DM1.CO.ID, JAKARTA: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia benar-benar mengenaskan. Penerimaan perpajakan yang jadi sumber pendapatan utama guna membiayai APBN, makin tampak babak-belur saja. Bayangkan, sisa waktu yang tinggal 2,5 bulan, penerimaan pajak masih kurang dari Rp.1.404,5 Triliun.
Hal itu dikemukan oleh Edy Mulyadi selaku Presidium ASMaPi (Aliansi Selamatkan Merah Putih) dalam akun Youtube-nya “Bang Edy Channel”, pada Ahad (6/12/2020).
Edy memperlihatkan sejumlah berita dari berbagai media nasional, salah satunya berita pada Oktober 2020 yang membeberkan bahwa sisa 2,5 bulan realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 63,5 persen.
Dalam berita itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri yang mengungkapkan, bahwa total penerimaan perpajakan saat ini baru mencapai Rp.892,4 Triliun, –yang sedianya berdasarkan revisi target, pemerintah harus mengumpulkan aliran pajak sebesar Rp.1.404,5 Triliun (hingga akhir 2020).
Menurut Edy, kalau pemasukan pajak tidak cukup, maka tentu pemerintah lagi-lagi hanya mampu mengutang. Apalagi saat ini, lanjut Edy, negara akan mengalami kedalaman defisit yang luar biasa besarnya, yakni Rp.1.028,5 Triliun.
Untuk menutup defisit tersebut, menurut Edy, maka pemerintah diyakini akan kembali menambah utang yang besarnya saat ini “menuju” Rp.7.000 Triliun.
“Utang itu dibayar dengan bunga yang sangat tinggi. Jumlahnya sekarang hampir Rp.7 Ribu Triliun. Saya senang mengulang-ulang hal ini untuk mengingatkan bahwa kita (negara dengan APBN-nya) saat ini sedang bermasalah. Masalah utang kita adalah utang yang sangat besar dengan bunga yang sangat tinggi. Akibatnya, uang APBN (saat ini) sekitar 30 persen kira-kira itu hanya untuk bayar bunga utang” jelas Edy.
Pada tahun 2019 saja, ungkap Edy, negara membayar bunga dan cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp.800 Triliun.
Lalu apa urusannya dengan rakyat kecil terhadap kondisi “ngeri” APBN saat ini? Yang penting rakyat bisa beli beras dan mengisi kendaraannya dengan BBM beberapa liter, maka itu sudah cukup?!
Pertanyaan dan pemikiran seperti itu, menurut Edy, harus segera disadari dan direnungi karena justru di situlah masalahnya (tentang beli harga beras, BBM, dan kebutuhan lainnya). “Sebab begitu anggaran kita (APBN) sebagian besar hanya untuk bayar utang, maka pemerintah tidak mampu memberikan harga yang murah kepada rakyatnya,” jelas Edy.
Edy kemudian mencontohkan, bahwa di saat rakyat Indonesia harus membeli BBM Pertalite dengan harga hampir Rp.8.000 per liter, maka di saat bersamaan rakyat di negara kaya seperti Amerika malah hanya membayar BBM Pertalite dengan harga sekitar Rp.4 Ribuan.
“Anda bisa bayangin nggak, orang kaya raya di Amerika hanya membayar BBM jauh lebih murah daripada kita-kita di Indonesia yang miskin-miskin (seolah dimiskinkan) ini. Karena anggarannya digunakan untuk bayar utang. Inilah ngerinya,” jelas Edy.
“Kas negara betul-betul kosong. Jangankan untuk bangun macam-macam proyek infrastuktur, untuk sekadar bayar gaji ASN dan TNI/Polri saja udah rawan sekali. Jika sampai Januari pemerintah tidak dapat utang baru, bukan mustahil ASN dan TNI/Polri bisa ga gajian. Ngeri…!” papar Edy.
Dia mengungkapkan, keringnya kas negara juga berdampak pada seretnya penyaluran transfer dana daerah dan dana desa. Akibatnya, Pemda provinsi dan kabupaten/kota bakal kesulitan menjalankan roda pemerintahannya.
“Saya dengar sudah ada bupati/walikota dan gubernur yang mengeluh. Jangankan memelihara taman, untuk membayar office girl/boy saja mereka tidak punya uang,” ujar Edy.
Dia menyarankan, dalam hal alokasi anggaran, pemerintah harus berani fokus pada kebutuhan dalam negeri. Anggaran untuk bayar utang, misalnya, harus dipangkas secara signifikan.
“Alihkan sebagian (besar) anggaran bayar utang yang sekitar Rp800-an Triliun untuk kebutuhan rakyat. Dengan begitu, ekonomi dalam negeri bisa dipompa. Setelah dianggap cukup aman, baru bayar utang lagi,” tukas Edy. (red/dm1)
Sen Des 7 , 2020
DM1.CO.ID, JAKARTA: Sebelum ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Ahad dini-hari (6/12/2020), Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ternyata pernah melontarkan sejumlah kata-kata mutiara ataupun kalimat bijak yang mengajak semua pihak agar tidak melakukan korupsi.
