DM1.CO.ID, NTB: Selasa (13/11/2018), Forum Kelompok Tani (FKT) melangsungkan audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pertanian Kota Bima, di ruang rapat komisi DPRD Kota Bima.
Audiensi tersebut digelar guna menindaklanjuti persoalan bibit jagung Bisi 18, yang dijual oleh oknum Gerakan Pemuda (GP) Ansor kepada kelompok tani di Kelurahan Panggi, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Rini Indiriani menjelaskan, penjualan bibit jagung yang dilakukan oleh oknum GP Ansor dengan harga Rp.250 ribu sampai Rp.400 ribu, sepenuhnya di luar dari pengawasan Dinas Pertanian Kota Bima.
Sebab hingga kini, GP Ansor belum juga mengantongi Surat Keputusan (SK) untuk melakukan kewenangan tersebut. Terlebih lagi saat melakukan penjualan bibit jagung Bisi 18, GP Ansor tidak berkoordinasi dengan dinas terkait.
“Sebenarnya itu di luar dari pengawasan kami. Mereka belum memiliki SK dan sudah berani membagikan bibit. Di sini yang memiliki SK itu hanya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan reguler saja,” tegas Rini.
Lebih lanjut, Rini Indiriani juga mengaku telah melakukan pendekatan lebih awal kepada semua pihak penyalur bibit jagung Bisi 18, termasuk GP Ansor agar tidak melakukan hal-hal di luar ketentuan pemerintah sebelum ada surat himbauan dari Dinas Pertanian, karena bibit tersebut merupakan bantuan pemerintah yang dilarang keras untuk diperjualbelikan.
“Jika petani merasa dirugikan, silakan berurusan dengan GP Ansor,” jelas Rini.
Sementara itu, Taufik selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Bima mengungkapkan, penyaluran bibit oleh Dinas Pertanian Kota Bima sudah tidak ada masalah.
Namun, Taufik tetap berjanji akan mencari solusi dan terus menindaklanjuti persoalan pungutan uang kepada petani atas pembagian bibit jagung Bisi 18 yang dilakukan oleh oknum GP Ansor.
“Persoalan ini akan kami carikan solusi dan sesegara mungkin ditindaklanjuti pada pertemuan selanjutnya. Kami akan panggil semua pihak yang terlibat, supaya uang petani yang dipungut oleh GP Ansor bisa secepatnya dikembalikan,” tutup Taufik.
Menanggapi situasi tersebut, pihak GP Ansor akhirnya angkat bicara.
Melansir dari laman Times Indonesia, Sabtu (17/11/2018), Wakil Koordinator Jagung Nasional – Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, Muhammad Yusuf Mansur mengatakan, “Pengadaan jagung pada tahun 2018 kita menambah kuota untuk menjadikan NTB sebagai lumbung jagung nasional. Kerjasama pengadaan bibit jagung kami terdapat pada Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu”.
Namun herannya, yang bermasalah hanya di Kota Bima sedangkan 4 kabupaten lainnya tidak ada permasalahan. Padahal sebelumnya, pendistribusian bantuan bibit jagung secara serentak berjalan dengan profesionalisme.
“Entah siapa yang bermain namun kami yang kena getahnya. Masalah ada pada dinas sepertinya ini, dibuat seolah kami yang menarik keuntungan olehnya,” sahut Yusuf.
Menurut Yusuf, carut marut proses administrasi Dinas Pertanian Kota Bima yang tak bisa diselesaikan, menjadikan GP Ansor sebagai tempat pelarian atas setiap kesalahan yang terjadi pada proses penyaluran bibit jagung Bisi 18.
Kendati demikian, Muhammad Yusuf Mansur tetap menegaskan, “Pihak kami akan terus berkomitmen memberikan yang terbaik bagi petani, guna mendukung program pemerintah untuk menjadikan NTB sebagai lumbung jagung nasional”. (dbs/dm1)
Sen Nov 19 , 2018
Wartawan: Kisman Abubakar~ Editor: AMS|| DM.CO.ID, BOALEMO: Wakil Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, didampingi Satuan Kerja (Satker) OPD bersama beberapa Anggota DPRD Boalemo dari Dapil II, pada Kamis dan Jumat (15-16 November 2018), turun langsung mengecek sejumlah proyek fisik dan non fisik di Kecamatan Wonosari dan Dulupi.
