KPDBU untuk RS Ainun Disetujui, Pemangku Kepentingan Bakal Ambil Alih

Wartawati/Editor: Dewi Mutiara

DM1.CO.ID, GORONTALO:  Pengembangan Rumah Sakit Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie menggunakan KPDBU disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Provinsi Gorontalo

Persetujuan itu diambil saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda persetujuan rencana perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) untuk pembangunan RSUD Ainun Habibie, Senin (18/11/2019).

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sul A. Moito kepada awak media mengatakan, pembahasan KPBU melalui proses yang panjang sebanyak 21 kali pertemuan.

“Pelaksanaan KPBU ini pembahasannya cukup panjang dengan dua masa periode anggota DPRD 2014-2019 dan 2019-2024,” ungkap Sul.

Pantauan kru DM1, dalam proses pengambilan keputusan tujuh fraksi menyampaikan pendapat tentang rencana pengembangan rumah sakit tersebut.

Dari ketujuh fraksi, empat fraksi menyatakan setuju, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat Nurani Bangsa.

Sementara tiga fraksi yang tidak menerima yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem Amanat, dan Fraksi PKS.

Ketua DPRD mengatakan, beban DPRD saat ini sudah selesai, proses berikutnya ada pada pemangku kepentingan yang menawar skema KPBU tersebut.

“Yang jelas sah, sudah ditandatangani surat keputusan itu, karena ini persetujuan DPRD adalah dokumen salah satu persyaratan yang diminta oleh pemangku kepentingan dalam hal ini penawar kegiatan KPBU, dan dokumen ini akan ditindaklanjuti oleh pihak tim simpul, oleh eksekutif yakni gubernur, untuk membawa ini ke proses selanjutnya yang itu bukan domain lagi dari pihak DPRD, jadi setelah ini selesai maka langkah selanjutnya, domain sudah berada di eksekutif,” pungkas Sul. (dmk/dm1)