Proses Pengisian Elit “Jatah Gorontalo” di Jajaran Bank SulutGo “Cacat Moral”?

DM1.CO.ID, EDITORIAL: PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo, atau BSG), pada Kamis (18/3/2021), telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilanjutkan dengan RUPS Luar Biasa, di Yama Resort Tondano.

Rapat umum tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan dihadiri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (RH).

Kegiatan ini terbilang acara yang amat istimewa, karena sekaligus dijadikan sebagai momentum “pengisian elit” untuk ditempatkan di jajaran direksi dan komisaris BSG.

Dan alhasil, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) itu pun menetapkan 5 direksi dan 5 komisaris sebagai pengurus BSG periode 2021-2025.

Adapun susunan direksi yang ditetapkan tersebut adalah:

Direktur Utama: Revino Pepah,
Direktur Pemasaran: Machmud Turuis,
Direktur Kepatuhan: Pius Batara,
Direktur Umum: Joubert Dondokambey,
Direktur Operasional: Louisa Patengkuan.

Sementara susunan komisarisnya, yaitu:

Komisaris Utama : Edwin Silangen,
Komisaris: Max Kembuan,
Komisiaris Independen: Marhany Pua, Buchari Mokoagow, dan Fedrianto Koniyo.

Sayangnya, proses pengisian formasi di jajaran direksi dan komisaris BSG itu, khususnya untuk “jatah” atau wakil dari Gorontalo, tercium “bau busuk” yang sangat menyengat. Yakni, diduga diwarnai dengan aksi “tutuhiya” (Bahasa Gorontalo= mencungkil untuk dijatuhkan). Sejauh ini, tutuhiya juga digambarkan sebagai sikap yang mengandung sifat cacat moral bagi pelakunya. 

Dan saat ini, dugaan adanya aksi “tutuhiya” yang mewarnai proses menuju penetapan jatah Gorontalo untuk di tempatkan dalam direksi dan komisaris di BSG tersebut, sangat nyaring terdengar di sejumlah lapisan tertentu, khususnya di kalangan elit di Provinsi Gorontalo.

Dari investigasi di lapangan, Wartawan DM1 berhasil merangkum sejumlah informasi dari berbagai sumber yang sangat dipercaya menyebutkan, bahwa jatah dari Gorontalo untuk diposisikan sebagai salah satu direksi di BSG sesungguhnya telah 100 persen disepakati secara bulat oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sebagai pemegang saham BSG di kubu Gorontalo.

Untuk diketahui, bahwa dari total 25 pesaham di BSG, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo menduduki urutan ketiga sebagai pemegang saham dengan nominal 6 persen, Pemkab Gorontalo urutan 5, Pemprov Gorontalo urutan 6, Pemkab Pohuwato urutan 10, Pemkot Gorontalo urutan 12, Pemkab Gorut urutan 13, dan Pemkab Bone Bolango di urutan 16.

Dengan kondisi sebagai pemegang saham yang termasuk besar di BSG itulah, para bupati dan wali kota pun merasa punya hak untuk mengajukan dan menentukan jatah guna didudukkan sebagai direksi.

Dan kali ini, jatah direksi yang dimaksud adalah diberikan kepada Sjahron Botutihe yang menjabat sebagai Kepala BSG Cabang Gorontalo sejak 2014 hingga kini.

Kesepakatan menunjuk sosok Sjahron Botutihe sebagai wakil dari Gorontalo untuk duduk di salah satu direksi BSG itu, tak hanya dinyatakan dan ditetapkan dalam rapat pra-RUPS kubu Gorontalo, melainkan juga ditandai dan dibuktikan dengan adanya surat dukungan resmi dari bupati/wali kota se-Provinsi Gorontalo.

Para bupati dan wali kota tersebut merasa perlu untuk menempatkan Sjahron Botutihe sebagai salah satu direksi, karena Sjahron dinilai adalah sosok yang sangat representatif dalam rangka mewakili kepentingan pembangunan ekonomi melalui perbankan untuk seluruh wilayah di Gorontalo.

Artinya, keberadaan sosok Sjahron ketika didudukkan sebagai direksi BSG, itu diyakini tidak akan mewakili atau menjadi “perpanjangan tangan” hanya untuk orang-orang tertentu secara kelompok maupun pribadi, melainkan untuk kepentingan seluruh pemangku kebijakan di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Sehingga itu, keputusan para bupati/wali kota menunjuk Sjahron Botutihe untuk ditetapkan sebagai salah satu direksi di BSG, sesungguhnya bukan hanya hal yang wajar, namun juga dinilai sebagai “sebuah kebutuhan” yang sangat mendasar dan mendesak, terlebih dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid19 ini.

Olehnya itu pula, sebagai gabungan pemegang saham yang juga terbesar di BSG, para bupati dan wali kota di Gorontalo dalam pra-RUPS, Kamis (18/3/2021) itu pun memutuskan, bahwa harus ada satu direksi dan satu komisaris yang mewakili Gorontalo untuk didudukkan dalam jajaran direksi dan komisaris BSG periode 2021-2025.

Bahkan dalam rapat pra-RUPS antar bupati wali kota itu secara khusus menetapkan jatah direksi diberikan kepada Sjahron Botutihe, sementara jatah komisaris ketika itu masih dalam penggodokan.

Sebelumnya, menurut informasi yang digali dari berbagai sumber, terdapat 3 calon yang akan dimajukan. Yakni, Sjahron Botutihe yang diajukan oleh para bupati/walikota, dan dua nama calon yang berasal dari keluarga Rusli Habibie, yakni satu calon untuk posisi direksi, dan satunya lagi untuk mengisi kursi komisaris independen. Belakangan, satu calon yang berasal dari keluarga Rusli Habibie “dicoret” karena dinilai tidak memenuhi kriteria untuk diposisikan sebagai direksi.

Anehnya, pada rapat pra-RUPS gabungan (Sulut dan Gorontalo) muncul usulan bahwa Gorontalo hanya diberikan satu opsi, yakni memilih direksi atau komisaris. Artinya, jika memilih untuk mengisi salah satu direksi, maka Gorontalo tidak diberikan posisi di salah satu komisaris. Demikian pula sebaliknya.

Sejumlah pihak juga sungguh sangat menyayangkan, bahwa meski menghadiri secara langsung RUPS-LB tersebut, namun Rusli Habibie tidak berusaha menolak usulan yang hanya memberikan satu opsi kepada Gorontalo tersebut. Bahkan terkesan hanya memilih komisaris dengan mengorbankan posisi direksi.

Bagi sejumlah pihak, sikap Rusli Habibie tentu saja seolah bermakna lebih memilih “menyelamatkan” Fedrianto Koniyo untuk dijadikan komisaris periode 2021-2025, daripada harus mengikuti “keinginan” para bupati dan wali kota yang telah sepakat menunjuk Sjahron Botutihe sebagai salah satu direksi di BSG.

Padahal, dalam rapat pra-RUPS pertama kubu Gorontalo, justru para bupati dan wali kota menyatakan, bahwa jika hanya diberi satu pilihan antara komisaris atau direksi, maka pilihan akan jatuh untuk lebih memilih posisi direksi, yakni jatah diberikan kepada Sjahron Botutihe. Sebab tentunya, posisi sebagai direksi adalah ibarat sebagai “mutiara” yang sangat berharga dibanding posisi sebagai komisaris independen. Sehingga itu, sangat disayangkan jika kesempatan untuk mendapatkan “mutiara” itu ternya dibuang begitu saja hanya untuk memilih posisi komisaris independen.

Dan nyatanya memang sungguh aneh bin ajaib, DM1 yang mendapat bocoran informasi saat RUPS-LB berlangsung menyebutkan, bahwa tiga menit sebelum pengumuman penetapan nama-nama direksi dan komisaris akan dibacakan, nama Sjahron Botutihe hilang dan menguap.

Mengetahui hilangnya nama Sjahron Botutihe membuat para calon direksi dari daerah lainnya juga ikut sangat terkejut, tak terkecuali keheranan itu sepertinya pula tampak di wajah Olly Dondokambey selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sudah mengenal betul Sjahron Botutihe sebagai sosok senior yang telah mengabdi 30 tahun di BSG, dan memiliki jam terbang sebagai pemimpin di 4 cabang BSG.

Hilangnya nama Sjahron Botutihe jelang detik-detik penetapan direksi BSG periode 2021-2025 itu pun menimbulkan misteri dan tanda tanya yang luar biasa besarnya: “Sungguh sadis dan sangat zalim! Kira-kira ini ulah siapa?”

Entahlah! Yang jelas, mereka-mereka yang telah ditetapkan sebagai direksi dalam RUPS-LB tersebut masih harus mengikuti tahap fit and proper test yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Sehingga tentu, publik di Gorontalo sangat berharap posisi direksi masih terbuka untuk diisi dari wakil Gorontalo yang juga merupakan bagian gabungan terbesar pemegang saham di BSG. (red-dm1)