DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Empat Partai Politik (PDI-P, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN) sebagai Parpol pengusung pemenang Pilkada 2020 Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), saat ini menjadi juru kunci terlaksananya Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Koltim.
Namun sampai sekarang, keempat Parpol tersebut juga masih belum sinkron terkait penentuan dan pengajuan sosok Calon Wakil Bupati (Cawabup). Keempatnya masih saling memantau dan membangun komunikasi politik yang belum “berujung”.
Menurut sejumlah pengamat politik di daerah ini, apabila keempat Parpol tersebut masih mengedepankan egoisme dan misi kekuasaan untuk tahun 2024, maka rencana Pilwabup tidak akan pernah bisa terlaksana.
Namun tanda-tanda akan segera bergeraknya proses ke arah pelaksanaan Pilwabup sudah mulai tampak, yakni dengan mengerucutnya dua nama Cawabup yang akan diajukan ke hadapan Penjabat Bupati untuk selanjutnya ke meja Panitia Pemilihan (Panlih) di DPRD Koltim.
Kedua nama Cawabup itu adalah Diana Massi (DM) dan Abdul Azis (AA) yang dikenal dengan sebutan “Jenderal Azis”. PDI-P tetap teguh dan konsekuen mengusung DM. Sementara Gerindra memberikan rekomendasi kepada AA.
Menariknya, Partai Gerindra diinformasikan saat ini sedang mencoba melakukan pedekate (Pendekatan) dengan pengurus PDI-P. Dan mengenai hal ini dibenarkan oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Koltim, Arham Said.
“Semalam kami sudah ketemu dengan Ketua DPC PDI-P (Koltim) sesuai dengan amanah (perintah) dari pimpinan partai kami,” kata Arham kepada Kepala Biro DM1 Koltim, Selasa malam (29/3/2022).
Hasil pertemuan tersebut, kata Arham, yakni Ketua DPC PDI-P Koltim masih harus melakukan koordinasi dengan pimpinan DPD PDI-P Sulawesi Tenggara (Sultra), Lukman Aboenawas.
“Memang sudah begitu mekanismenya, kami pengurus DPC ini kalau dari pimpinan atas sudah setuju, maka kami juga akan mengikut (garis komando partai),” jelas Arham.
“Ketua DPC PDI-P Koltim juga menyampaikan kepada kami bahwa Lukman Aboenawas (LA) selaku Ketua DPD PDI-P Sultra adalah orang yang nasionalis, dan tidak mungkin akan menghambat proses Pilwabup Koltim. Apalagi memang selama ini ada keinginan dari masyarakat Koltim yang menginginkan percepatan pemilihan untuk melahirkan pemimpin definitif,” sambung Arham yang juga anggota DPRD Koltim ini. (rul/dm1)