DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Di mata banyak kalangan memandang, bahwa rencana Pilwabup (Pemilihan Wakil Bupati) Kolaka Timur (Koltim) definitif, diprediksi bakal zonk alias gagal terlaksana.
Hal itu terlihat dengan belum adanya seorang pun hingga saat ini yang diajukan sebagai calon Wabup kepada Penjabat Bupati maupun ke meja Panitia Pemilihan (Panlih).
Dan itu mengindikasikan, bahwa sejauh ini juga belum ada kesepakatan dari partai pengusung yakni Gerindra, PAN, Demokrat dan PDI-P, untuk menyodorkan dua nama Cawabup, sehingga membuat waktu rencana pelaksanaan Pilwabup pun semakin tidak jelas.
Salah seorang pengamat politik sekaligus dosen Haluoleo Kendari, Dr Najib Husein, dalam keterangannya kepada Kepala Pemberitaan Biro Koltim via percakapan WhatsApp pada Ahad (13/3/2022) menyatakan, bahwa empat partai pengusung seharusnya mengenyampingkan “arogansi serta egoisme” yang mencerminkan kepentingan sesaat demi masa depan masyarakat Kabupaten Koltim.
“Partai pengusung tidak bisa saling ngotot-ngototan. Sebab kemarin waktu Pemilihan kepala daerah (Pilkada) keempatnya bisa bersatu. Masa sekarang yang levelnya hanya Pilwabup terjadi deadlock. Ada apa?” kata Najib bertanya-tanya.
Najib mengimbau kepada partai pengusung untuk sementara ini jangan terlampau jauh berpikir dahulu ke depan, siapa yang bakal jadi bupati atau siapa yang bakal jadi gubernur. “Lepaskan semua itu dan segera dorong nama untuk digodok panitia pemilihan,” harap Najib.
Dari sudut kacamata Najib, disebut terjadinya kemacetan kompromi (kesepakatan) di tingkat partai pengusung itu sendiri, yakni dapat dilihat dari belum ada satupun nama Cawabup yang dimasukkan ke Panlih. Serta, tidak lahirnya pula kesepakatan bersama untuk satu atau dua nama yang bakal dicalonkan.
“Saya pikir semua keputusan ada di partai pengusung, salah satunya diputuskan satu nama dan didorong di panitia pemilihan. Tapi apa ini bisa terjadi? Karena saya melihat kompromi politiknya macet,” ucap Najib.
Molornya rencana pemilihan Wakil Bupati Koltim definitif menimbulkan beragam asumsi liar. Keempat partai pengusung semestinya bisa duduk bersama dan membicarakan “nasib” Kabupaten Koltim secara umum. Bukan gontok-gontokan untuk saling merebut dan menguasai jabatan demi kepentingan kelompok tertentu saja.
Najib melihat pula ada nuansa lain di balik molornya Pemilihan Wabup Koltim. Apalagi, kekuasaan yang ingin direbut itu bakal nantinya dapat menempatkan calon mereka ke depan dalam posisi yang lebih strategis.
“Permasalahannya tidak ada yang mengoordinir untuk membangun kesepakatan mengenai figur yang akan didorong. Terkecuali ada yang mau legowo,” ujarnya.
Belum lama ini, Sekretaris DPC Partai Gerindra, Arham Said, memberikan pernyataan di media massa, bahwa partainya akan segera memasukan nama figur Cawabup (versi Gerindra) yang telah mendapat rekomendasi dari DPP ke Panlih.
Bahkan ketika itu dengan tegas Arham menyampaikan pula, bahwa pengajuan Cawabup bernama Abdul Azis (yang kerap disapa dengan sebutan “Jenderal Azis”) akan dilakukan pada Minggu ketiga Maret 2022. Namun kenyataannya, sampai sekarang belum ada sedikit pun tanda-tanda jika Partai Gerindra bisa lebih awal memulai mengajukan figur jagoannya tersebut. (rul/dm1)
