Editor : Brigfly C.T
DM1.CO.ID, JAKARTA: Pengakuan dan kepercayaan dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Gorontalo terkait pelayanan publik datang silih berganti. Bila pekan kemarin Kabupaten Gorontalo mampu meraih nilai B LAKIP, maka hari ini Kabupaten Gorontalo, kembali menuai prestasi sebagai kabupaten lokasi pilot project penurunan stunting melalui perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK ).
Dengan prestasi tersebut, Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd, diundang ke Kantor Sekertariat Wakil Presiden guna menghadiri uji coba perencanaan dan penganggaran DAK dengan fokus penurunan Stunting, Rabu (28/2/2018) di ruangan Thamrin, Hotel Mandarin, Jl. MH. Thamrin Jakarta.
Bupati Gorontalo yang dihubungi usai pertemuan ini mengatakan, “ini adalah pertemuan yang sangat penting, untuk itu saya diundang dalam pertemuan ini karena pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mempercepat penanganan anak kerdil (Stunting) dan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan nasional,” ungkap Nelson.
“Salah satu instrumen untuk mendorong konvergensi program tersebut adalah DAK untuk penanganan stunting pada tingkat lokal seperti halnya kabupaten/kota yang telah dipilih sebagai lokasi pilot,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu Nelson juga memberikan gagasan mengenai penanganan stunting. “Dalam penanganan stunting melalui dana desa ini harus mendapat dukungan regulasi dari Kementerian Desa dan tentunya melibatkan seluruh pihak baik pemerintah Kabupaten/ Kota/ provinsi maupun Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo, Cokro Katili, melalui sambungan WhatsApp menambahkan, uji coba pada dasarnya pendekatan implementasi DAK untuk konvergensi penanganan stunting di 7 kabupaten terpilih.
”Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu lokasi pilot dari 7 lokasi yang dipilih. Dari 5 kabupaten yang termasuk 100 kabupaten prioritas nasional sekaligus melaksanakan pilot kader pembangunan manusia (KPM/HDW). Kelima kabupaten itu antara lain Kabupaten Gorontalo, Cianjur, Ketapang, Lombok, dan Kabupaten Maluku Tengah,” jelas Cokro.
Ia kembali mengatakan, khusus 2 kabupaten lain, yakni Kabupaten Kubu Raya sebagai Kabupaten pilot didampingi melalui program melayani menguraikan permasalahan layanan dasar di Indonesia dan Kabupaten Brebes dipilih oleh TNP2K.
Pada bagian lain Kepala Dinas Kesehatan Roni Sampir menyampaikan, Kabupaten Gorontalo termasuk daerah stunting tertinggi di Indonesia tahun 2015, yaitu sebesar 40,2%. “Alhamndulillah di era kepemimpinan Bupati Gorontalo selang tahun 2017, stunting turun menjadi 24,8 persen,” kata Roni.
Dengan keberhasilan itu, lanjut Roni, Kabupaten Gorontalo jadi narasumber di acara Rakernas pada tanggal 5 Februari kemarin untuk pemaparan keberhasilan menurunkan stunting tersebut.
Untuk diketahui pertemuan yang dihadiri para bupati beserta 1 wakil dari organisasi perangkat daerah terkait (Bappeda, Dinas Kesehatan, dinas Pekerjaan Umum) serta beberapa lembaga kementerian yang terkait dengan penanganan stunting tersebut.
Bahkan terinformasi juga, Wakil Presiden Jussuf Kalla yang telah memimpin dua kali pertemuan tingkat menteri, memastikan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan stunting, di mana penanganan stunting memerlukan konvergensi program/kegiatan dan upaya sinergitas dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
(hms.kbgtlo-vit/dm1)
