DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Hingga saat ini rencana Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Kolaka Timur (Koltim) belum juga ada tanda-tanda untuk segera digelar. Padahal, pihak DPRD Koltim telah mengesahkan Panitia pemilihan (Panlih) bersama tata-tertibnya (Tatib).
Belum terlaksananya Pilwabup itu pun tak hanya mengundang berjuta pertanyaan dari berbagai kalangan, tetapi juga sudah menjadi “keresahan” atau kecemasan tersendiri di tengah-tengah masyarakat.
Pasalnya, dengan kondisi daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif, tentunya akan membuat perjalanan roda pemerintahan dan juga pembangunan menjadi tidak maksimal, sehingga ini bisa dipastikan akan berdampak pada proses pertumbuhan dan kemajuan Koltim akan mengalami keterlambatan.
Masyarakat pun lagi-lagi diliputi pertanyaan, bahwa jika ini adalah sebuah masalah, maka mengapa para elit politik di Koltim seakan tidak mampu memunculkan solusi atas masalah tersebut?
Apakah saat ini mereka (para elit politik) itu sedang mempertahankan egoisme masing-masing? Atau apakah mungkin mereka sedang mencoba “memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan?”
Entahlah! Yang jelas masyarakat dalam “diamnya” saat ini sesungguhnya sangat berkecamuk rasa cemas yang amat tinggi terhadap kondisi Koltim yang hingga saat ini belum juga dipimpin oleh kepala daerah definitif, mulai dari bupati hingga sekretaris daerah (Sekda) semuanya masih berstatus Penjabat (Pj).
Sementara empat partai politik (Parpol) pengusung pemenang Pilkada 2020 Koltim, sampai saat ini juga mendadak terkesan “buta” dengan kondisi Koltim yang sesunguh sudah berada di titik memprihatinkan.
Menyikapi kondisi tersebut, Dr. M. Najib Husein selaku seorang pakar politik peneliti dari Universitas Haluoleo Kendari ikut membenarkan, bahwa belum dilaksanakannya Pilwabup Koltim, tentunya hanya dapat menyebabkan pelayanan pemerintah di Koltim tidak akan berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan.
Artinya, kata Najib, sangat berdampak secara negatif untuk Koltim itu sendiri. Utamanya menyangkut keputusan-keputusan strategis yang tidak bisa langsung diambil alih oleh Penjabat Bupati maupun Penjabat Sekda. Akan tetapi harus melalui jenjang kordinasi ke atas.
“Kita berharap sebetulnya ada niat tulus dari partai pengusung untuk mempercepat proses (pelaksanaan) Pilwabup. Karena semakin lama diulur atau semakin lama berproses, maka menyebabkan pelayanan pemerintah di Koltim tidak akan berjalan maksimal. Makanya saya berharap sebenarnya, partai pengusung duduklah bersama secara tenang. Tidak usah ngotot-ngototan karena ini semua demi kebaikan Kolaka Timur yang memang hari ini penuh dengan cobaan,” terang Najib, saat dihubungi Kepala Biro DM1 Koltim, pada Rabu pagi (2/3/2021).
Najib juga berharap agar anggota DPRD Koltim harus proaktif terkait belum dilaksanakannya proses pengajuan kandidat dari keempat parpol pengusung itu.
Najib menegaskan dan mengingatkan, bahwa semestinnya anggota dewan bisa mengundang keempat pimpinan Parpol yang ada di Koltim itu ke dalam forum RDP (Rapat Dengar Pendapat). Dalam RDP itu, anggota DPRD bisa menegaskan kepada Panlih dan keempat Parpol itu agar segera mengajukan nama-nama figur Cawabup masing-masing.
“Jadwalnya kan sudah ada. Tinggal dijalankan atau tidak. Ketika itu tidak dijalankan, maka dewan itu berhak memanggil Panlih dan mempertanyakan kenapa sampai tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tidak membiarkan proses ini kemudian terkatung-katung. Ya, memang sekarang bolanya ada di partai pengusung, kalau kemudian berlarut-larut seperti ini, (itu) karena memang di partai pengusung tidak ada kesepakatan nama masing-masing punya nama jagoan,” tandasnya. (rul/dm1)
