Hujan Deras, Dua Kecamatan di Gorut Terendam Banjir dan Longsor

DM1.CO.ID.GORUT: Curah hujan yang cukup lebat sejak semalam dan dini-hari tadi (Senin, 2/3/2020), mengakibatkan beberarpa titik di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mengalami banjir.

Dari pantauan langsung Wartawan DM1 di lapangan, ditemui sejumlah badan jalan di daerah tersebut telah digenangi air.

Mikdad Yeser  selaku anggota DPRD Gorut mengatakan,  khusus di Kecamatan Monano terdapat 4 desa yang terendam air dengan ketinggian sebatas pinggang orang dewasa. Desa tersebut adalah Desa Monano, Monas, Pilohulata, dan Desa Mokonow.

Akibatnya, tidak sedikit pengguna jalan mengalami kesulitan untuk menembus jalur karena terhalang dengan banjir yang telah meluap tersebut.

Hal yang sama, menurut Lukum Diko yang juga sebagai Anggota DPRD Gorut, bahwa 3 desa di Kecamatan Anggrek juga mengalami hal yang sama. Yaitu Desa Tolango, Ilangata, dan Desa Iloheluma.

Mikdad maupun Lukum mengharapkan kepada pihak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait agar sesegera mungkin membangun dapur umum.

Keduanya juga meminta agar pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorut dapat memberi perhatian serius dengan melakukan pembenahan saluran-saluran pembuangan yang tidak berfungsi.

Sebab, menurut mereka, curah hujan tahun ini sangat tinggi, hanya sekitar 4 sampai 5 jam saja sudah membuat banjir yang meluas. Dan ini sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin.

Masih dalam pantauan wartawan DM1, sejauh ini sejumlah rumah warga sudah terendam banjir, terparah adalah rumah milik Saleh Zakaria  yang tepat terletak di pinggir Sungai Motihelumo.

Rumah tersebut saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sebab, jarak rumah ini awalnya cukup jauh, yakni sekitar 40 meter dari bantaran sungai yang dibatasi dengan jalan setapak.

Namun dari tahun ke tahun, menurut warga setempat, mengalami erosi. Karena Pemkab dinilai minim perhatian dan kurang adanya antisipasi, sehingga membuat kondisinya makin parah seperti saat ini.

Menurut seorang warga, Revalia Zakaria, teras samping rumahnya sudah patah disapu arus banjir. Meski sebelumnya telah dikunjungi oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kabupaten dan provinsi untuk melakukan pengerukan dasar sungai selama sehari.

Jika kondisi ini tidak segera ditangani dengan baik, maka menurut Kades Motihelumo (Ismet Gobel), maka selain rumah di sekitar sungai tersebut, ancaman terbesar ke depan juga adalah putusnya jembatan panjang penghubung jalan Trans Sulawesi.

Salah seorang Kepala Bidang (Kabid) BPBD Gorut yang dihubungi secara terpisah menyebutkan, pihaknya sudah membuat usulan terkait upaya antisipasi yang dimaksud, dan saat ini masih menunggu pengesahan usulan tersebut.

Sampaii berita ini diturunkan, pihak BPBD Gorut berserta sejumlah unsur TNI/Polri nampak bahu-membahu membantu para korban banjir di semua titik, termasuk salah satunya di lokasi yang dikabarkan mengalami longsoran batu besar di perbatasan Desa Popalo dan Desa Putiana Kecamatan Anggrek,serta longsoran pengikisan kulit gunung di Desa Sogu dan Desa Tolitehuyu.

Akibat longsoran yang menimbulkan lumpur itu, membuat akses transportasi di Jalan Trans Sulawesi itu pun terhambat dan para pengguna jalan di lokasi itupun sangat sulit melanjutkan perjalanannya.

Mengetahui peristiwa tersebut, Idrus Thomas Mopili selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil Gorut mengatakan, meski dalam penanganan banjir ini adalah menjadi tanggung-jawab bersama, namun Pemkab Gorut hendaknya bisa segera memetakan penyebabnya agar tidak tumpang tindih, sehingganya tidak terkesan menyalahkan investor seperti HTI.

Namun jika ada indikasi banjir ini salah satunya dipicu oleh pihak investor, maka menurut Kak Utung (sapaan akrab Idrus Thomas Mopili), maka pihak investor hendaknya dapat diundang agar duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. (yos/dm1)

Komentar anda :

Muis Syam

4 views

Next Post

Aleg DPRD Boalemo Banyak “Keluyuran” di Luar Daerah?

Sen Mar 2 , 2020
DM1.CO.ID.BOALEMO: Baru sekitar 6 bulan dilantik, 25 anggota DPRD Kabupaten Boalemo periode 2019-2024, nampak lebih banyak keluyuran di luar daerah, alias melakukan perjalanan dinas. Akibatnya, masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan maupun aspirasinya sulit ditindak-lanjuti dengan segera. Komentar anda :