DM1.CO.ID, BOALEMO: Sebanyak 2.402 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo kini terancam kehilangan pekerjaan.
Jumlah mereka akan dipangkas sesuai kebijakan Bupati Boalemo melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo, yakni mewajibkan tenaga honorer untuk kembali mengikuti ujian seleksi yang telah dilangsungkan pada Senin (13/1/2020).
Dari ujian tersebut, dapat ditebak tidak sedikit tenaga honorer yang akan mengalami kegagalan karena dinilai tidak lulus ujian.
Kebijakan Bupati Boalemo itupun dinilai oleh banyak pihak adalah sebuah upaya untuk sengaja melakukan pemangkasan terhadap tenaga honorer.
Menurut sejumlah kalangan, upaya pemangkasan tenaga honorer melalui ujian itu tidak penting dilakukan, sebab mereka belum cukup setahun sebetulnya telah mengikuti ujian serupa.
Artinya, menurut sejumlah pihak, Pemkab pada pelaksanaan ujian di tahun lalu itu sebetulnya telah melakukan pemetaan tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pada tahun ini Pemkab dinilai tidak logis mengemukakan alasan karena untuk pemetaan kebutuhan.
Terlebih lagi, menurut sejumlah kalangan, bahwa anggaran gaji untuk seluruh tenaga honorer yang jumlahnya 2.402 orang telah dialokasikan melalui APBD Boalemo 2020.
Artinya, gaji tenaga honorer sebanyak 2.402 orang itu sudah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Boalemo. Sehingganya tidak patut jika harus dilakukan pemangkasan terhadap tenaga honorer yang gajinya telah dianggarkan dalam APBD.
Salah seorang Anggota Legislatif (Aleg) Kabupaten Boalemo, Aswan Djamaluddin, mengaku sangat menyayangkan adanya kebijakan sepihak yang dikeluarkan oleh Pemkab Boalemo.
Menurut Aswan, pihak Pemkab Boalemo mestinya patuh terhadap kesepakatan bersama antara DPRD melalui Banggar dengan Bupati melalui TAPD, terkait tenaga kontrak/honorer yang tidak ada pemangkasan ataupun pengurangan kuota pada saat pembahasannya.
Selain dinilai “melanggar” terhadap kesepakatan dalam hal anggaran, Aswan juga menilai bahwa jika pemangkasan tenaga honorer ini tetap dilakukan oleh Pemkab Boalemo, maka angka pengangguran di Boalemo praktis mengalami kenaikan.
“Itu hanya menambah angka pengangguran yang menyebabkan bertambahnya pula potensi angka kemiskinan, maka pemerintah daerah harus memikirkan solusi untuk lapangan kerja lainnya,” ujar Aswan, pada Kamis (06/2/2020). (kab/dm1)
Komentar anda :
