Dari Workshop Nasional Adeksi, Ini Pesan Sekjen Kemendagri untuk para Sekwan

DM1.CO.ID, MEDAN: Jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang strategis. Sehingga tantangan dan peluang yang dihadapi berbeda dengan perangkat daerah lainnya.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, dalam pembukaan Workshop Nasional ASDEKSI (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia), di Hotel La Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (06/09/2019).

“Kita pahami bersama, bahwa tugas Sekwan adalah merupakan suatu SKPD yang sangat-sangat strategis. Inilah yang membedakan dengan perangkat daerah lainnya, sehingga dengan demikian tantangan dan peluang, potensi yang dihadapi berbeda dengan perangkat daerah lainnya,” Hadi Prabowo.

Strategisnya posisi Sekwan, jelas Hadi, dapat dilihat dari fungsinya sebagai jembatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk mewujudkan harmoni dan keselarasan keduanya.

“Sekwan memegang kunci sebagai mediasi (mediator) antara lembaga legislatif dan eksekutif, dan bapak/ibu bukanlah perpanjangan tangan partai, namun tangan panjang kepala daerah, sehingga harus bisa mewujudkan harmonisasi antara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Sekwan juga diwajibkan untuk menguasai aspek normatif, menguasai dokumen perencanaan penganggaran, menguasai fungsi dan tugas dewan, memiliki kemampuan memediasi, dalam rangka mewujudkan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Hadi menerangkan, kalau dewan sampai tidak harmonis dengan kepala daerah, ini juga tanggungjawab Sekwan. “Sekwan harus bisa memberikan penjelasan dan menginformasikan kepada kepala daerah, jadi secara singkat tugas ini harus dilakukan,” imbuh Hadi.

Menurutnya, Sekwan juga diminta untuk menguasai tugas-tugas yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, baik itu keuangan DPRD selaku pimpinan, anggota maupun menyusun program perencanaan terkait dengan kesekretariatan.

Dijelaskannya, tugas administrasi khusus kesekretariatan baik itu kaitannya penyesuaian SOP, program-program kerja yang harus dijabarkan dalam rencana kerja anggaran, dan tentunya hal ini harus dilihat pada prioritas dan RKPD yang telah ditetapkan oleh daerah.

Tak kalah penting, sambung Hadi, seorang Sekwan juga diituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyediakan fasilitas komunikasi, retorika atau seni berbicara, serta mediasi untuk pengaduan atau penyampaian aspirasi dari masyarakat yang dilakukan melalui media mainstream atau media sosial.

“Fungsinya tentu menyediakan dan memfasilitasi baik itu tenaga ahli, tim pakar baik dari fraksi, alat kelengkapan dewan, tata tertib dewan, kemudian fasilitasi komunikasi supaya bicaranya dewan ada alur yang jelas, koordinasikan, baik itu fasilitasi kehumasannya antara humas dengan konstituen, dewan dengan konstituen, atau dengan masyarakat terkait dengan pengaduan penyampaian aspirasi kepada dewan dan juga mediasi antara dewan dengan media baik media cetak, elektronik, dan medsos,” jelas Hadi.

Hadi pun mengingatkan, dengan menjalankan fungsi dan tugas secara baik, diharapkan Sekwan juga mampu bekerja secara profesional dan tidak terlibat politik praktis.

“Harapan kami Bapak/Ibu juga berpikir secara politik, namun tidak melakukan tindakan-tindakan politik. Saya harapkan Sekwan lebih profesional dan netral meskipun banyak partai dan kepentingan,” tutup Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, pada kegiatan tersebut.

Seluruh Sekwan hadir dalam Workshop Nasional ASDEKSI ini, salah satunya adalah Sekwan DPRD Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, SE,MM. (kab/dm1)