Editor : Vita Pakai~
DM1.CO.ID, GORONTALO: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gorontalo, adalah salah satu lembaga teknis daerah yang memiliki tanggungjawab membantu kepala daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur.
Dalam menunaikan tugas tersebut, Dinas PUTR tetap menjadikan visi dan misi daerah sebagai pedoman untuk menciptakan keseimbangan daerah. Yakni, dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah.
Untuk tahun ini, Dinas PUTR Kabupaten Gorontalo akan melakukan penanganan jalan di beberapa daerah yang tidak lama lagi akan terealisasi.
“Persiapan barang dan jasa serta dokumen perencanaan gambar maupun RAB sudah mencapai 90%,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gorontalo, Rahmat Doni Lahati, Senin (12/3/2018).
Rahmat menargetkan untuk melakukan rapat koordinasi dan penayangan dengan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Rabu minggu ini dan paling lambat minggu .
Selain penanganan jalan, kata Rahmat, terdapat 3 bidang perencanaan pembangunan di tahun 2018 ini, yakni antara lain Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Pengelolaan Sumber Air Bersih (PSAB).
“Ada tiga bidang pembangunan dengan anggaran sejumlah 127 Miliar Rupiah. Yakni bidang bina marga, penanganan jalan serta PSDA, dan PSAB. Maka dari itu dengan dana yang besar tentu penanganannya akan membutuhkan waktu yang lama,” ungkapnya.
Dalam penanganan jalan itu sendiri, Rahmat menyebutkan, ada 41 paket dengan 44 ruas yang menjadi prioritas untuk penanganan jalan di kabupaten Gorontalo.
Yakni di daerah Telaga, Dulamayo, Limboto cs, dan Bongomeme cs, dengan total anggaran Rp.85.153.000.000 pada jarak total 51.017 km, dengan rincian Rp.79.775.000.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Rp.5.375.000.000 dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Untuk daerah bagian Tibawa yang menjadi prioritas adalah penanggulangan bencana. “Tidak ada anggaran khusus untuk Penanggulangan bencana, hanya menggunakan anggaran tak terduga,” pungkas Rahmat. (vit/dm1)
