DM1.CO.ID, BOALEMO: Di saat para PNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Boalemo telah “kebanjiran” pendapatan dengan cairnya gaji 13 dan gaji 14 (Tunjangan Hari Raya/THR), pegawai honorer justru mengaku harus gigit jari.
Protes
DM1.CO.ID, JAKARTA: Kondisi di ibukota DKI Jakarta saat ini sedang memanas. Gesekan pendemo dan polisi di daerah Tanah Abang dan di Jalan Sabang saling melakukan aksi “pukul” mundur, Selasa malam (21/5/2019) sekitar pukul 22.30 WIB.
DM1.CO.ID, BOALEMO: Bupati Boalemo, Darwis Moridu, sebagai terduga kasus penganiayaan terhadap warganya sendiri, Sofyan Mooduto, mendapat kutukan dan kecaman keras dari banyak pihak. Salah satunya dari Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) Gorontalo.
DM1.CO.ID, BOALEMO: Terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Boalemo, Darwis Moridu, terhadap warganya sendiri, Sofyan Mooduto, membuat tak sedikit elemen masyarakat pun jadi “geram”.
DM1.CO.ID, BOALEMO: Memasuki April 2019 ini, tenaga honorer di kantor dinas-dinas Kabupaten Boalemo mengaku sudah sangat risau, lantaran upah mereka belum juga dibayarkan.
DM1.CO.ID, ALJAZAIR: Setelah berminggu-minggu massa melakukan unjukrasa di jalanan, Presiden Aljazair (Abdelaziz Bouteflika) akhirnya resmi menyatakan mengundurkan diri, Rabu (3/4/2019).
Wartawati: Resti Djalil Cono~Editor: Dewi Mutiara DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Terkait pembangunan Waduk di Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Gorontalo, Faisal Mohi, selaku Ketua DPRD Bone Bolango menyampaikan, pihaknya tidak tahu menahu adanya pembangunan waduk tersebut, “Kami belum menerima rilis konsep tahapan pembangunan waduk, tapi sudah disampaikan masalah ini ke pemerintah […]
DM1.CO.ID, SUMSEL: Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel) mendapatkan video sejumlah kepala daerah dan pejabat Sumsel yang menyatakan sikap mendukung pasangan calon presiden petahana, nomor urut 01.
DM1.CO.ID, BOALEMO: Mutasi dan non-job yang dinilai dilakukan dengan “membabi-buta” oleh Bupati Boalemo, beberapa waktu lalu secara berulang-ulang, membuat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) pun terpaksa melayangkan surat aduan ke Komisi ASN-RI.