DM1.CO.ID, GORONTALO: Kritikan keras dari seorang tokoh pemuda dan juga aktivis di Provinsi Gorontalo, bernama Ichsan Naway terhadap Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo yang dituangkan dalam bentuk pemberitaan di media ini (DM1), terkait rencana mutasi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, menuai tanggapan dan reaksi dari berbagai pihak.
Dalam pemberitaan di media ini berjudul: “Penjagub Gorontalo Diancam Didemo Jika Memutasi Kadis Karena Kepentingan Sepihak”, yang diposting pada Selasa pagi (20/12/2022), Ichsan Naway selaku anggota Pemuda Pancasila dan Ketua Al-Jam’iyatul Washliyah Provinsi Gorontalo, menyatakan sangat tidak sependapat apabila sejumlah Kepala Dinas (Kadis-kadis) yang mumpuni dan dinilai memiliki kinerja baik namun nantinya ikut “dicabut” dari jabatannya oleh Penjagub Hamka.
Pada materi berita tersebut, Ichsan juga menyoroti tajam secara spesifik sosok berinisial AA yang diisukan akan menggantikan Handoyo Sugiharto selaku Kadis PUPR Provinsi Gorontalo.
Dan andai Penjagub nantinya dalam momen mutasi mendatang benar-benar menempatkan AA sebagai Kadis PUPR Provinsi Gorontalo, maka Ichsan dalam berita tersebut mengaku tak segan-segan akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk-rasa untuk menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan Penjagub karena diduga diwarnai nepotisme.
Sikap dan penilaian serta kritikan dalam pemberitaan yang dilontarkan Ichsan terhadap rencana mutasi inilah kemudian mengundang munculnya reaksi beragam di tengah-tengah publik. Yakni ada yang pro, namun tentunya juga ada yang kontra. Termasuk Ketua LSM Walihua bersama Ketua LSM Gerhana Provinsi Gorontalo pun ikut angkat suara.
Kepada Wartawan DM1, kedua ketua LSM dalam bincang-bincang santai di sebuah kedai kopi di bilangan Jalan Sudirman, Kota Gorontalo, pada Selasa petang (20/12/2022), mengaku perlu memberikan tanggapan dan juga mencoba menggambarkan pendapat terhadap isu rencana mutasi yang tengah disorot secara tajam oleh Ichsan Naway.
Kedua ketua LSM itu berharap sorotan maupun kritikan Ichsan Naway tidak melebar hingga menjadi polemik secara liar di tengah-tengah masyarakat. Olehnya itu, baik Ketua LSM Walihua maupun Ketua LSM Gerhana pada kesempatan bincang-bincang tersebut juga mengaku tidak bermaksud untuk membela siapa-siapa.
Sindu Abd Azis selaku Ketua LSM Walihua memandang wajar dan sah-sah saja jika kebijakan kepala daerah mendapat kritikan dari warganya, asalkan itu benar-benar tak ada tendensi apa-apa selain murni sebagai masukan untuk bahan pertimbangan.
Bahkan Sindu mengajak kepada siapa saja warga di Provinsi Gorontalo ini untuk dapat melakukan kritikan terhadap para pejabatnya masing-masing, namun dengan catatan kritikan tersebut harus diikuti dengan alternatif solusi.
Kritikan itu, menurut Sindu, memang perlu dan tak salah untuk dikemukan maupun disuarakan. Dan para pejabat juga jangan mau alergi dengan kritikan, sepanjang kritikan itu tidak dipaksakan untuk diterima. Sebab jika ada sebuah kritikan dipaksakan untuk diterima, maka sudah pasti bisa menjadi lain ceritanya.
Terkait isu rencana “reshuffle kabinet” (mutasi) di lingkungan kerja Pemprov Gorontalo yang menurut desas-desus akan digelar pada awal Januari 2023, menurut Sindu, tak ada salahnya jika rencana mutasi itu bisa benar-benar direalisasikan oleh Hamka Hendra Noer selaku Penjagub Gorontalo.
Menurut Sindu, tak ada aturan yang dilanggar oleh Penjagub Hamka jika saat ini ingin melakukan mutasi. Sebab, prosedur untuk mengeksekusi kewenangannya sebagai Penjagub sudah dilaksanakan secara tahap demi tahap, mulai dengan melakukan assessment kepada para perangkat daerah, hingga pengajuan izin untuk melakukan mutasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Saya orang pertama yang akan ikut mengkritik dan bahkan menolak rencana mutasi tersebut jika tidak melalui prosedur yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku,” jelas Sindu.
Sementara itu di tempat yang sama, Djaber Tangoi selaku Ketua LSM Gerhana juga mengaku tidak ingin membela maupun menyalahkan siapa-siapa terkait pemberitaan isu rencana mutasi yang mendadak membuat geger, hingga menjadi perhatian serta perbincangan serius di berbagai lapisan masyarakat di daerah ini.
Djaber Tangoi yang akrab disapa dengan panggilan Babe ini mengaku hanya ingin mengingatkan, dan juga mencoba ikut memberi masukan beberapa hal seputar isu mutasi yang mendapat sorotan tajam dari Ichsan Naway selaku seorang anggota Pemuda Pancasila dan juga sebagai Ketua di salah satu Ormas Islam di Provinsi Gorontalo.
Menurut Babe, kritikan dan sorotan terhadap Penjagub Hamka terkait isu rencana mutasi tersebut masih terlalu dini untuk dimunculkan. Sebab, sampai saat ini belum ada kejelasan tentang kapan pelaksanaan dan siapa-siapa saja pejabat yang terkena mutasi. “Sampai hari ini informasi rencana mutasi tersebut masih sebatas desas-desus. Jika ada orang lain yang telah memastikan siapa-siapa pejabat yang terkena mutasi, maka itu berarti telah melangkahi pihak Baperjakat,” ujar Babe.
Babe juga menyatakan dirinya tidak punya kapasitas dan kewenangan melarang setiap orang untuk melakukan kritik kepada pejabat. Sebab, menurut Babe, LSM Gerhana juga kerap melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap keliru.
“Sampai saat ini LSM Gerhana juga terus memantau dan mengawasi setiap kebijakan yang ada. Jika ada kebijakan yang dianggap keluar dari koridor (aturan yang berlaku), maka kami pasti melakukan kritik dan protes. Termasuk Penjagub Hamka jika melakukan kesalahan, maka pasti kami kritik,” tegas Babe.
Meski begitu, Babe mengajak semua warga yang ingin melakukan kritikan agar tidak memaksakan kehendak diri sendiri dengan melakukan tekanan-tekanan yang kurang elok.
Babe juga mengaku sependapat dengan Ichsan Naway yang menilai bahwa Handoyo sampai saat ini adalah masih merupakan sosok pejabat terbaik sebagai Kadis PUPR Provinsi Gorontalo. “Tetapi jika dan seandainya memang ada mutasi yang ternyata menggeser Pak Handoyo ke jabatan lain lalu digantikan oleh orang lain, maka itu tentu merupakan ketentuan yang terbaik dari Penjagub,” jelas Babe.
Kendati begitu Babe juga memberi masukan, bahwa untuk mencegah terjadinya penilaian miring dan juga fitnah terkait mutasi, maka tak ada salahnya jika Penjagub bisa membuka selebar-lebarnya ke publik hasil assessment yang telah diikuti oleh para pejabat. “Biar tak ada dusta di antara kita,” ujar Babe.
Tak hanya itu, Babe juga berharap rencana mutasi tersebut sebaiknya bisa segera dilaksanakan oleh Penjagub Hamka tanpa menunggu berlama-lama. “Sebab, jika rencana mutasi ini masih terus diulur-ulur pelaksanaannya, maka saya khawatir akan semakin banyak “pembisik-pembisik” yang bermunculan untuk meloloskan kepentingan masing-masing,” pungkas Babe tersenyum seraya menambahkan kutipan, bahwa lebih cepat lebih baik. (ams/dm1)
