Diduga Karena tak Dukung Petahana, Honor Puluhan Aparat di 2 Desa ini “Diblokir”

Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), ternyata memunculkan masalah tersendiri dan juga dampak lain di lapisan bawah, khususnya terkait dukung-mendukung pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati.

Puluhan perangkat Desa Aukora dan Ueete, Kecamatan Uluiwoi, Selasa (19/1/2021), berbondong-bondong dan kompak mendatangi Kantor DPRD Koltim.

Kedatangan para perangkat dari dua desa yang diterima oleh Kepala Sub Bidang Hukum Setwan Koltim, Rizal, SH tersebut, adalah untuk mengadukan honor mereka yang belum terbayarkan pada triwulan IV terhitung Oktober-November-Desember 2020, yang hingga kini belum juga mendapat kejelasan dari kepala desa masing-masing terkait waktu pencairannya.

Di Desa Aukora, honor perangkat desa yang belum terbayar mencapai 11 orang dengan total mencapai Rp.33.220.000. Sedangkan di Desa Ueete, tercatat honor yang belum terbayar mencapai Rp.19.310.000 untuk 11 orang perangkat desa.

Bendahara Desa Aukora, Mail, saat dihubungi wartawan media ini menduga, bahwa honor mereka terblokir (belum dapat dibayarkan), besar kemungkinan lantaran ada kaitannya dengan persoalan beda dukungan pada Pilkada Koltim, 9 Desember 2020 kemarin.

Mail mengaku pekan lalu pernah mempertanyakan langsung kepada Arman selaku Kepala Desa (Kades) Aukora terkait hal tersebut, termasuk gerangan alasan apa yang membuat honor para perangkat desa itu belum dapat dicairkan.

Namun, menurut Mail, kala itu Arman tidak mampu memberi kejelasan mengenai waktu pembayarannya. Sehingga, para perangkat desa yang belum menerima honor itu pun akhirnya harus mengadu ke DPRD Koltim.

“Pak Desa hanya menyampaikan akan mengusahakan untuk membayar honor aparat. Bahkan dia sempat ke Unaaha untuk mencari dana. Tetapi setelah tiga hari dari Unaaha tidak ada juga penyelesaian. Makanya kami datang mengadu ke dewan sebagai lembaga perwakilan masyarakat dengan berharap bisa mendapatkan solusi terhadap persoalan ini,” kata Mail.

Mail memperkirakan, bahwa sangat boleh jadi honor tersebut telah habis digunakan untuk membelanjakan urusan lain. Sebab secara logika, lanjut Mail, seandainya dana itu masih tersedia maka tentu tidak akan sejauh ini kondisi masalahnya, terlebih lagi sampai harus menyeberang (berganti) tahun.

Mail dan kawan-kawan pun menduga, bahwa belum terbayarkannya honor puluhan perangkat desa ini adalah karena adanya sentimen dan juga perlakuan tidak adil yang berbau politik terkait Pilkada.

Sebab, ungkap Mail, honor sejumlah perangkat desa lain yang dinilai sebagai pendukung Paslon petanaha dalam Pilkada yang lalu (Tony Herbiansah-Baharuddin), ternyata sudah tuntas terbayar semua.

Sementara itu, menurut Nursalim selaku Ketua Karang Taruna Desa Ueete, terkait honornya bersama kawan-kawan sudah berulang kali ia pertanyakan kepada Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa Ueete, tetapi keduanya hanya kerap mengarahkan agar pertanyaan tersebut dapat langsung dikeluhkan kepada Pelaksana Tugas (plt) Kades, Nasruddin, yang juga berposisi sebagai Camat Uluiwoi.

“Sebelum pemilihan sudah sering dipertanyakan kepada Sekdes dan Bendahara, tetapi jawabannya selalu tanyakan kepada pak Camat. Padahal, biasanya honor kami selalu melalui bendahara, kenapa harus ditanyakan lagi kepada pak Camat?” ujar Nursalim melalui telepon, Selasa (19/1/2021).

Nursalim juga mengaku heran dengan munculnya bentuk keluhan yang sama dengan yang dialami oleh perangkat Desa Aukora. Yakni, honor perangkat Desa Ueete yang mendukung Paslon petahana Tony-Baharuddin, semuanya telah selesai dibayarkan.

Baik Mail maupun Nursalim bersama seluruh perangkat di desa masing-masing yang hingga saat ini belum menerima honor, berharap kiranya pihak DPRD Koltim bisa menindak-lanjuti aduan tersebut, yakni dengan secepatnya memanggil Kades Aukora dan Camat Uluiwoi selaku Plt. Kades Ueete, untuk  segera melakukan pembayaran honor yang menjadi hak bagi para perangkat desa tersebut. (rul/dm1)

Bagikan dengan:

Muis Syam

19,002 views

Next Post

Tak Terbukti Lakukan Pelanggaran, Kordiv HPP Bawaslu Koltim Dapat Rehabilitasi dari DKPP

Kam Jan 21 , 2021
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Kordinator Divisi (Kordiv) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik dalam sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.