Bagikan dengan:

Wartawati: Resti Djalil Cono~Editor: Dewi Mutiara  DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Menyikapi persoalan Peraturan Daerah (Perda) yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, salah satu anggota legislatif DPRD Kabupaten Bonebol, Robby Hunawa dari Fraksi Demokrat angkat bicara. Menurutnya, selama ini Perda tersebut belum berjalan sesuai harapan, terutama dalam penegakan terhadap Perda […]

Bagikan dengan:
Bagikan dengan:

Wartawati: Resti Djalil Cono~Editor:Dewi Mutiara  DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Dalam tatanan pemerintahan perlu diterapkan yang namanya reformasi birokrasi. Untuk mewujudkannya, perlua adanya komunikasi yang intens antara perangkat daerah. Hal ini yang selalu disuarakan oleh Komisi III DPRD Bone Bolango Husin Mahmud. Menurut Husin, melalui komunikasi yang baik, akan tercipta sinergitas antara […]

Bagikan dengan:
Bagikan dengan:

Wartawati: Resti Djalil Cono-Editor: Dewi Mutiara DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Hubungan antara eksekutif dan legislatif seharusnya selaras berdampingan, ini penting dilakukan, agar semangat kebersamaan dalam membangun daerah khususnya Bonebol bisa lebih baik, hal ini yang terus disuarakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bonebol, Darit Polingala, seperti yang diutarakannya Sabtu, (30/3/2019). Menurut Darit, […]

Bagikan dengan:
Bagikan dengan:

Wartawati: Resti Djalil Cono-Editor: Dewi Mutiara DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Konsisten memberikan dukungan pada pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) terkait pembangunan sektor pertanian, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bonebol, Husin Mahmud, terus mendorong pemerintah Kabupaten Bonebol untuk merealisasikan kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional diadopsi ke daerah. Pasalnya, menurut […]

Bagikan dengan:
Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, GORONTALO: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), Kementerian Dalam Negeri RI, menggelar Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang.

Bagikan dengan: