DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Tolaki (LAT) berunjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Jumat (11/11/2022).
Aksi demonstrasi itu dipicu oleh adanya pernyataan Herman Amin selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Koltim, yang memplesetkan akronim LAT sebagai sebutan “Lembaga Adat Tertentu” (bukan Lembaga Adat Tolaki).
Koordinator lapangan, Armanto Labirese, dalam orasinya mengatakan, bahwa ungkapan bernada melecehkan LAT dengan mengatakan “Lembaga Adat Tertentu” bukan hanya sekali diucapkan oleh Herman, tetapi secara berulang-ulang dengan gestur yang seolah mengolok-olok LAT.
“Sebagai masyarakat adat, ungkapan itu tidak dapat kami terima dan harus dipertanggungjawabkan oleh Herman, karena sangat mencoreng nama baik Lembaga kami yang selama ini kami hormati dan junjung tinggi,” lontar Armanto.
Atas nama massa dan Lembaga Adat Tolaki, Armanto pun mendesak dan meminta Pemerintah Daerah Koltim agar segera memberikan sanksi berat kepada Herman, yakni mencopot dari jabatannya.
Menurut Armanto, pelecehan terhadap LAT tidak boleh dianggap sepele, karena ucapan Herman itu dianggap telah meresahkan dan mencederai harmonisasi dan kebersamaan masyarakat Koltim yang susah payah dibangun selama ini.
Herman sebagai pejabat, menurut Armanto, seharusnya dapat memberikan contoh yang baik, apalagi dia adalah orang berpendidikan yang saat ini membawahi dinas pendidikan dan kebudayaan. Artinya, Herman berpendidikan sekaligus berbudaya dan beradab.
Tapi, menurut Armanto, sangat disayangkan Herman justru ternyata sangat kontradiktif, yakni seolah dengan sengaja Herman telah memperlihatkan “atribut dan identitasnya” sebagai orang yang tak berpendidikan, dan tak beradab dengan menghina Lembaga Adat Tolaki.
Massa demonstrasi awalnya berkumpul di pertigaan pertamina Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta. Selanjutnya menuju kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sejumlah personel dari unsur TNI/Polri serta Satpol-PP tampak bersiaga secara ketat mengawal massa.
Di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, massa sempat melakukan orasi secara bergantian. Bahkan, mereka meneriaki dan meminta Herman untuk keluar ruangan, guna menemui massa serta memberikan penjelasan terkait ungkapannya.
Sayangnya, Herman diinformasikan tidak berada di tempat. Massa pertama kali diterima oleh Sekretrais dinas (Sekdis) Pendidikan dan Kebudayaan, Junaidi Madjid. Akan tetapi, massa mengaku tidak puas, karena mereka meminta kehadiran Herman. Asisten III Setda Koltim, Laode Ishak, juga sempat turun menemui massa, akan tetapi sia-sia sebab massa memaksa agar Herman segera dihadirkan.
Selain itu, massa juga meminta Plt Bupati dan Sekda selaku “Panglima” ASN juga bisa hadir di tengah-tengah pendemo guna memberikan penjelasan atas tindakan Herman tersebut.
Menyikapi permintaan pendemo, Sekda Andi Iqbal Tongasa pun menyempatkan diri menemui massa. Di hadapan massa, Iqbal menyatakan, pada dasarnya sangat menyesalkan dan menyayangkan apabila benar ada ungkapan seperti itu dari Herman selaku Kadis. Apalagi kata-kata itu dapat meresahkan.
“Seharusnya kita menjaga kondusivitas daerah, apalagi saat ini ada pameran. Niat pak Bupati bagaimana dengan adanya kegiatan seperti itu maka kita bisa semakin kuat untuk bersama-sama. Tidak ada lagi sekat-sekat, kebencian-kebencian dan lain-lain. Tiba-tiba ada seperti ini, kami juga sangat sesalkan. Apa yang menjadi aspirasi hari ini akan saya sampaikan kepada pimpinan (Plt Bupati),” jelas Iqbal
“Pak Herman saat ini masih berada di Kendari, dan akan kami segera panggil. Setelah itu kami juga akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus inti Lembaga Adat, biar ada penjelasan mengenai hal ini. Kami juga mau dengar klarifikasi beliau (Herman), dan apa motivasinya menyampaikan begitu. Terus apa yang akan dilakukan,” sambung Iqbal.
Terkait desakan pemberian sanksi terhadap Herman, Iqbal selaku Sekda menjawab bahwa bahwa itu semua tergantung (kewenangan) Bupati.
“Kalau sifatnya meresahkan, saya pikir pak Bupati akan mengambil keputusan yang terbaik. Sebentar setelah ini saya langsung akan menyampaikan aspirasi teman-teman kepada pak Bupati. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan mengambil keputusan dan akan menyampaikan kepada teman-teman,” jelas Iqbal.
Namun massa lagi-lagi mengaku belum puas dengan seluruh penjelasan yang disampaikan Iqbal. Pendemo menginginkan dan mendesak Sekda agar tidak mencoba “menyembunyikan” keberadaan Herman.
Olehnya itu, massa aksi memberi waktu kepada Sekda maupun Plt Bupati agar segera mungkin mengambil keputusan tidak lebih dari 1×24 jam. Jika tidak, maka massa mengancam akan kembali turun melakukan aksi secara besar-besaran dengan jumlah yang lebih besar lagi.
Massa aksi membubarkan diri jelang salat Jumat,yakni sekitar pukul 11.15 WITA dengan tertib dan teratur. (rul/dm1)
