Terkait Pungli DAK Rp.32 M di Dikpora, Sejumlah Kepsek di Boalemo Diperiksa

DM1.CO.ID, BOALEMO: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Boalemo mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) SD/SMP tahun 2020 sebesar Rp.32 Miliar.

Namun saat ini, DAK tersebut terindikasi sedang bermasalah karena diduga terdapat pungutan liar (Pungli). Sehingga, pada Selasa (9/2/2021), aktivis “Sniper-GP21” pun melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian Boalemo unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor).

Dari informasi yang dirangkum redaksi DM1 di lapangan menyebutkan, diduga kuat modus-operandi penyelewengan DAK tersebut dilakukan oleh pihak dinas Dikpora dengan cara meminta fee sebesar 5 persen kepada para penerima DAK.

Dari hasil investigasi DM1 di lapangan ditemui data, terdapat 19 SD (Sekolah Dasar) yang tersebar di tiga kecamatan yang menerima DAK tersebut. Yakni, 10 SD di Kecamatan Wonosari, 6 SD di Kecamatan Botumoito, dan 3 SD di Kecamatan Tilamuta.

Aktivis “Sniper-GP21” bahkan membeberkan, ada 3 nama pejabat di lingkungan dinas Dikpora Boalemo yang melakukan pengumpulan “komitmen” 5 persen dari DAK Rp.32 Miliar tersebut. Yakni, berinisial BD, DD, dan HM. Salah seorang di antaranya diduga adalah Kepala Dinas Dikpora.

Sebagai tindak-lanjut laporan yang dimasukkan oleh aktivis “Sniper-GP21” terkait dugaan Pungli tersebut, pihak Tipidkor Boalemo pun akhirnya memanggil sejumlah kepala sekolah (Kepsek).

“Hari ini sementara diperiksa tiga orang kepala sekolah dari Kecamatan Tilamuta terkait dugaan Pungli dana DAK Rp.32 Miliar itu,” ujar salah seorang penyidik di unit Tidpikor Boalemo, Selasa (16/2/2021)

Ia menyebutkan, kepala-kepala sekolah lainnya akan diagendakan untuk juga dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, seorang aktivis “Sniper-GP21” menegaskan, bahwa persoalan pungli di lingkungan dinas pendidikan ini adalah masalah yang sangat serius, dan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. (kab/dm1)