Catatan: Arief Gunawan
SIAPA pemegang kekuasaan tertinggi di PDIP kalau Mega pensiun dari partai?
Sebenarnya critical point-nya bukan soal siapa figur yang akan menggantikannya. Yang terpenting adalah PDIP harus mengubah model nasionalismenya lebih dulu, dari yang selama ini hanya sekadar model nasionalisme panggung, nasionalisme poster dan nasionalisme yang menjual jargon-jargon Sukarnoisme belaka.
Model nasionalisme seperti ini bukan saja harus dibuang dan ditinggalkan, tetapi juga nyatanya tidak memberikan makna pendidikan politik apa-apa kepada masyarakat selain sekadar menghidup-hidupkan romantika sejarah belaka.
Image PDIP sebagai partai Sukarnois sebenarnya sekarang sudah semakin luntur, seiring dengan dominannya perilaku pragmatis dan transaksional partai bergambar banteng bermoncong putih itu.
Bahkan sikap PDIP (Megawati) yang mendukung terdakwa penista agama, Ahok, sebenarnya telah menimbulkan persoalan-persoalan internal di kalangan kader Nasionalis-Islamis yang ada di PDIP, dan semakin merontokkan kepercayaan masyarakat kepada partai yang pernah ditindas pada masa Orde Baru dan yang selalu mengaku-ngaku partainya wong cilik kelas sandal jepit itu.
Spekulasi yang menyebut Mega bakal pensiun dari partai dalam waktu dekat sebenarnya hanya omong kosong belaka. Menyatakan pensiun atau lengser keprabon dari kepemimpinan partai menjelang Pilpres 2019 seperti saat ini sama saja PDIP ibarat kerupuk disiram air, Mega tentu masih akan memegang posisi kunci di Pilpres nanti. Meski belum jelas siapa figur yang akan dicalonkan.
Apakah Jokowi yang bagi Megawati hanyalah ‘’petugas partai’’ akan kembali dicalonkan, ataukah PDIP akan memiliki/mengajukan calon lain.
Ada pula dugaan PDIP (Megawati) masih akan mencalonkan Jokowi dengan Puan Maharani sebagai wapresnya.
Banyak pula yang memprediksi dan membaca gelagat politik bahwa putri Bung Karno itu akan menduetkan Jokowi dengan Ahok sebagai wakil presiden. Karena itu PDIP bersama partai pendukung lainnya saat ini all out memback-up Ahok secara mati-matian untuk kembali jadi gubernur Jakarta.
Kiprah Ahok dalam Pilgub Jakarta saat ini bukan hanya memiliki skala magnitude dan resonansi yang luas sekali akibat ulahnya menista agama, kiprah Ahok juga bersentuhan dengan kepentingan geopolitik dan geoekonomi dalam hal ini RRT, selain itu menyangkut pula modal finansial yang sangat besar dari para taipan yang memiliki misi tertentu. Karena itu apapun, bagaimanapun, berapapun, Ahok harus menang dan dimenangkan oleh mereka-mereka.
(DM1)
—–
(Penulis adalah Wartawan Senior Rakyat Merdeka)
