DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Di saat warga lainnya bisa menerima bantuan sembako dari pemerintah akibat pandemik Covid19, Lanto bersama istrinya justru hanya bisa gigit jari.
Temuan
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Kordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Penindakan Pelanggaran (HPP) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), La Golonga, dilaporkan ke Polda (Kepolisian Daerah) Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat sore (23/10/2020) sekitar pukul 15.20 WITA.
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Penampakan Pasar Rakyat Kolaka Timur (Koltim) saat ini sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Fungsinya sebagai pusat pergerakan transaksi ekonomi antara penjual dan pembeli, boleh dikata sudah “lumpuh” karena tak lagi terurus, alias terbengkalai.
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Di tengah mengalirnya bantuan kepada masyarakat terdampak Covid19, tidak menutup kemungkinan bisa saja menjadi “jualan” politik bagi Paslon (Pasangan Calon) tertentu, dengan harapan agar dapat mendulang suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Dua aparat Desa Peatoa, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara kepergok sedang berbagi bantuan Covid19 berupa sembako di Dusun I dan II, Selasa (13/10/2020).
DM1.CO.ID, GORONTALO: Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Provinsi Gorontalo, bertekad terus mem-pressure (menekan) hingga tuntas persoalan tambang emas yang masih beroperasi secara leluasa dan ilegal di Kabupaten Pohuwato.
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Meskipun pengaduannya tidak diregister oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, namun tak menyurut semangat kuasa hukum pasangan calon (Paslon) Samsul Bahri Madjid-Andi Merya Nur (SBM) untuk menempuh jalur lain. Upaya menuntut keadilan masih terus dilakukan.
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Sejumlah Warga Desa Lalowura, Kecamatan Kota, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, mengaku merasa tertipu oleh sikap kepala desanya (Kades), Anhari.
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Agar dapat terpilih kembali, para Petahana acapkali menggunakan “bantuan jasa” Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam ajang pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tak pelak, banyak ASN yang akhirnya harus diproses, dan bahkan ditangkap terkait keterlibatannya dalam politik praktis.
