DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Sejumlah pihak mengeluhkan situasi di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Pada Senin (27/6/2022), pelayanan di kantor itu mendadak “lumpuh total”. Kalangan penyedia jasa yang hendak mengajukan pencairan anggaran kegiatan tahun ini pun menjadi tersendat.
Setelah mencari tahu, ternyata terinformasi bahwa sebagian besar “penghuni” Kantor BKAD tersebut sedang berbondong-bondong melakukan perjalanan keluar daerah, mulai dari pimpinan (Plt) sekaligus Sekretaris BPKAD, Aspian; Kepala Bidang Perbendaharaan, Datsir; hingga sejumlah staf BPKAD.
Tujuan mereka ke luar daerah adalah untuk mengadakan Bimbingan Teknik (Bimtek) Penata-usahaan, Akuntansi dan Pelaporan Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD, di Pulau Dewata, Bali.
Di mata sejumlah pihak, perjalanan keluar daerah untuk menyelenggarakan Bimtek di Bali itupun seolah-olah atau ibarat sedang melakukan “tour secara berjamaah”.
“Ada yang berangkat sejak kemarin dulu (Sabtu) dan kemarin (Minggu). Ada kegiatan Bimtek di Bali. Pergi semua, perbendaharaan dan registrasi. Sepi kantor,” ungkap salah seorang staf BPKAD Koltim, saat ditemui, Senin pagi (27/6/2022).
Staf yang enggan menyebutkan namanya itu juga menyebutkan, bahwa Bimtek itu direncanakan berlangsung selama empat hari lamanya. Terhitung Senin hingga Kamis, sehingga pelayanan menyangkut urusan pencairan keuangan di BKAD untuk sementara waktu tidak dapat terproses sebagaimana biasanya.
“Tidak ada pencairan ini hari, pergi semua perbendaharaan dan registrasi (Bimtek ke Bali). Kecuali minggu depan. Pak Datsir (Kabid Perbendaharaan) saja pergi semua anggotanya,” ungkap staf itu lagi.
Staf lain yang saat itu ikut mengobrol juga mengatakan, bahwa semestinya tidak semua unsur pimpinan harus berangkat mengikuti Bimtek tersebut, supaya ada yang bertanggungjawab ketika ada pihak lain (misalnya penyedia jasa) yang hendak mengajukan permintaan pencairan dana kegiatan.
“Maunya ada yang tinggal, tapi kalau bos yang mau (berangkat Bimtek Bali). Akhirnya tidak ada yang tanda tangan. Biar juga diregister tapi tidak ada yang periksa. Perbendaharaan dan akuntansi semuanya tidak ada,” ujar staf lain tersebut seolah mendongkol.
“Biasanya kalau hari Senin banyak sekali orang lewat, masuk kantor toh. Sekarang sepi kantor, lumpuh total pelayanan,” lagi staf lainnya juga menyambung obrolan.
Sejumlah staf BKAD ini pun membeberkan, bahwa anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan Bimtek di Bali itu hampir mencapai setengah Miliar, atau tepatnya sebesar Rp.450 Juta.
“Kalau tahun lalu saya kurang tau tempatnya dimana. Tapi bukan di Bali,” tambahnya.
Saat ditanya, mengapa BPKAD menjatuhkan pilihan ke Bali untuk mengadakan Bimtek? Apakah di Koltim ini tidak ada lagi tempat yang layak untuk melangsungkan kegiatan serupa sebagai bentuk pemberdayaan lokal agar perputaran uang tidak keluar ke daerah lain? Staf tersebut pun mengaku tidak tahu-menahu. Namun seakan bercanda, mereka spontan hanya bisa menjawab, “jalan-jalan toh”.
Informasi yang dihimpun Kepala Biro DM1 Koltim menyebutkan, bahwa Bimtek yang dilaksanakan di Bali itu juga turut dihadiri oleh Pj Bupati Koltim, Sulwan Aboenawas, serta Kepala OPD bersama sejumlah staf. Pemateri yang dihadirkan adalah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lokasi Bimtek dilaksanakan di Hotel Puri Saron Seminyak-Bali.
Informasi lain juga diperoleh, bahwa Bimtek itu sebetulnya hanya diperuntukkan kepada Sub bagian perencanaan/disetarakan dan bendahara pengeluaran, mulai dari dinas/badan/bagian/direktur/kecamatan. Namun, kenyataannya, seluruh OPD juga ikut “berjamaah” ke Bali bersama sebagian Kepala Bidang-nya. Bahkan, terinformasi, sebagian Tim Penggerak PKK juga ikut mendampingi suami masing-masing.
Sebagian kalangan pun sangat menyayangkan “lumpuhnya” pelayanan dasar di BPKAD akibat kekosongan pimpinan atau penanggungjawab.
Semestinya, menurut sebagian kalangan tersebut, harus ada pelimpahan kewenangan, sehingga proses pencairan di keuangan bisa berjalan seperti biasa.
Kekosongan yang terjadi ini pula dinilai sangat berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran daerah Koltim. Dimana, hingga masa triwulan ketiga ini, penyerapan APBD 2022 masih dibawah 50%.
Tak hanya “mengganggu” penyerapan anggaran, kekosongan yang terjadi secara mendadak akibat Bimtek ke Bali itu pula dinilai sangat merugikan pihak rekanan atau penyedia jasa yang hendak mengajukan permintaan dana.
Berikut rundown kegiatan Bimtek penatausahaan dan akuntansi pelaporan di Bali itu:
(rul/dm1)
