abal yang sengaja dibuat-buat hanya untuk kepentingan pribadi dan teman-temannya,” jelas RH kembali mengutip perbincangannya dengan Djoko.

“Dan ini kalau kita biarkan, justru akan menghambat program, menghambat bantuan, Pemerintah Pusat jadi takut, menjadi tidak serius, dan ini dampaknya merugikan masyarakat,” ucap RH di hadapan wartawan yang mengerumuninya di teras belakang Pengadilan Tipikor Gorontalo.

RH lalu menunjuk contoh pembangunan Pasar Sentral Kota Gorontalo harus terhenti pembangunannya karena adanya sikap dan pergerakan semacam yang dilakukan oleh oknum LSM tersebut.

“Dan Pemerintah Pusat mungkin enggan lagi akan memberikan bantuan anggaran ke Pemerintah Gorontalo karena selalu diganggu oleh orang-orang yang hanya mengaitkan masalah politik dan lain-lain. Jadi saya harapkan kalau politik, silakan kita berpolitik, tapi untuk mengait-ngaitkan kesalahan orang-kesalahan orang, semua tidak ada yang bersih. Tapi jangan jadikan alat untuk politik, politikus-politikus silakan, punya program punya gagasan tetapi jangan karena Rusli susah mungkin mereka lawan, terbukti kan hari ini saya datang,” tandas RH disambut sorak-sorai dan aplaus dari para “pasukannya” yang turut hadir dalam sidang tersebut.

Mengetahui “keluh-kesah” Gubernur Rusli Habibie yang membeberkan adanya oknum LSM yang kerap “melapor” ke eks-menteri itu, membuat Adhan Dambea (AD) selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pun kembali angkat suara.

AD mengaku tidak sepakat dengan pengungkapan RH yang terkesan “lebay” (berlebih-lebihan) menanggapi sikap oknum LSM tersebut. Sebab, menurut AD, LSM yang melapor sana-sini itu adalah merupakan tugasnya untuk melakukan kontrol sosial. Sehingga jika ada LSM yang kerap melaporkan sesuatu kepada pihak-pihak tertentu, itu adalah wajar-wajar saja.

“Gubernur itu sebagai jabatan politik, dan jangan marahi LSM. LSM itu sebagai kontrol atas kebijakan kita. LSM itu sama dengan wartawan, wartawan itu sebagai alat kontrol, apalagi di dewan tidak jelas pengawasannya,” ujar AD kepada Wartawan DM1, Selasa (9/3/2021).

Menurut mantan Wali Kota Gorontalo ini, seorang pejabat itu seharusnya bersyukur kalau ada kritik dari LSM ataupun dari wartawan sebagai bentuk pengawasan dari kebijakan yang ada. “Jadi jangan alergi dengan LSM maupun wartawan. Sebab, lebih gawat jika tidak ada LSM dan Wartawan dalam melakukan pengawasan,” tegas AD.

“Kenapa harus dikritisi oleh LSM dan wartawan? Karena kita pejabat publik. Kalau kamu jadi kaya dengan usaha sendiri seperti Rahmat Gobel misalnya dengan kekayaan dari hasil usaha (perusahaannya) sendiri, ya tentu tidak ada yang mau kritisi,” tandas AD.

“Tapi karena ini sudah terbentuk opini, bahwa gubernur memperkaya diri sendiri dengan adanya pengungkapan dari majalah Tempo, maka sudah lebih jelas tuduhan orang kan?,” ujar AD seraya menambahkan bahwa, dengan adanya berita di Majalah Tempo itu, tentunya dugaan masyarakat tentang gubernur memperkaya diri sendiri itu seolah semakin jelas.

“Oleh karena itu saya kurang sependapat kalau gubernur menyalahkan LSM dan Wartawan, jangan! Saya pernah jadi pejabat juga, saya dikritisi oleh LSM bahkan mereka demo sampai ke KPK, tapi saya tidak keberatan, tidak tersinggung, dan tidak marah ke mereka. Sebab itu adalah kontrol buat saya,” sambung AD seraya menyarankan RH untuk mengambil langkah hukum jika LSM melakukan pergerakan yang mengada-ada dan tidak benar hingga dianggap merugikan banyak orang.

Jadi, menurut AD, apabila ada LSM yang melakukan pergerakan yang dianggap tidak sesuai dengan kenyataan atau data-data yang ada, maka gubernur sebaiknya mengambil langkah hukum. “Waktu saya masih ketua dewan, waktu Wali Kota, saya juga menggugat LSM melalui proses hukum. Atau paling tidak rangkul LSM itu untuk berdialog dan membangun komunikasi (guna mencari solusi tepat yang bijak),” terang AD.

AD juga menyoroti dan menolak pandangan RH yang menilai sikap oknum LSM tersebut bernuansa politis, sehingga disebut dan dituding sebagai pihak penghambat pembangunan.

“Ini bukan dipolitisir. Dipolitisir itu adalah yang tidak ada diada-adakan. Kalau GORR kan tidak dipolitisir, karena sudah kenyataan bahwa ada kerugian negara Rp.43,3 Miliar, dan sekarang sudah disidangkan, jadi bukan dipolitisir itu,” jelas AD.

“Tetapi saya melihat bahwa gubernur memang alergi dengan kritikan. Makanya saya bilang, kalau tidak mau jadi pejabat (yang pasti dikritik) maka jadi tukang kebun saja, atau kembali jadi pengusaha biasa,” kata AD.

Ia pun kembali mengajak RH agar seharusnya bisa bersyukur jika masih ada yang mengkritisi dan yang mengingatkan seperti LSM dan Wartawan. “Sebab mereka-mereka (LSM dan Wartawan) itulah mitra kita sebenarnya, mitra kita di dalam membahas suatu masalah (yang jadi temuan mereka). Bukan hanya media yang memberitakan yang baik-baik saja, itu tidak bagus itu. Karena boleh jadi berita-berita yang baik itu bertolak belakang dari kenyataan dan bisa saja juga kondisi di lapangan tidaklah seperti itu,” jelas AD tersenyum.

Semoga Gubernur Husnul Khatimah

Menyambung perbincangannya dengan wartawan DM1, pada Selasa (9/3/2021), AD mengaku  pernah menyampaikan beberapa “pesan” yang bernuansa peringatan kepada Gubernur RH. Yakni, ketika para anggota DPRD Provinsi Gorontalo diundang makan di Rumah Makan Meranti, pada akhir Desember 2020. “Dalam kesempatan itu saya bicara kepada gubernur,” ujar AD.

“Saya bilang, pak Gub, jabatan Bapak akan berakhir pada Mei 2022. Jadi semua masalah yang ada, tolong diselesaikan dengan baik, saya berharap semoga pak Gub ini berakhir dengan husnul khatimah,” tutur AD.

Mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo itu mengaku menyampaikan hal tersebut langsung kepada RH kala itu. “Kemudian saya beri contoh. Itu masalah jalan di Iluta segera diselesaikan. “Kebetulan besoknya ada sidang perdana GORR appraisal. Saya sampaikan kepada gubernur, saya dengar informasi bahwa banyak namanya gubernur yang disebut-sebut di situ,” kata AD.

AD mengaku harus menyampaikan hal-hal seperti itu kepada RH, sebab itu yang terbaik untuk diingatkan, dan bukan bermaksud menyerang, melainkan sebagai pengawasan dan juga bisa sebagai kritikan. “Kritik itu resiko dari seorang pemimpin atau pejabat politik seperti gubernur,” lontar AD.

“Saya juga sudah sampaikan kepada gubernur, bahwa sesudah jabatan gubernur berakhir, maka pasti akan muncul permasalahan, dan tidak berhenti begitu saja. Dan begitu berakhir jabatan, maka sistim ini akan meninggalkan gubernur,” terang AD.

Sistim yang dimaksud AD, adalah segala yang berkaitan dengan protokoler dan sebagainya dalam pemerintahan. “Ketika ingin berkunjung ke kejaksaan, maka suasananya sudah beda ketika masih menjabat gubernur. Atau mau ke Polda, maka akan beda pelayanannya ketika masih menjadi gubernur. Dan itu sudah saya rasakan, dan saya sampaikan ke gubernur. Ini kan yang terbaik untuk diingatkan, karena saya sudah mengalami hal itu, bukan cuma cerita orang, artinya saya sudah alami sendiri,” ujar AD. (dms/dm1)