Oleh: Abdul Muis Syam
DM1.CO.ID, JAKARTA: Ingar-bingar pasca Pilpres 2019, hingga kini masih terus bergemuruh di atas atmosfer politik yang nampak hitam pekat tak bercahaya di negeri ini.
Pemilu (Pilpres) kali ini sungguh benar-benar sangat kacau, bahkan boleh dikata paling parah dan brutal. Laksana ombak yang sambung-menyambung menggulung di lautan lepas, mengombang-ambing dan mengoyak-oyak “jasad demokrasi” yang kini nampak nyaris tenggelam.
Itu karena asas jujur, profesional, akuntabel, dan adil, yang tertulis dalam Bab II pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sepertinya hanyalah sebagai “topeng” di wajah “boneka kayu” yang sesungguhnya rapuh dan alergi terhadap kebenaran tentang suara-suara kedaulatan rakyat.
Lihat saja kebohongan dan kecurangan pun dipertontonkan dengan sangat terang-benderang, seolah ingin dijadikan “tradisi” dalam Pemilu demi mempertahankan kekuasaan.
“Tradisi” kebohongan dan kecurangan itu sepertinya memang sudah mulai terbangun dengan masif pada Pemilu kali ini.
Lihatlah, tidak sedikit pihak yang menunjukkan ada banyak kecurangan dalam Pemilu (Pilpres), tetapi dihalau dengan klarifikasi yang irasional.
Sepertinya kebohongan dan kecurangan pada Pemilu ini sengaja dimainkan dan diperlihatkan di hadapan umum, kemudian dipertahankan dan diklarifikasi, hingga akhirnya rakyat “pasrah”, lalu menerimanya sebagai sebuah kebenaran (yang dipaksakan).
Tak sedikit petinggi negara saat ini sepertinya lebih mahir berbohong dan membohongi rakyat. Namun sayangnya, rakyat saat ini tak ingin dibohongi lagi. Rakyat kini bangkit “melawan” kecurangan dan kebohongan yang dipertontongkan dalam Pemilu kali ini.
Salah satu tokoh bangsa, Dr. Rizal Ramli, pun tak ingin tinggal diam melihat kekacauan Pemilu 2019 ini.
Dikenal sejak dulu sebagai sosok pergerakan perubahan, Rizal Ramli pun kini bersama rakyat ikut menyuarakan kebenaran secara nyaring, menentang kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pemilu Pilres 2019 ini.
Rizal Ramli banyak memunculkan cuitan di twitter sebagai bentuk “perlawanan”, yakni dengan menunjukkan berbagai indikasi kebenaran dan juga kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Pilpres 2019.
“Barusan belanja buah di supermaket. Didatangi ibu2 dan bapak yg saya tidak kenal. Ibu2 katakan, “Pak Ramli harus bicara lebih keras, ini sudah ndak benar ! Kemudian datang seorang LetKol AD, “Pak ini sudah kebangetan, laporan2 Babinsa PS sudah menang. Bahkan di komplex Paspamres!,” demikian salah satu cuitan Rizal Ramli diakun twitternya @RamliRizal, Sabtu (4/5/2019).
Cuitannya Rizal Ramli tersebut sepertinya membuat “panik” Jenderal Andika Perkasa selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).
Andika Perkasa yang juga menantu A.M. Hendropriyono itupun langsung bergegas menggelar jumpa Pers di kantornya, di Mabes AD, Senin (6/5/2019).
Ia menyebutkan, tugas Babinsa hanya melakukan pengamanan sesuai permintaan kepolisian.
TNI, kata Andika, tidak memiliki data hasil Pemilu. “Karena memang kami tidak ditugaskan untuk mendata. Jadi tugas Angkatan Darat yang ditugaskan atau dioperasionalkan oleh Mabes TNI itu adalah dalam hal pengamanan,” ujar Andika.
Komandan Paspamres tahun 2014 inipun menegaskan, bahwa oknum Letnan Kolonel (Letkol) AD yang disebutkan oleh Rizal Ramli dalam cuitannya itu adalah pemberi berita bohong.
Olehnya itu, Andika mengaku akan menelusuri dan mencari tahu siapa sosok oknum Letkol AD yang dimaksud oleh Rizal Ramli tersebut. Selanjutnya, Andika menyatakan akan melakukan langkah hukum terhadap oknum Letkol AD tersebut.
“Kami TNI AD akan memproses hukum pemberi info bohong kepada salah satu tokoh bangsa tadi. Karena kalau memang benar dia anggota TNI aktif AD maka kewenangan ada di kami untuk memproses. Itu tidak diragukan lagi dan itu sudah akan kami mulai,” ucap Andika.
Pernyataan Andika yang membantah bahwa Babinsa tidak melakukan “pengambilan” data perolehan suara Pilpres di TPS-TPS, langsung mendapat tanggapan dari netizen.
Pemilik akun Facebook bernama Edy Mulyadi dan Tri Budiono AS, bahkan memunculkan dan meng-upload selembar Surat Telegram dari KASAD tertanggal 11 April 2019.
Surat telegram yang ditujukan kepada seluruh Pangdam di Indonesia itu dengan jelas tertulis sebuah dasar penegasan, bahwa “Surat Telegram TNI Nomor ST/538/2019 tanggal 9 April 2019 tentang perintah untuk melaporkan situasi dan kondisi menjelang, selama pelaksanaan pencoblosan dan melaporkan hasil perolehan suara Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 pada kesempatan pertama“.
Pemilik akun Facebook, Edy Mulyadi, bahkan menulis status yang diberi judul: “O’O… KAMU BOHONG YA?”.
“KSAD bilang, laporan Letkol kpd Rizal Ramli soal perolehan suara Pemilu adalah bohong. Pasalnya, tidak ada tentara yang ditugaskan untuk mencatat data hasil Pemilu. Dia juga mengancam akan memberi sanksi tegas kepada Letkol tsb.
Tapi, surat di bawah ini apa ya? Jadi, siapa yang bohong. Hehehehe… Bener kata RG, produsen hoax yang sempurna adalah penguasa!” demikian status Edy Mulyadi.
Selain itu, surat telegram yang di-upload via Facebook itu bahkan mendapat komentar beragam dari sejumlah netizen. Berikut ini komentar mereka:
“Saya ketua KPPS dipemilu kemaren, memang bener kok ada babinsa yg minta data,” tulis Surya Hismaya.
“Di kampungku ada kok yg pake seragam TNI yg nyatet2 nanya sama aku waktu itu yg 01 berapa dapat yg 02 dapat berapa dan aku sendiri yg ngasi tau,” tulis Munawar Thoriq.
“suami sy babinsa…emang dpt perintah utk kumpulkan hasil rekapitulasi..di wilayah masing2..stlh 4 hr pencoblosan KASAD memerintahkan menarik mundur TNI,dan dilarang setor angka2 lg..krn tugas sdh dialihkan ke babinkamtibmas (polisi),” tulis Rachma Hermansyah.
“suami sy babinsa..selain mencatat suami st jg memfoto C1..,” komentar Rachma Hermansyah.
“emang bener ada ko di tps ku juga ada, pas tggl17april jam 15:45 selesai penghitungan suara presiden ada tni dtng pakaian lengkap mencatat siapa yg menang di tps ku. Sopan lagi nanyannya. Setelah mencatat dia pergi ke tps yg lain,” tulis Zakaria Gunawan Panjaitan.
“Jadi yang bohong itu siapa sebetulnya…tukang bohong teriak bohong,” tulis Murniza Darimi.
Sementara itu, mengetahui cuitannya dipermasalahkan oleh KASAD Andika yang akan mencari Letkol AD pemberi informasi itu, Rizal Ramli pun “pasang badan” dengan kembali menanggapi pernyataan Andika melalui cuitan di Twitter.
“RR jadi penasehat Ekonomi F-ABRI tahun 1992-1998. Paham betul bahwa TNI akan selalu berpihak pada rakyat. Mas Andika, Kasad, ndak usah uber2 Letkol, bukan salah dia. Panggil RR aja,” tulis Rizal Ramli dalam akun twitternya, Selasa (7/5/2019).
Cuitan Rizal Ramli inipun mendapat komentar dari sejumlah warganet di Twitter. Berikut komentar mereka:
“Terkadang aku malu sama diriku sendiri, aku lebih memilih menyimak. Bahkan untuk mengkritik pun aku kadang masih takut.
melihat usia bp yg sudah tdk muda lg, namun bp masih smgt membela demokrasi kita dari kecurangan.
Sehat terus pak, semoga Alloh meridhoi perjuangan bp,” tulis Tukang Martabak @AliSadegaa_
“Selama memgikuti jejak rekam Mister RR kudapati beliau ini sangat pro rakyat. Berbagai jabatan dan menjadi penasehat di zaman Orba, bukanlah ‘anak kemaren sore’, tak kudapati di tokoh lainnya,” tulis Wotonnie @wotonnie.
“Inilah slh satu sifat seorg Ke Satria? Tdk akan pernah mengorbankan org lain atas informasinya pntg yg di dapatkan….Sy bantu garis bawahi Om @RamliRizal Bnr mmg di hari H tgl 17 April ada anggota TNI yg minta C1 Pleno untk di foto,TNI dtg pd mlm hari,ini Valid di Bekasi,” tulis Raja Kampret @SabdapanditaI.
“Ini orang sipil nekatnya ngalah2i seorang prajurit … Salut pak RR mudah2 bpk masih diberi kesempatan menata kembali negeri ini,” tulis NUNGGU 22 MEI’19 @BudiA29172901
“salut… anda benar2 orang pemberani dan bertanggung jawab Prof. semoga ALLAH SWT memberi anda kebaikan dunia dan akherat. Aamiin,” tulis sulis @sulist_ty
Dengan menyimak seluruh penggambaran di atas berikut fakta-fakta yang ada, lalu siapakah sesungguhnya yang berbohong: “Rizal Ramli, Letkol AD (itu) atau KASAD Andika?”
Entahlah. Yang jelas, kebohongan teramat dekat dengan kecurangan.
—–
(Penulis adalah Pengamat Politik, Hukum dan Sosial. Serta aktivis pergerakan perubahan dan penegak kedaulatan rakyat, Presidium GSI=Gerakan Selamatkan Indonesia)
Redaksi menerima artikel dari semua pihak sepanjang dianggap tidak berpotensi menimbulkan konflik SARA. Setiap artikel yang dimuat adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh penulis.
