DM1.CO.ID, GORONTALO: Kondisi sosial di berbagai lapisan masyarakat di Provinsi Gorontalo saat ini terasa makin memanas akibat adanya sejumlah gesekan dan “perang urat-saraf” antar sejumlah pihak, sehingga memaksa timbulnya kegaduhan di kalangan tertentu.
Kegaduhan itu berawal dari sorotan tajam masyarakat dari berbagai lapisan terhadap “perilaku” Hamka Hendra Noer selaku Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo yang dinilai sangat buruk.
“Perilaku” buruk Penjagub Hamka yang dimaksud, yakni di antaranya diduga kuat ingin “menyingkirkan” sejumlah Kepala Dinas (Kadis) atau Perangkat Daerah (PD) di lingkungan kerja Provinsi Gorontalo dengan “seenaknya” tanpa mengikuti hasil assessment, yang meski Kadis bersangkutan adalah sosok mumpuni namun dikabarkan akan digantikan dengan orang “dekat” Penjagub.
“Perilaku” buruk lainnya yang sangat banyak disoroti secara tajam oleh masyarakat Gorontalo dari berbagai penjuru, yakni Penjagub Hamka dinilai “senang” membuat kecewa banyak orang, kerap ingkar janji atau tidak konsisten, alergi dengan kritikan, sombong dan tidak merakyat, serta enggan menerima saran atau masukan karena diduga lebih mendengar “pembisik”.
Akibatnya, saat ini pun tidak sedikit pihak dari berbagai kalangan mengaku secara terang-terangan sangat kecewa dan bahkan jengkel terhadap sosok Hamka selaku Penjagub Gorontalo tersebut.
Kekecewaan yang diikuti rasa kejengkelan masyarakat dari sejumlah lapisan terhadap Penjagub Hamka tersebut, menjadi makin bertambah ketika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beberapa waktu lalu membeberkan hasil evaluasinya terhadap 71 Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia, di mana Hamka tidak masuk dalam ketegori “BAIK” dalam berkinerja.
Di mata berbagai pihak, hasil evaluasi dari Kemendagri itu menambah daftar deretan kekecewaan masyarakat terhadap model kepemimpinan Hamka, sehingga membuat sejumlah kalangan pun menyuarakan keluhan dan unek-uneknya di media pemberitaan dengan maksud agar Hamka dapat mengubah “perilakunya” yang dianggap buruk itu, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di mata masyarakat maupun di Kemendagri.
Sayangnya, keluhan dan unek-unek serta kritikan-kritikan dari sejumlah pihak itu sepertinya “diterjemahkan” oleh Hamka sebagai bentuk “penyerangan” terhadap dirinya sebagai Penjagub, sehingga saat ini Hamka sepertinya “terpancing” dengan lebih cenderung memilih untuk “melawan atau menyerang balik” para pengkritiknya dan juga “melawan serta menyerang balik” sejumlah orang yang menjadi “korban” dari janji-janjinya.
Yakni, Hamka dengan bergegas langsung melakukan penanda-tanganan kerja sama (MoU) dengan 56 media di daerah ini, yang di mata sebagian besar pihak menilai bahwa MoU tersebut hanya untuk membuat 56 media itu menjadi bungkam dan mandul terhadap tugasnya sebagai kontrol sosial.
Bukan itu saja, “perlawanan balik” lainnya yang diduga dilakukan Hamka, adalah dengan memunculkan sejumlah orang untuk “memukul balik” para pengkritik diri Penjagub. Sehingga ini tak hanya akan menimbulkan polemik, tetapi juga sangat berpotensi terjadinya “pertengkaran” (kegaduhan) yang makin melebar antar sesama warga.
Salah satu misalnya, adalah dengan adanya berita dari sebuah media yang memunculkan seorang sosok dari pengurus KONI di daerah ini yang tiba-tiba secara “vulgar” menantang debat terbuka kepada siapa saja yang dianggap akhir-akhir ini sering “menyerang” (pengkritik) diri Hamka sebagai Penjagub.
Mengetahui adanya tantangan untuk debat terbuka itu, Djaber Tangoi selaku Ketua Umum LSM Gerhana Provinsi Gorontalo pun menyatakan sangat siap dan menerima tantangan debat terbuka tersebut.
“Bagi Anda yang memunculkan tantangan debat terbuka, saya sangat tahu persis bagaimana hubungan Anda sebagai pengurus KONI dengan Penjagub Gorontalo yang berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Artinya, sangat besar kepentingan Anda di situ. Dan saya menyatakan sangat siap menerima tantang Anda,” lontar Babe (sapaan akrab Djaber Tangoi) kepada Wartawan DM1, Ahad malam (25/12/2022).
Babe mengaku kesiapannya untuk menerima tantangan tersebut setelah mendapat dukungan dari pihak lain. “Sejumlah LSM dan aktivis dari elemen lainnya termasuk beberapa anggota DPRD telah saya hubungi, dan mereka semuanya juga menyatakan siap untuk menerima tantangan debat terbuka untuk membuka dan menguliti perilaku Hamka sebagai Penjagub,” tandas Babe.
Menurut Babe, tantangan tersebut sangat lucu dan memalukan. Sebab, tantangan itu sama halnya juga menantang pihak Kemendagri untuk berdebat terkait Hamka sebagai Penjabat Kepala Daerah yang tidak masuk dalam kategori baik.
Olehnya itu, Babe meminta kepada pihak penantang agar segera menghubunginya untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan debat terbuka tersebut. “Pelaksanaan debat terbuka ini nantinya akan sangat membuat Hamka semakin “kacau dan hancur” sebagai Penjagub,” pungkas Babe usai disapa oleh mantan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam sebuah acara open-house keagamaan di kediaman seorang Kadis, Ahad malam (25/12/2022). (ams/dm1)
