DM1.CO.ID, GORONTALO: Rencana akan dilakukannya mutasi seluruh Kepala Dinas (Kadis) selaku Perangkat Daerah (PD) di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, mulai nyaring terdengar dan menjadi perbincangan menarik pasca momen pertandingan sepak bola piala dunia Qatar 2022.
Indikasi akan dilakukannya mutasi tersebut, sebetulnya telah dihembuskan untuk pertama kalinya oleh sejumlah pihak, yakni ketika seluruh Kadis di lingkungan Pemprov Gorontalo diketahui sedang mengikuti assessment, yang digelar di Badan Kepegawaian Daerah, pada sekitar medio Oktober 2022.
Setelah dilakukannya assessment, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si selaku Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo, pun terinformasi langsung mengajukan izin kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan mutasi internal daerah atau “pergeseran” Kadis-Kadis.
Muncul “bocoran” yang beredar dan berkembang di sejumlah kalangan yang menyebutkan, bahwa Penjagub Hamka telah mendapat izin tertulis dari Mendagri, dan diperkirakan mutasi tersebut akan dilakukan pada awal-awal Januari 2023 mendatang.
Dan menurut desas-desus yang tersiar dari mulut ke mulut, terdengar sejumlah Kadis yang mumpuni dan matang di bidangnya ternyata ikut “dicabut” dari jabatannya. Yakni, salah satunya adalah Ir. Handoyo Sugiharto, MM akan digeser dari jabatan Kadis PUPR menjadi asisten II Setda Provinsi Gorontalo.
Dan jabatan yang ditinggalkan Handoyo, konon akan diisi oleh seseorang berinisial AA. AA adalah mantan Kasubbag Umum & Kepegawaian, serta mantan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo era Kadis Henry Djuna.
Mendengar hal tersebut, sejumlah tokoh pemuda di daerah ini kepada redaksi DM1, secara tegas menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Penjagub Hamka yang akan menempatkan AA menggantikan Handoyo selaku Kadis PUPR Provinsi Gorontalo.
Mereka menilai, keinginan menjadikan AA sebagai Kadis PUPR menggantikan Handoyo, bukanlah murni dari kebijakan Hamka selaku Penjagub, tetapi patut diduga merupakan “tekanan dari atasan” Hamka.
Salah satu tokoh pemuda, ichsan Naway, SH kepada redaksi DM1 menegaskan, jika AA tetap “dipaksakan” menduduki jabatan Kadis PUPR Provinsi Gorontalo menggantikan Handoyo, maka pihaknya tak segan-segan akan melakukan unjuk-rasa penolakan terhadap kebijakan mutasi tersebut.
Ichsan Naway yang juga merupakan seorang anggota Pemuda Pancasila Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan sejumlah alasan penolakannya.
Alasan pertama, kata Ichsan, dibanding pejabat lainnya, Handoyo adalah sosok yang jauh lebih baik dan telah sangat matang di dunia ke-PU-an. Meski non-muslim, namun di mata mantan Bupati Boalemo (almarhum Iwan Bokings) Handoyo adalah pejabat yang tidak perlu diragukan kemampuannya “spesialis” sebagai Kadis PUPR.
Alasan kedua, lanjut Ichsan, tugas-tugas dan tanggung jawab Handoyo sebagai Kadis PUPR, juga dengan Kadis-kadis yang mumpuni lainnya, saat ini masih banyak yang harus diselesaikan.
“Penjagub Hamka sangat lebih bijak, jika mempertahankan Kadis-kadis seperti Pak Handoyo untuk menyelesaikan tugas dan tanggung-jawabnya yang masih saat ini sedang berjalan,” ujar Ichsan kepada wartawan DM1, belum lama ini.
Ichsan pun menyarankan, sebaiknya Penjagub Hamka cukup melakukan pengisian jabatan yang masih kosong, dan juga mengganti pejabat atau kepala dinas yang terindikasi dan telah diduga kuat pernah melakukan “pelanggaran etika”, seperti oknum Kadis Kominfo.
Alasan ketiga dibeberkan oleh Ichsan, yakni rencana menempatkan AA sebagai Kadis PUPR menggantikan Handoyo patut diduga sarat dengan kepentingan sepihak, dan sangat terkesan diwarnai praktik nepotisme.
Pasalnya, ungkap Ichsan, AA memiliki hubungan pertalian kekerabatan keluarga dengan ZA, sang “atasan” Penjagub Hamka. Sehingga Ichsan menyarankan secara tegas, bahwa rencana penempatan AA menggantikan Handoyo, sebaiknya jangan dipaksakan. “Karena itu sangat tidak elok. Dan jika itu tetap dipaksakan, maka jangan salahkan kami jika kami juga akan melakukan demo penolakan,” lontar Ichsan serius.
Ichsan menilai, mutasi yang rencana akan dilakukan kepada para pejabat di lingkungan Pemprov Gorontalo itu sangatlah tidak efektif. Sebab, Hamka sebagai Penjagub Gorontalo, masa jabatannya berakhir paling cepat 1 tahun, dan akan diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau kepada orang lain. Pun berikutnya pada 2024 jika telah terpilih Gubernur baru hasil Pilkada, maka bisa dipastikan akan kembali melakukan mutasi.
“Jadi rencana mutasi yang akan dilakukan oleh Penjagub Hamka dalam waktu dekat ini, itu benar-benar boleh dikata sangat tidak efektif. Kalau memang mau memutasi, maka lakukan saja pengisian jabatan yang kosong seperti Sekwan, dan juga mutasilah itu pejabat-pejabat yang “nakal”. Bukan memutasi pejabat mumpuni yang sudah baik kinerja serta menguasai bidangnya,” jelas Ichsan yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Al-Jam’iyatul Washliyah Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, Handoyo saat ditemui di kediamannya oleh wartawan DM1 pekan lalu, tidak membantah apabila namanya ikut disebut-sebut sebagai salah seorang yang akan digeser pada momen mutasi mendatang tersebut. “Iya, saya dengar juga begitu (akan ada mutasi),” ucap Handoyo santai.
Meski begitu, Handoyo mengaku siap ditempatkan di mana saja jika memang murni untuk kebaikan dan kemajuan bersama, bukan untuk kepentingan dari pihak atau sekelompok tertentu.
Dan kendati juga mengaku sependapat dengan Ichsan terkait mutasi yang dianggap tidak efektif itu, namun Handoyo mengaku tidak ingin berkomentar panjang lebar seputar rencana mutasi tersebut. Sebab, menurut Handoyo, masa aktifnya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) tinggal dua tahun lagi. (ams/dm1)
