DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) di era Bupati dan wakil Bupati terpilih Pilkada 2020, almarhum Samsul Bahri Madjid bersama Andi Merya Nur (SBM), melahirkan satu program unggulan dalam bentuk visi-misi yang ditargetkan untuk masyarakat kurang mampu, salah satunya yakni pelayanan kesehatan gratis melalui Kartu Sehat Daerah Sejahterah Bersama Masyarakat (KSD-SBM).
Adapun maksud dan tujuan dari visi-misi tersebut, yaitu menanggung semua biaya pelayanan kesehatan masyarakat Koltim di seluruh rumah sakit di Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan standar kelas lll.
Sasaran dari KSD-SBM adalah kepada penduduk atau masyarakat Koltim yang bukan peserta BPJS Kesehatan, serta tidak terdaftar dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Program ini pun telah tertuang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) selama lima tahun (2021-2026).
Beberapa rumah sakit rujukan yang direncanakan menjalin kerja sama bagi pemegang KSD-SBM juga telah dipersiapkan. Di antaranya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe, RSUD Bahteramas Kendari, Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, serta RSUD Kota Kendari (dulu RSU Aboenawas).
Pada 2021 lalu, Pemda Koltim melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) pun mengalokasikan angaran yang bersumber dari APBD, yang tak lain adalah untuk jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat sebesar kurang lebih Rp.4,3 Miliar.
Sayangnya anggaran sebesar itu tidak dijabarkan pada visi-misi kepala daerah terpilih. Justru, Dinkes lebih memilih “menggalang kerja sama” dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu. Sehingga demikian, program KSD SBM saat inipun boleh dikata dalam kondisi “membeku dan bahkan mati dalam”.
Dengan menggandeng BPJS Kesehatan, tentunya masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan harus terbebani oleh iuran setiap bulan. Padahal, manakala program KSD-SBM berjalan, maka masyarakat miskin non BPJS Kesehatan ataupun KIS dapat menikmati pelayanan kesehatan secara gratis.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadis Dinkes) Koltim, Barwick Sirait saat dikonfirmasi mengatakan, program KSD-SBM yang menjadi program unggulan bupati sudah “diluruskan” (berubah arah). Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya temuan pada alokasi anggran yang digunakan.
“Ndak boleh (KSD-SBM untuk di luar penerima BPJS dan KIS). Jadi kalau kita membelanjakan uang kepada masyarakat di luar jaminan kesehatan, tidak boleh. Itu bisa jadi temuan. Itu sudah dilarang. Jadi se-Indonesia sudah tidak boleh seperti itu lagi,” katanya.
“Dulu di Provinsi (Sultra), waktu masih Gubernur dijabat Nur Alam, kan dulu saya yang bikin itu program. Kami yang pegang uangnya saat itu, dan kami yang membayarkan ke pihak rumah sakit. Kalau di jaman sekarang sudah ndak boleh lagi. Jadi, semua uang harus dibayarkan ke BPJS kesehatan. Kita hanya menyetorkan data identitas pasien, kurang nanti BPJS yang akan terbitkan kartunya,”jelas Barwick Sirait, ketika dihubungi melalui telepon oleh Kepala Biro DM1 Koltim, Rabu (15/6/2022).
Sirait menggambarkan, bahwa sebetulnya KSD itu sama saja dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pusat bagi masyarakat yang kurang mampu. Hanya membedakan adalah sumber anggaran yang digunakan. Ada JKN yang dibiayai oleh APBN, dan ada pula JKN yang dibiayai oleh masing-masing daerah.
“Nah kalau kita di Koltim jumlahnya mencapai 9.700 orang. Setiap tahunnya kita anggarakan kurang lebih Rp.4,3 Miliar. Sekarang sementara jalan semua, dan kita kerja sama dengan BPJS,” ucapnya. (rul/dm1)
