DM1.CO.ID, GORONTALO: Ichsan Naway selaku Ketua LSM Jis-Care dan anggota Pemuda Pancasila Provinsi Gorontalo, kembali bersuara lantang dan menyoroti secara tajam sosok Ismail Pakaya selaku Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo.
Dalam bincang-bincangnya dengan wartawan DM1 pekan lalu, Ichsan Naway mengaku gerah dan geram atas persoalan-persoalan yang melilit di daerah ini tak kunjung bisa teratasi di tangan Penjagub Ismail Pakaya.
Menurut Ichsan, sejak dilantik pada 12 Mei 2023 hingga memasuki bulan kelima sebagai Penjagub Gorontalo, Ismail Pakaya tampak “mandul” dalam berkinerja, alias tidak memperlihatkan dan menghasilkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Ichsan mengurai tugas-pokok Penjagub, yakni memulihkan ekonomi, menjaga keamanan daerah agar tetap stabil dan kondusif, serta menyukseskan Pemilu 2024. “Memulihkan ekonomi tidak dia (Ismail Pakaya) lakukan. Hamka Hendra Noer (Penjagub sebelumnya) dulu masih sering turun-turun melakukan pasar murah sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi,” tutur Ichsan membandingkan Ismail Pakaya dengan Penjagub sebelumnya.
Ia mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat di pedesaan atas dampak kemarau panjang di daerah ini. Di mana dalam kondisi tersebut, Ichsan sangat menyayangkan Ismail Pakaya yang kelihatan tidak mampu berbuat banyak dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
“Dampak kemarau yang panjang ini, apa program-programnya bagi warga pedesaan? Tidak ada, kosong!” lontar Ichsan.
Ichsan kemudian membeberkan temuannya, bahwa kesusahan ekonomi akibat dampak kemarau ini terdapat sejumlah warga di empat desa di daerah Bone Pesisir Kabupaten Bone Bolango yang terpaksa menambal hidupnya dengan memakan “Bitule”.
Bitule atau Ubi Hutan (Dioscorea Hispida) adalah tanaman pangan jenis tumbuhan berumbi dari suku uwi-uwian (Dioscoreaceae). Sebagai umbi, Bitule memang dapat dimakan atau dikonsumsi, tetapi mengandung racun yang dapat menimbulkan rasa pusing dan muntah-muntah jika pengolahannya dilakukan kurang benar.
“Ada sejumlah warga di empat desa di Bone Pantai (Kabupaten Bone Bolango) yang terpaksa makan Bitule. Itu karena apa? Itu karena saking mahalnya beras. Dan di saat seperti itu apa yang bisa dilakukan oleh Ismail Pakaya sebagai Penjagub dengan tugas-tugasnya untuk pemulihan ekonomi, terlebih pada kondisi kemarau panjang seperti ini?” tanya Ichsan.
Jika kurang peka dan tidak mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik, menurut Ichsan, maka Ismail Pakaya sebaik mundur sebagai Penjagub Gorontalo. “Kalau memang dia (Ismail Pakaya) tidak mampu, maka sebaiknya mundur saja dari jabatan sebagai Penjagub Gorontalo,” tegas Ichsan.
Meski begitu, Ichsan berharap Ismail Pakaya sebisa mungkin memacu tugas-tugasnya selaku Penjagub Gorontalo, terutama dalam hal pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid19 ini. “Kami ingin Penjagub jangan menutup mata dengan kondisi kesusahan yang sedang dialami masyarakat saat ini,” ucapnya.
Selain itu, Ichsan juga menyarankan hendaknya Ismail Pakaya bisa turun langsung berbaur dengan masyarakat. Misalnya, seminggu sekali berkunjung ke warkop-warkop bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat. Dan jangan hanya duduk, diam menunggu laporan dari bawahan dan tahu beres saja layaknya gubernur definitif.
Tak hanya itu, Ichsan juga mempertanyakan soal kedisiplinan PNS serta hal-hal yang berkaitan dengan ungkapan-ungkapan Ismail Pakaya yang kerap menyatakan akan melakukan mutasi atau perombakan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. “Soal kedisiplinan PNS juga harus bisa lebih ditingkatkan, dan kami menunggu apa benar akan ada mutasi di lingkup Pemprov,” pungkas Ichsan.
Sorotan Ichsan kepada Penjagub Ismail Pakaya ini, mendapat tanggapan dari mantan Ketua Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia Wilayah Provinsi Gorontalo, Dedi Muslim.
Dedi Muslim menyebutkan, seorang aktivis itu harus lebih cermat dalam melihat situasi. “Karena banyak hal yang mungkin telah dilakukan oleh seorang Penjagub, tetapi belum tentu kita tahu, atau mungkin kita tidak paham. Jangan melihat dari satu sisi!” ujarnya.
Dedi Musli yang saat ini juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP-KNPI berharap kepada teman-teman aktivis, hendaknya lebih aktif memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif. “Jangan biarkan Penjagub bekerja sendiri, meski Pak Ismail Pakaya itu orang hebat yang pernah menjadi Kepala Bappeda di dua daerah, yakni di Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato,” ucap Dedi.
“Sebaiknya kita berpikir bagaimana bahu-membahu terutama memasuki tahun politik ini membantu Penjagub. Sebab di tahun politik ini ada-ada saja yang bisa terjadi, rawan. Kita harus berpartisipasi untuk tidak membuat isu-isu kecil menjadi membesar,” sambung Dedi.
Meski begitu, Dedi juga mengaku sepakat dengan saran yang dikemukan Ichsan Naway yang berharap agar Ismail Pakaya dapat berbaur dan turun bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Penjagub kalau boleh lebih banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tidak sekadar menunggu masukan-masukan dari kepala-kepala dinas,” tutur Dedi.
Sementara itu, Penjagub Ismail Pakaya di ruang kerjanya dalam bincang-bincang khusus dengan Pemimpin Redaksi DM1, pada Selasa pagi (24 Oktober 2023), menyatakan menghargai dan sangat menghormati sorotan maupun kritikan-kritikan yang dialamatkan kepadanya.
Dengan penuh santun, Penjagub Ismail Pakaya pun menjelaskan satu demi satu. Bahwa penanganan masalah kemiskinan itu tidak bisa secara cepat diturunkan dan diatasi. “Angka kemiskinan di Gorontalo ini naik-turun,” ujar Ismail Pakaya sambil memperbaiki posisi duduk lantaran baru saja usai menjalani operasi radang sendi di lutut, pada Jumat (20 Oktober 2023) akibat penumpukan asam urat.
Kemiskinan, menurut Penjagub Ismail, tidak bisa dilakukan secara parsial. “Pemkab maupun Pemkot dan Pemprov tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Itu perlu ditangani dengan kerja sama secara terpadu. Datanya ada, yang tidak terjadi itu adalah sikronisasi program antara Pemkab/Pemkot dengan Pemprov,” jelas Ismail.
“Saat saya datang ke Gorontalo, APBD sudah berjalan. Olehnya itu saya meminta kepada OPD-OPD untuk sinkronisasi terkait program kemiskinan, khususnya by name by address. Banyak program pemerintah, provinsi misalnya ada Bantuan Langsung Pangan, yang dari era Rusli Habibie sudah dilakukan, ada pasar murah, ada bantuan sosial banyak. Lalu kemudian kalau saya tanya, apakah yang sudah kita bantu itu sudah keluar dari garis kemiskinan? Itu tidak ada evaluasinya,” jelas Penjagub Ismail.
Dalam implementasi program tersebut, Ismail mengungkapkan, kemungkinan adanya bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang boleh jadi diterima oleh satu orang, tumpang-tindih.
“Program penanganan kemiskinan kita saat ini tetap jalan terus. Di angka terakhir itu terjadi penurunan 15 koma sekian, kemudian sekarang 14,9, turunnya sedikit. Dan ini memang belum membuat saya gembira,” ungkap Ismail.
Ditanyakan apa-apa saja yang telah dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi khususnya terkait penurunan angka kemiskinan, Ismail Pakaya pun mengurai dengan gamblang.
“Saya sudah bentuk tim, setiap OPD lingkup Pemprov Gorontalo itu membina kecamatan-kecamatan. Ada 77 Kecamatan se-Provinsi Gorontalo, itu saya sudah bagi habis untuk OPD. Ada OPD yang organisasinya kecil, itu hanya menangani satu kecamatan. Untuk apa? Ya Untuk mengordinasikan semua, baik kemiskinan, pembangunan, dan lain-lain. Dan itu semua saat ini sedang berjalan,” jelas Ismail.
Dan tidak hanya pemerintah seperti OPD-OPD itu, lanjut Ismail, semua pihak harus dilibatkan. “Baznas misalnya, saya juga sudah sampaikan ke Baznas Provinsi Gorontalo untuk dapat benar-benar ikut terlibat dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Ismail.
Penjagub Ismail Pakaya bahkan tidak membantah, bahwa Provinsi Gorontalo saat ini masih berada di peringkat 5 besar soal kemiskinan. Bahkan jika hari ini disurvei, maka Ismail memperkirakan angka kemiskinan malah naik akibat musim kemarau yang berkepanjangan ini.
Mengantisipasi hal tersebut, terutama mengenai harga pangan dan kebutuhan pokok yang cenderung naik akhir-akhir ini, Penjagub Ismail Pakaya mengaku telah menyiapkan di APBD Perubahan kemarin untuk melakukan pasar murah.
“Pasar murah kali ini kita karena kondisi kemarau. Kita subsidi besar-besaran, yang tadinya satu paket sembako pasar murah itu harganya Rp.105 ribu, hari ini di APBD-Perubahan yang sementara sedang dijalankan saat ini harga satu paketnya cuma Rp.20 ribu melalui Dinas Kumperindag, agar lebih meringankan beban masyarakat,” jelas Ismail.
Penjagub Ismail Pakaya juga mengungkapkan kondisi inflasi di daerah ini yang justru mampu dan berhasil ditangani dengan baik. “Terbukti empat minggu lalu kita (Provinsi Gorontalo) terbaik satu paling rendah inflasinya seluruh Indonesia. Sehingga kita memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat untuk kategori kinerja inflasi terbaik dalam bentuk anggaran sebesar Rp.8,9 Miliar. Nah penghargaan (anggaran) inilah yang kemudian saya gelontorkan untuk mengadakan pasar murah yang Rp.20 Ribu per paket itu,” terang Ismail.
APBD-Perubahan tahun ini, tambah Ismail, baru mulai dijalankan minggu lalu. “Dan kita sudah mulai (pasar murah) di Boalemo kemarin 1000 paket kita kucurkan,” ujar Ismail.
“Terus saya minta kemarin ada pencanangan gerakan pangan murah di salah satu kelurahan di Kota Gorontalo. Nah, gerakan pangan murah ini ada subsidi dari pemerintah pusat,” sambungnya.
Diakui, harga beras saat ini sedang naik sekitar Rp.14 ribu-15 ribu per kilo. “Saya minta diintervensi oleh Bulog, beras premium SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Saya sudah minta untuk dilakukan operasi pasar,” tandas Ismail.
Gerakan Pangan Murah adalah program dari pemerintah pusat, subsidinya dari APBN. Dan ini merupakan upaya bersama dalam mengawal dan menjaga serta mengendalikan inflasi harga pangan yang bergejolak saat ini. GPM juga dilakukan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menjaga keseimbangan harga kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan.
“Ada beberapa kepala desa yang menyurat langsung ke saya, saya minta diintervensi dengan gerakan pangan murah. Karena yang pasar murah ini kan terbatas, hanya sekitar 20 ribuan paket,” ungkap Penjagub Ismail Pakaya.
Hal lain yang sedang difokuskan penanganannya oleh Penjagub Ismail Pakaya adalah soal Stunting. “Yang juga sekarang dikeroyok bersama adalah masalah stunting. Angka Stunting kita masih tinggi, 23,8 persen. Target tahun depan 14 persen. Nah, karena saya sudah bentuk tim OPD untuk masing-masing menangani kecamatan yang ada, maka terkait Stunting, OPD-OPD itu sekaligus mencari datanya,” ucap Ismail.
Di saat hari pertama bertugas sebagai Penjagub, Ismail Pakaya mengaku tidak mengantongi data stunting. “Jadi saat saya datang pertama itu cari data dulu, mana datanya? Yang dikasih ke saya itu hanya data keluarga yang berpotensi stunting. Nah, akhirnya saat ini kita sudah menemukan 5100 stunting yang sudah kita ketemu, tapi itu baru 94% dari jumlah bayi di Gorontalo, karena tidak semua datang ke Posyandu,” jelas Ismail.
“Ini (Stunting) yang dikeroyok. Itu kejadian kemarin minggu lalu, ada staf saya jatuh (kecelakaan) di Pinogu. Itu gara-gara apa? Ya, karena sedang melakukan pendataan anak stunting. Dan selain itu ada kerja sama, saya sudah minta ibu-ibu PKK kemarin juga kumpul dengan kabupaten/kota,” sambung Ismail.
Untuk penangan Stunting ini, Penjagub Ismail menggambarkan konsep penanganan yang menjadi harapannya. Yakni, jika Pemprov Gorontalo sudah menangani atau mengintervensi bayi A, maka bayi A jangan lagi diintervensi oleh kabupaten/kota, demikian sebaliknya. “Sehingga 5100 itu semua bisa kita intervensi. Dan maunya saya yang miskin itu juga begitu. Cuma ini memang butuh waktu untuk menyinkronkan program,” jelas Penjagub Ismail.
Tak hanya mengurus masalah kemiskinan dan stunting, Ismail Pakaya juga berupaya ingin mengurangi angka pengangguran. Ia mengaku telah menawarkan alternatif lapangan pekerjaan di sejumlah bidang, di antaranya di bidang pertambangan dan perkebunan, yang menurut rencana akan berproduksi pada tahun 2025 di Pohuwato, Boalemo, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara (Gorut). Di bidang tersebut memerlukan keahlian, terutama pada operator alat-alat berat.
Dan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang-bidang tersebut, menurut Ismail, dapat diwujudkan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kementerian Tenaga Kerja (UPTP Kemnaker) yang gedungnya sedang dibangun di samping kantor Bank Indonesia (BI) Gorontalo.
UPTP tersebut, kata Ismail, direncanakan sebetulnya tahun ini juga dapat beroperasi. “Tapi bangunannya belum selesai, yang di sebelah BI, ini yang mau diselesaikan dulu. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa beroperasi,” harap Ismail.
Terkait saran yang dikemukan oleh Ichsan Naway dan juga Dedi Muslim, Penjagu Ismail Pakaya mengaku sangat ingin bersentuhan dan ketemu langsung dengan banyak pihak. “Tapi waktu yang sangat padat untuk menunaikan tugas-tugas menumpuk, benar-benar harus membutuhkan penanganan dan fokus yang ekstra,” kata Ismail tersenyum.
Meski begitu, Penjagub Ismail Pakaya mengaku sangat ingin berkumpul dan berdialog langsung dengan masyarakat. “Saya sebenarnya sudah ada ide bikin car free-day di sekitaran rumah dinas. Sambil olah-raga, datang ke rumah dinas, karena saya juga kalau pas ada di Gorontalo kan saya juga car free-day, ya udah kita bicara aja santai di rumah dinas,” tutur Ismail.
Meski rencana awal itu belum bisa terwujud, namun Ismail Pakaya berjanji akan mencari dan menentukan waktu tepat untuk sengaja turun dan berbaur langsung ke masyarakat, seperti ke warkop-warkop tertentu yang ada di sejumlah titik di daerah ini.
“Yang sudah saya lakukan, tidur (menginap di lingkungan masyarakat) di Gorut di Sumalata Timur gabung dengan layanannya Bupati Gorut. Juga saya sudah tidur di Pohuwato gabung di programnya Bupati Pohuwato, begitu juga dengan di Boalemo. Tinggal tiga yang belum, yaitu di Bone Bolango, Kota Gorontalo serta di Kabupaten Gorontalo karena tidak ada program layanan masyarakat (menginap) seperti di Gorut dengan yang dengan lainnya itu,” ungkap Ismail.
Selanjutnya, dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Ismail Pakaya mengaku siap untuk menjaga pelaksanaan Pemilu tahap demi tahap agar dapat berjalan dengan kondusif, aman dan lancar dengan melibat seluruh unsur yang ada, termasuk Forkopimda.
Mengenai kedisiplinan PNS, Ismail Pakaya mengaku tetap menegakkan kedisiplinan di lingkup pemerintahan Provinsi Gorontalo. Yakni, dengan tidak membeda-bedakan teman, keluarga atau siapa saja semua harus diperlakukan sama. “Kalau memang salah, ya salah. Kalau dengan keluarga saya batasi, kalau bicara pemerintahan saya justru tidak ingin bicara dengan keluarga. Kalau urusan keluarga, ya keluarga, tidak bisa dicampur-adukkan dengan urusan pemerintahan. Sehingga disiplin itu saya betul-betul jaga,” jelas Ismail.
Mengenai isu mutasi PNS di lingkup Pemprov, Ismail Pakaya tidak membantah hal tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun tetap menerapkan Merit System yang sudah diterapkan sejak era Rusli Habibie sebagai Gubernur Gorontalo.
Merit system adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Merit system atau career system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena output dan produktivitas kerja meningkat, semangat kerja meningkat, jumlah kesalahan yang diperbuat menurun, absensi dan disiplin pegawai semakin baik.
Penjagub Ismail Pakaya menjelaskan terkait aturan mutasi pegawai. Ia mengatakan, sebelumnya ada aturan yang menyatakan minimal 2 tahun. “Di zaman Covid19 minimal setahun boleh diganti, setelah itu 2022 dua tahun baru boleh diganti. Sampai saya terakhir di awal saya dilantik itu masih dua tahun, sekarang berubah lagi, yakni waktunya tidak selama itu lagi, bisa tiga bulan empat bulan bisa diganti. Memang ada beberapa teman menanyakan itu, cuma saya tidak pernah menyampaikan secara terbuka akan melakukan perombakan besar-besaran. Ini birokrat itu kan tidak segampang itu melakukan mutasi,” jelas Ismail.
Ismail Pakaya juga mengingatkan, bahwa dirinya ditugaskan selaku penjabat gubernur, maka itu berarti dirinya harus bertindak dan bersikap layaknya sebagai gubernur definitif. “Hanya bedanya, kalau penjabat ya harus mendapat izin dan restu dulu dari Kemendagri apabila ingin melakukan mutasi atau saat ingin mengambil kebijakan-kebjikan tertentu lainnya,” ucapnya.
Ismail Pakaya sadar, bahwa menjadi gubernur itu sangat berat, apalagi di daerah sendiri, harus siap dimaki dan dihujat, terlebih di saat mengambil kebijakan. “Bagi saya itu risiko jabatan, karena tidak ada satu pun kebijakan yang bisa terterima 100 persen, pasti ada yang menolak dan ada yang menerima. Pasti ada yang pro-kontra. Tidak satu pun kebijakan yang bisa menyenangkan semua orang,” jelas Ismail.
“Sama halnya dengan proyek. Proyek ini kan terbatas. Terus terang saja, tidak ada satu pun proyek yang saya intervensi di Pokja. Saya selalu sampaikan ke Karo dan Pokja, kalian harus kerja yang bagus. Menang ya menang, kalau tidak memenuhi syarat sampaikan, kalau perlu tulis alasan mengapa tidak memenuhi persyaratan. Saya sendiri tidak mengintervensi sama sekali. Saya sudah bilang ke mereka, kalau kalian salah gara-gara menentukan pemenang proyek, maka saya akan proses kalian. Saya tidak ada kepentingan! Paket proyek di provinsi kan terbatas, yang bermohon lebih banyak dari itu, jadi kalau misalnya ada 100 paket, maka hanya ada 100 kontraktor yang terakomodir, yang mengajukan penawaran misalnya 500 orang, maka ada 400 orang yang kecewa dan tidak puas. Begitupun dengan kebijakan,” lanjut Ismail.
Ada hal menarik yang disampaikan Penjagub Ismail, yakni terkait pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas yang ditinggalkan oleh gubernur atau penjagub terdahulu. “Itu sudah risiko jabatan bagi saya sebagai penjagub sekarang. Tidak boleh pada saat ada pergantian, kemudian beban itu menjadi beban pejabat sebelumnya. Karena pejabat setelah itulah yang punya tanggung-jawab meneruskan dan menyelesaikan, dan itu harus siap ditunaikan oleh saya selaku penjabat sekarang. Kalau tidak siap, ya tidak usah jadi penjagub. Saya paling tidak suka melempar kesalahan kepada pejabat sebelumnya,” jelas Ismail.
Di mata Ismail Pakaya, setiap pemimpin tidak ada yang sempurna, pasti punya gaya yang berbeda, punya kelebihan dan kekurangan. “Bagi yang melihat kekurangan, silakan! Bagi yang melihat kelebihan, juga silakan! Karena memang tidak bisa 100 persen dipenuhi semua. Bagi yang menganjurkan saya mundur sebagai penjagub, mungkin dan pasti itu tidak akan saya lakukan. Sebab itu tidak ada dalam prinsip saya. Saya ini pegawai yang saat ini diberi penugasan oleh atasan sebagai penjagub, jadi saya harus laksanakan itu sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin saya mundur kecuali diberhentikan. Artinya, tidak ada dalam prinsip saya itu mundur dari penugasan, saya akan jalankan. Kalau diberhentikan, ya silakan, kan ini penugasan,” tegas Ismail. (ams-dm1)
