DM1.CO.ID, GORUT: Aliansi Perjuangan Rakyat Boalemo (APRB), menggelar aksi unjuk-rasa di depan Kantor Bupati Boalemo, pada Rabu (19/02/2020).
Massa Aliansi Perjuangan Rakyat ini meneriakan dan meminta rezim “Damai” (Darwis Moridu-Anas Yusuf) untuk lebih memperhatikan lagi 14 Program Damai, yang sampai saat ini simpang siur atau “berantakan”.
Massa aliansi ini menuntut kepada pemerintah Darwis Moridu dan Anas Yusuf untuk menyelesaikan 14 Program Paket Damai ini dengan baik, dan tidak melaksanaan program di luar dari 14 program tersebut.
Massa aksi aliansi ini menyuarakan juga beberapa rekomendasi untuk diseriusi oleh Pemda (Pemerintah Daerah) Boalemo.
Rekomendasi tersebut di antaranya, menyelesaikan yang menjadi hak rakyat seperti beasiswa studi S1, S2, dan S3; Pemda wajib mengganti seluruh kerugian petani jagung yang gagal panen karena adanya serangan ulat; juga terkait kejelasan pemanggilan tenaga honorer yang dirumahkan oleh Pemda Boalemo; serta Pemda Boalemo harus membuka dialog publik untuk mencari solusi permasalahan di daerah ini.
Sejak dilantiknya “Damai” pada 2017 lalu, massa APRB saat ini mengaku patut mempertanyakan 14 Program tersebut, apakah sudah seluruhnya dilaksanakan, dan dampaknya ke masyarakat apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
“Tolong diperhatikan lagi 14 program ini, jangan hanya membuang-buang APBD pada tempat yang tidak menjadi prioritas dari program paket Damai,” ujar seorang peserta unjuk-rasa.
Sementara itu, Anas Yusuf selaku Wakil Bupati (Wabup) Boalemo yang menerima massa aksi mengatakan, pemerintah daerah selalu terbuka menerima aspirasi dari rakyat.
“Namun yang kami tidak harapkan dalam penyampaian aspirasi ada penghakiman kepada pemerintah daerah, seharusnya dalam menyampaikan tuntutan harus saling menghargai jangan men-justice,” kata Wabup Anas.
Anas Yusuf menyebutkan, pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin, apalagi dalam melayani masyarakat. Ia menegaskan, kapanpun masyarakat menginginkan dialog, maka pemerintah daerah selalu siap, yang penting dalam tataran diskusi atau dialog.
“Untuk para tenaga honorer di Kabupaten Boalemo, kami sangat tegas dan jelas, bahwa tidak akan memberhentikan para tenaga honorer yang ada di Kabupaten Boalemo,” terang Wabup Anas. (kab/dm1)
Kam Feb 20 , 2020
DM1.CO.ID, GORONTALO UTARA: Pada awal November tahun lalu, Ridwan Riko Arbie selaku anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) sempat membeberkan ke media, bahwa dari hasil audit BPKP, PT. Tinelo Lipu (PT. TL) sebagai BUMD Gorut memiliki catatan buruk dan termasuk dalam kategori tidak sehat.
