BERITA EKSKLUSIFDESA MEMBANGUNDM 1 ESosialisasiTerbaru

Sukses Adakan Musdes, Pemerintah Desa Molamahu Sahkan dan Tetapkan RKPDes 2023

Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Setelah melewati proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Pemerintah Desa Molamahu akhirnya melangsungkan Musyawarah Desa (Musdes), pada Sabtu (3 Desember 2022).

Musdes yang dilaksanakan di Kantor Desa Molamahu tersebut mengagendakan pembahasan, pengesahan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Molamahu Tahun Anggaran 2023.

Hadir dalam Musdes tersebut, di antaranya pihak Pemerintah Kecamatan Bone diwakili oleh Kasubag Kepegawaian Andris Daud, S.IP; Babinsa, Babinkamtibmas, PD, PLD, BPD, aparat desa dan para pemangku kepentingan di desa setempat.

Pemerintah Kecamatan Bone pada kesempatan itu melalui sambutannya yang disampaikan oleh Kasubag Kepegawaian, Andris Daud mengungkapkan, Desa Molamahu tergolong memiliki masyarakat yang tidak terlalu ribet, dan lebih mengedepankan kerja sama yang baik serta kepentingan bersama.

“Camat Bone menunjuk saya untuk mewakili beliau juga menyatakan mengetahui persis karakteristik masyarakat Desa Molamahu yang senantiasa mendukung program pemerintah,” ujar Andris Daud.

Masyarakat Desa Molamahu, kata Andris Daud, tidak neko-neko sehingga proses Musrenbangdes sampai pada pengesahan tidak terjadi proses yang alot, dan tidak diwarnai dengan banyak “drama” yang berbelit-belit.

Olehnya itu, Andris Daud mengaku salut dengan warga Desa Molamahu yang secara antusias dan tertib mengikuti setiap proses mulai dari Musrenbangdes hingga pada tahap Musdes dan pengesahan serta penetapan RKPdes-nya.

Sementara itu Erwis Tumuhulawa, S.Pd selaku Kepala Desa (Kades) Molamahu mengungkapkankan, bahwa semua tahapan bisa berjalan lancar dan sukses sebagaimana mestinya, juga sesuai mufakat bersama seperti yang telah tercantum dalam rapat pengesahan, itu karena warga Desa Molamahu lebih mengedepankan sikap kepentingan bersama.

Kades Erwis juga menegaskan, bahwa semua yang telah disahkan serta ditetapkan dalam RKPDes tidak dapat diganggu gugat dari pihak manapun, kecuali akan dilakukan perubahan di bulan-bulan terakhir atau sesuai aturan yang berlaku. (res/dm1)

Komentar anda :
Bagikan dengan: