Wartawan: Mohammad Irsyad | Editor: AMS
DM1.CO.ID, GORONTALO: Di Jakarta, pengunjuk-rasa dari kalangan mahasiswa makin bertambah jumlahnya, Kamis (19/9/2019). Mereka menuntut dan meminta DPR serta pemerintah untuk mencabut pengesahan RUU KPK dan RKUHP.
Tak jauh berbeda dengan di Jakarta, Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo yang tergabung dalam sejumlah elemen, seperti Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gorontalo, juga melakukan unjuk-rasa serupa, Kamis siang (19/9/2019).
Massa aksi menggelar unjuk-rasa di tiga titik. Yakni, di Bundaran Patung Saronde, di depan stasiun RRI, dan berakhir di gerbang Kampus UNG. Aksi tersebut berjalan aman dan tertib serta tidak meninggalkan sampah.
Dalam aksinya, para pengunjuk-rasa menyampaikan tuntutannya. Yakni, menolak dengan tegas dilakukan revisi terhadap UU KPK.
Menurut pengunjuk-rasa, aksi ini digelar sebagai bentuk sikap tegas untuk menolak diadakannya revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR. PMII di lingkungan IAIN menilai banyak kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai.
“Kami menolak disahkannya rancangan UU KPK. Itu terkesan terburu-buru karena tidak mematuhi atau revisi undang-undang seperti yang tercantum dalam UU 12 tahun 2011 pada pasal 43, bahwa setiap pembentukan undang-Undang atau revisi undang-undang harus masuk pada prolegnas. Kami menganalisa, bahwa tidak ada prolegnas tentang revisi undang-undang itu sendiri. Sehingga kami secara tegas menolak disahkannya undang-undang itu (KPK),” jelas seorang pengunjuk-rasa, Yusuf Abas (22), Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia-Gorontalo.
Menurut Yusuf, massa aksi mengajak seluruh pemerintah di Provinsi Gorontalo agar ikut mendukung penolakan revisi UU KPK. “Kami menilai penting untuk ditolak, karena tidak sesuai dengan prolegnas DPR RI dan dalam pembentukan Undang-undang itu melalui delapan poin. Salah satunya adalah pembahasan yang tidak melibatkan instansi terkait (KPK). Dan keputusan ini merupakan keputusan sepihak,” tegas Yusuf.
Yusuf menyatakan, aksi ini juga meminta kepada Jokowi sebagai presiden agar dapat mencari cara dan solusi untuk dapat mempertahankan independen KPK itu sendiri. Bukan dengan cara merevisi sejumlah pasal yang justru berpotensi melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. (irs/dm1)
—
(Berita ini telah mengalami perbaikan (ralat) dari judul awal: “Gelar Demo, HMI Gorontalo Tolak RUU KPK hingga Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan”, menjadi : “Gelar Demo, PMII Gorontalo Tolak RUU KPK”. Sejumlah materi juga telah dilakukan koreksi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dari pembaca)
