Protes Pembangunan Waduk di Bulango Ulu, Ini Penjelasan Ketua DPRD Faisal Mohi

Wartawati: Resti Djalil Cono~Editor: Dewi Mutiara

DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Terkait pembangunan Waduk di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Gorontalo, Faisal Mohi, selaku Ketua DPRD Bone Bolango menyampaikan, pihaknya tidak tahu menahu adanya pembangunan waduk tersebut,

“Kami belum menerima rilis konsep tahapan pembangunan waduk, tapi sudah disampaikan masalah ini ke pemerintah provinsi,” ungkap Faisal.

Masih keterangan Faisal, tuntutan yang disuarakan warga saat ini tidak lagi bersifat penolakan, melainkan menuntut kejelasan terkait ganti rugi dan pekerjaan warga jika waduk tersebut dilanjutkan pembangunannya.

“Tuntutan masyarakat saat ini tidak lagi mengenai penolakan. Berhubung telah masuk tahap pembangunan 50 persen, maka masyarakat hanya meminta kejelasan terkait kesejahteraan masyarakat di Bulango Ulu, terkait pembangunan waduk. Baik ganti rugi maupun relokasi dan dampak positif dari pembangunan,” tutur Faisal.

Sebelumnya, diketahui Pembangunan waduk di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Gorontalo, diprotes warga setempat, bahkan protes ini sudah disuarakan sejak tahun 2017.

Pasalnya, proses perencanaan pembangunan waduk itu dinilai kurang transparan, sehingga hal ini menuai respon dari pemuda pencinta lingkungan yang sudah berulang kali meminta DPRD Kabupaten Bonebol segera merealisasikan tuntutan masyarakat.

Warga menuntut diantaranya transparansi terkait relokasi rumah penduduk, juga biaya ganti rugi lahan, terkait hal tersebut, masyarakat menginginkan pembangunan waduk dibatalkan dan menginginkan Bupati Hamim Pou menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kru DM1, masyarakat sempat melakukan blokade jalan masuk ke lokasi pembangunan waduk.

“Bahkan kami pernah memblokir jalan agar tim amdal tidak bisa masuk ke lokasi pembangunan waduk. Yang jadi pertanyaan kami, kenapa analisis amdal sudah keluar? Tapi tahap pra sosialisasi belum dilaksanakan,” ungkap seorang warga, Yamin Mahmud, Kamis (14/3/2019).

Lebih lanjut, Yamin menambahkan, warga menolak karena khawatir pembangunan waduk menyebabkan kerusakan lingkungan, bukan hanya itu, warga juga merasa terancam 450 rumah yang dihuni 1.900 jiwa besar kemungkinan akan direlokasi.

Regen Hasiru, juga warga setempat, mengatakan sikap pemerintah yang terkesan “tak acuh” ini bisa menyebabkan warga kehilangan mata pencahariannya.

“Mana demokrasi yang katanya mementingkan kesejahteraan rakyat? Kenapa saat ini secara umum warga menolak tapi pemerintah masih ngotot melakukan pembangunan tersebut,” ucap Regen. (res/dmk/dm1)