Ketua DPI: Pers Harus Hentikan Politisasi Bencana Covid-19

DM1.CO.ID, JAKARTA: Ketua Dewan Pers Indonesia (DPI), Hentje Mandagie, mengajak insan Pers di seluruh Indonesia agar tidak memberi “panggung” kepada politisi maupun pengamat yang sengaja mendiskreditkan pemerintah, dengan tujuan meraih popularitas untuk kepentingan kelompok, atau bertujuan merusak citra pemerintah di tengah semua elemen masyarakat sedang fokus dalam penanganan bencana penyebaran virus Covid 19, atau Corona.

Penengasan itu disampaikan Mandagi menyikapi maraknya berita di berbagai media mainstream dan media online akhir-akhir ini, yang mengutip pernyataan politisi dan para pengamat yang tak henti-hentinya mengkritik pemerintah yang tengah berusaha mengatasi penyebaran dan penanggulangan bencana Covid-19 di seluruh Indonesia.

“Ini saatnya Pers ikut fokus pada penanggulangan penyebaran virus mematikan, bukannya memberi panggung kepada para politisi yang hanya sibuk mencari-cari kesalahan pemerintah dalam penanganan masalah Covid-19 di Indonesia,” ujar Mandagi dalam press release yang di kirim ke redaksi DM1, Senin (23/03/2020) di Jakarta.

Mandagi juga menegaskan, di tengah bangsa ini sedang galau menghadapi bencana penyebaran virus mematikan ini, Pers wajib menciptakan opini yang justru mampu mengarahkan masyarakat untuk bersatu membantu pemerintah melawan penyebaran virus Covid-19, dan menghindari politisasi penanganan becana ini.

Langkah itu, menurut Mandagi, adalah bagian dari menjalankan fungsi sosial kontrol Pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tentang Pers.

“Melayani nara-sumber silakan saja. Tapi kutipan pernyataan itu harus difilter secara profesional sebagai bagian dari penerapan kode etik jurnalistik, agar dampak dari pemberitaan itu bisa menyebarkan hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Bukannya malah mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mengatasi bencana,” tandas Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) itu.

Ini saatnya, kata Mandadi, Pers Indonesia berperan aktif dalam membantu pemerintah fokus pada penanggulangan bencana, dan menghentikan kepentingan industri media yang hanya mengejar rating.

“Saya hanya ingin mengingatkan, bahwa Pers Indonesia harus ikut memiliki rasa tanggung-jawab atas ancaman keselamatan jutaan masyarakat Indonesia lewat tindakan nyata, yakni menyebar berita yang berguna bagi upaya penanggulangan bencana,” terangnya.

Dalam situasi normal, Mandagi mengaku pernyataannya tidak etis untuk membatasi politisi memberi kritik kepada pemerintah.

Namun dalam situasi krisis seperti ini, menurut Mandagi, kritikan sepertinya tidak tepat lagi. “Sebab semua pihak harus fokus dan bersatu memberi saran yang membangun dan solutif, bukan saling menyalahkan. Ekspos tindakan nyata akan lebih menarik dan penting bagi bangsa ini ketimbang gaduh di media yang membuat masyarakat makin bingung dan tambah panik,” ujar Mandagi.

Mandagi juga menyarankan, pers seharusnya banyak menggali berita dari para tokoh masyarakat, para politisi, atau artis yang sedang aktif menggalang dana untuk membantu penanggulangan bencana ini, agar dapat menginspirasi banyak pihak untuk juga ikut melakukan hal yang sama dalam rangka membantu pemerintah mengatasi bencana Covid-19 ini.

Menutup siaran persnya, Mandagi menyampaikan dukungan kepada seluruh awak media, terutama yang bernaung dalam jaringan DPI di manapun berada, untuk tetap semangat dan berhati-hati dalam melakukan liputan bencana Covid-19 agar keselamatan diri tetap dijaga demi menghindari terpapar virus. (rls/dm1)