DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Jabal Hakim (JH) yang beberapa waktu lalu dikabarkan telah menngantongi rekomendasi dan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk maju bertarung mengisi kekosongan kursi Wakil Bupati (Wabup) Kolaka Timur, tak hanya mengejutkan kalangan masyarakat Kolaka Timur (Koltim), tetapi juga membuat internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Koltim ikut terkejut.
Upaya JH yang telah “mendeklarasikan” diri untuk maju sebagai calon tunggal Wabup Koltim melalui Partai Demokrat itu, diduga tidak melalui meja pembahasan bersama di tingkat DPC Partai Demokrat.
Pelaksana harian (Plh) Sekretaris DPC Demokrat Koltim, Idul Fitri Syam (IFS), mengaku sama sekali tak tahu-menahu soal usulan tunggal terhadap JH.
Sebab, menurut IFS, selama ini kawan-kawan dari DPC Partai Demokrat sama sekali tidak dilibatkan atau belum pernah menggelar rapat internal terkait pengusulan calon untuk mengisi kekosongan Wabup Koltim tersebut.
“Tidak pernah ada rapat di tingkat pengurus DPC. Kalau merujuk Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) partai, pengusulan semestinya harus melalui tingkat DPC terlebih dahulu, baru ke DPD, selanjutnya diusul ke DPP,” jelas IFS, saat dikonfirmasi via telepon, Ahad dini-hari (1/8/2021) pukul 02.15 WITA.
Mengenai calon tunggal dari Partai Demokrat itu, IFS mengaku telah menanyakan langsung dan mengonfirmasi melalui sambungan telepon kepada JH. Sebab, informasinya sudah berkembang melalui pemberitaan media.
Dalam konfirmasi itu, kata IFS, JH mengaku sudah bertemu langsung dengan Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tenggara, Endang, dan sudah mendapatkan nota tugas. Bahkan JH mengaku, bahwa usulan terhadap dirinya juga telah diantarkannya secara langsung ke kantor DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Demokrat.
“Dia (JH) juga menyampaikan kepada saya, bahwa DPP mengutamakan figur yang diusung harus kader partai. Okelah itu instruksi dari DPP, tapi apakah dengan cara jalan sendiri seperti begitu cara menindaklanjutinya, tanpa harus melibatkan atau duduk bersama dan membicarakan dengan pengurus di DPC? Tentunya kan tidak! Kami sebagai kader atau pengurus semestinya harus duduk bersama, sehingga teman-teman DPC maupun PAC tidak merasa bingung dan tidak bertanya-tanya,” jelas IFS.
“Tidak jadi masalah kalau beliau (JH) mendaulatkan diri, tapi setidaknya kan ada informasi kepada kami-kami ini pengurus. Paling tidak apakah itu melalui rapat harian atau melalui rapat tingkat pengurus. Harus kita duduk bersama dulu, supaya jelas jika hasil rekomendasi dari DPC ke DPD dan DPP adalah hasil kesepakatan bersama. Bukan bertindak sendiri. Setidaknya hargailah pengurus DPC atau DPAC yang ada. Kadang saya bertanya, ini partai Demokrat Kabupaten Koltim apakah milik sendiri atau milik bersama pengurus? Sebab, ada instruksi dari DPP tapi tidak sampai ke pengurus DPC. Tidak juga dibicarakan secara bersama,” sambung IFS.
Terkait dukungan balon (Bakal calon) Wabup Koltim ini memang sudah lama disuarakan. Empat pengurus partai politik (parpol) pengusung Samsul Bersama Mery (SBM) tingkat Kabupaten Koltim, sesungguhnya telah sepakat memberikan dukungan kepada istri Bupati almarhum Samsul Bahri Madjid, Diana Massi (DM).
IFS mengungkapkan, masing-masing pengurus parpol kala itu juga sudah menorehkan tanda tangan di atas lembaran kesepakatan tersebut. Salah satu di antaranya adalah Ketua DPC Demokrat Koltim, Jabbal Hakim (JH).
Bahkan, kata IFS, konseptor dari pernyataan kesepakatan secara tertulis itu adalah JH sendiri. “Waktu itu surat pernyataan tertulis mau diketik Enceng (salah seorang pengurus PDIP), tetapi saya katakan jangan. Sebaiknya ditulis tangan saja. Dan itu disetujui sehingga pernyataan dukungan waktu itu ditulis tangan. Ketua kami (JH) juga ikut bertandatangan dan adanya kesepakatan itu adalah konsep beliau,” beber IFS.
Sebagai seorang politisi apalagi pernah menduduki kursi DPRD, JH sejatinya konsisten terhadap ide cemerlang yang pernah dicetuskannya sendiri, sehingga tertuang dalam lembaran kertas tertulis. Antara perkataan (ucapan) mesti sejalan dengan perbuatan.
Tak hanya itu, menurut IFS, JH juga semestinya mencerminkan sebagai seorang kader yang dapat menghargai pentingnya kata mufakat dalam sebuah organisasi kepartaian. Paling tidak, sebagai ketua, JH harus bisa “menghargai” orang-orang yang separtai dengan dirinya.
Sementara itu, Liaison Officer (LO) pasangan SBM pada Pilkada 2020 kemarin, Asri Alam Andi Baso, dalam postingannya di sebuah WhatsApp Grup (WAG) mengutarakan, bahwa baginya keinginan JH untuk maju bersaing memperebutkan posisi 02 Koltim yang tengah kosong saat ini adalah hal yang biasa.
Terlebih lagi didalam peraturan perundang-undangan memang memberikan hak tersebut kepada Parpol pengusung untuk mengusulkan 2 nama calon yang akan dipilih melalui rapat paripurna DPRD.
“Hanya saja persoalan pengisian jabatan Wakil Bupati Koltim ini tidak bisa dilihat dari kacamata kepentingan kekuasaan politik semata. Apalagi kalau misalnya 4 parpol pengusung ngotot-ngototan untuk mengajukan masing2 calonnya, tentu akan sulit menemukan titik temu,” tulis Asri.
“Pengisian jabatan wakil bupati Koltim tidak lagi bisa ditempatkan sebagai pertarungan perebutan kekuasaan, karena pertarungan tersebut sebenarnya telah usai ketika SBM yang diusung 4 parpol memenangkan kontestasi Pilkada 2020 kemarin. Terlebih lagi kekosongan jabatan tersebut tidak disebabkan karena pengunduran diri atau korupsi. Saya berharap kita semua lebih bijak dan jernih melihat persoalan ini untuk sedikit menyisihkan ego politik sektoral. Lihat, dengar dan rasakan dengan hati aspirasi besar yg berkembang dimasyarakat saat ini. Ingat apa yang selalu menjadi keinginan dan harapan dari Ibu Bupati, karena merekalah nanti yang bersama-sama akan menjadi nahkoda bagi kemajuan daerah kita. Kedepankan sisi kemanusiaan, karena Almarhum tidak akan mungkin terhapus dalam kenangan memori kita,” Asri mengakhiri tulisannya. (rul/dm1)
