Klaim Tujuh Miliar Belum Dibayar BPJS Kesehatan, Direktur RSUD Toto Kabila: "Kita Colaps"

Bagikan dengan:

Wartawati/Editor: Dewi Mutiara

DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Seluruh unsur tenaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango,Provinsi Gorontalo, mengancam melakukan aksi mogok kerja pada Selasa (24/9/2019).

Ancaman itu dilakukan untuk menuntut pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, agar menyelesaikan pembayaran jasa yang hingga empat bulan belum juga mereka terima.

Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah juru bicara perwakilan tenaga rumah sakit saat menggelar audiensi dengan pihak BPJS Kesehatan di kantor RSUD Toto Kabila.

Pantauan kru DM1, audiensi tersebut berlangsung cukup alot, bahkan sejumlah juru bicara perwakilan mengutarakan keluhannya sambil terisak-isak dihadapan pimpinan BPJS Kesehatan.

Kepada awak media, Direktur RSUD Toto Kabila Dr. Serly Daud mengungkapkan, keterlambatan pembayaran klaim jasa kesehatan adalah dampak dari defisit anggaran yang terjadi di BPJS Kesehatan pusat, sehingga terhitung sejak Mei dan Juni klaim fasilitas kesehatan belum juga terbayarkan.

“Sekelas RSUD Toto Kabila belum dibayarkan fasilitas klaim kesehatan dari bulan Mei sampai Juni. Sehingga mengakibatkan pihak BPJS kesehatan menunggak sekitar Rp7 miliar,” kata Serly Daud.

Serly mengaku, pihak rumah sakit sudah mengajukan klaim untuk bulan Mei sebesar Rp3,5 Miliar, bulan Juni Rp3,8 Miliar, dan sebesar Rp4 Miliar untuk bulan Juli.

“Untuk bulan Agustus kita belum masukkan klaimnya sebesar Rp 3 Miliar, jadi kalau ditotalkan dengan bulan Agustus, maka ada sekitar Rp 14,3 Miliar yang harus dibayarkan pihak BPJS,” ungkap Serly.

Serly menambahkan, kondisi tersebut mengakibatkan perputaran keuangan rumah sakit terganggu, sehingga sangat berpengaruh pada pelayanan dan operasional rumah sakit menjadi tidak maksimal.

“Semua unit merasakan ini, kita colaps, tidak ada lagi dana di rekening, listrik kita belum terbayarkan, PAM belum dibayar, internet juga, sedangkan untuk rujukan kita menggunakan internet,” ungkap Serly.

Meski begitu, Serly selaku direktur rumah sakit memastikan pelayanan terhadap pasien tetap berjalan, walaupun dengan keterbatasan obat-obatan yang sudah mulai kosong.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, dan kita antisipasi ketersediaan obat melalui kerja sama dengan pihak lain,” terang Serly.

Dikonfirmasi terkait keterlambatan pembayaran, Kepala Cabang BPJS Gorontalo, Mohamad Yusrizal mengatakan, defisit BPJS yang saat ini terjadi, diakui Yusrizal akan mengakibatkan pembayaran di beberapa rumah sakit seluruh Indonesia akan terlambat.

“Terkait masalah defisit, kita mengalami keterlambatan pembayaran, dan ini tentu menjadi perhatian, di Gorontalo sendiri ada 15 rumah sakit yang menunggu klaimnya dibayarkan dengan total Rp67 Miliar,” ungkap Yusrizal.

Mengatasi masalah tersebut, pihak BPJS Gorontalo menawarkan solusi kepada pihak RSUD Toto Kabila bekerja sama dengan pihak bank melalui program Supply Chain Financing (SCF).

“Solusi yang kami tawarkan yakni kerja sama antara pihak RSUD dan perbankan yakni SCF agar cashflow dan pendanaan rumah sakit bisa lancar kembali,” pungkas Yusrizal. (dmk/dm1)

Bagikan dengan:

Klaim Tujuh Miliar Belum Dibayar BPJS Kesehatan, Direktur RSUD Toto Kabila: “Kita Colaps”

Wartawati/Editor: Dewi Mutiara

DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Seluruh unsur tenaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango,Provinsi Gorontalo, mengancam melakukan aksi mogok kerja pada Selasa (24/9/2019).

Ancaman itu dilakukan untuk menuntut pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, agar menyelesaikan pembayaran jasa yang hingga empat bulan belum juga mereka terima.

Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah juru bicara perwakilan tenaga rumah sakit saat menggelar audiensi dengan pihak BPJS Kesehatan di kantor RSUD Toto Kabila.

Pantauan kru DM1, audiensi tersebut berlangsung cukup alot, bahkan sejumlah juru bicara perwakilan mengutarakan keluhannya sambil terisak-isak dihadapan pimpinan BPJS Kesehatan.

Kepada awak media, Direktur RSUD Toto Kabila Dr. Serly Daud mengungkapkan, keterlambatan pembayaran klaim jasa kesehatan adalah dampak dari defisit anggaran yang terjadi di BPJS Kesehatan pusat, sehingga terhitung sejak Mei dan Juni klaim fasilitas kesehatan belum juga terbayarkan.

“Sekelas RSUD Toto Kabila belum dibayarkan fasilitas klaim kesehatan dari bulan Mei sampai Juni. Sehingga mengakibatkan pihak BPJS kesehatan menunggak sekitar Rp7 miliar,” kata Serly Daud.

Serly mengaku, pihak rumah sakit sudah mengajukan klaim untuk bulan Mei sebesar Rp3,5 Miliar, bulan Juni Rp3,8 Miliar, dan sebesar Rp4 Miliar untuk bulan Juli.

“Untuk bulan Agustus kita belum masukkan klaimnya sebesar Rp 3 Miliar, jadi kalau ditotalkan dengan bulan Agustus, maka ada sekitar Rp 14,3 Miliar yang harus dibayarkan pihak BPJS,” ungkap Serly.

Serly menambahkan, kondisi tersebut mengakibatkan perputaran keuangan rumah sakit terganggu, sehingga sangat berpengaruh pada pelayanan dan operasional rumah sakit menjadi tidak maksimal.

“Semua unit merasakan ini, kita colaps, tidak ada lagi dana di rekening, listrik kita belum terbayarkan, PAM belum dibayar, internet juga, sedangkan untuk rujukan kita menggunakan internet,” ungkap Serly.

Meski begitu, Serly selaku direktur rumah sakit memastikan pelayanan terhadap pasien tetap berjalan, walaupun dengan keterbatasan obat-obatan yang sudah mulai kosong.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, dan kita antisipasi ketersediaan obat melalui kerja sama dengan pihak lain,” terang Serly.

Dikonfirmasi terkait keterlambatan pembayaran, Kepala Cabang BPJS Gorontalo, Mohamad Yusrizal mengatakan, defisit BPJS yang saat ini terjadi, diakui Yusrizal akan mengakibatkan pembayaran di beberapa rumah sakit seluruh Indonesia akan terlambat.

“Terkait masalah defisit, kita mengalami keterlambatan pembayaran, dan ini tentu menjadi perhatian, di Gorontalo sendiri ada 15 rumah sakit yang menunggu klaimnya dibayarkan dengan total Rp67 Miliar,” ungkap Yusrizal.

Mengatasi masalah tersebut, pihak BPJS Gorontalo menawarkan solusi kepada pihak RSUD Toto Kabila bekerja sama dengan pihak bank melalui program Supply Chain Financing (SCF).

“Solusi yang kami tawarkan yakni kerja sama antara pihak RSUD dan perbankan yakni SCF agar cashflow dan pendanaan rumah sakit bisa lancar kembali,” pungkas Yusrizal. (dmk/dm1)

Dewi DM1

Next Post

Mahasiswa dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Berdialog Melantai Terkait Tuntutan Aksi

Wartawati/Editor: Dewi Mutiara

DM1.CO.ID, BONE BOLANGO: Seluruh unsur tenaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango,Provinsi Gorontalo, mengancam melakukan aksi mogok kerja pada Selasa (24/9/2019).

Ancaman itu dilakukan untuk menuntut pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, agar menyelesaikan pembayaran jasa yang hingga empat bulan belum juga mereka terima.

Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah juru bicara perwakilan tenaga rumah sakit saat menggelar audiensi dengan pihak BPJS Kesehatan di kantor RSUD Toto Kabila.

Pantauan kru DM1, audiensi tersebut berlangsung cukup alot, bahkan sejumlah juru bicara perwakilan mengutarakan keluhannya sambil terisak-isak dihadapan pimpinan BPJS Kesehatan.

Kepada awak media, Direktur RSUD Toto Kabila Dr. Serly Daud mengungkapkan, keterlambatan pembayaran klaim jasa kesehatan adalah dampak dari defisit anggaran yang terjadi di BPJS Kesehatan pusat, sehingga terhitung sejak Mei dan Juni klaim fasilitas kesehatan belum juga terbayarkan.

“Sekelas RSUD Toto Kabila belum dibayarkan fasilitas klaim kesehatan dari bulan Mei sampai Juni. Sehingga mengakibatkan pihak BPJS kesehatan menunggak sekitar Rp7 miliar,” kata Serly Daud.

Serly mengaku, pihak rumah sakit sudah mengajukan klaim untuk bulan Mei sebesar Rp3,5 Miliar, bulan Juni Rp3,8 Miliar, dan sebesar Rp4 Miliar untuk bulan Juli.

“Untuk bulan Agustus kita belum masukkan klaimnya sebesar Rp 3 Miliar, jadi kalau ditotalkan dengan bulan Agustus, maka ada sekitar Rp 14,3 Miliar yang harus dibayarkan pihak BPJS,” ungkap Serly.

Serly menambahkan, kondisi tersebut mengakibatkan perputaran keuangan rumah sakit terganggu, sehingga sangat berpengaruh pada pelayanan dan operasional rumah sakit menjadi tidak maksimal.

“Semua unit merasakan ini, kita colaps, tidak ada lagi dana di rekening, listrik kita belum terbayarkan, PAM belum dibayar, internet juga, sedangkan untuk rujukan kita menggunakan internet,” ungkap Serly.

Meski begitu, Serly selaku direktur rumah sakit memastikan pelayanan terhadap pasien tetap berjalan, walaupun dengan keterbatasan obat-obatan yang sudah mulai kosong.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, dan kita antisipasi ketersediaan obat melalui kerja sama dengan pihak lain,” terang Serly.

Dikonfirmasi terkait keterlambatan pembayaran, Kepala Cabang BPJS Gorontalo, Mohamad Yusrizal mengatakan, defisit BPJS yang saat ini terjadi, diakui Yusrizal akan mengakibatkan pembayaran di beberapa rumah sakit seluruh Indonesia akan terlambat.

“Terkait masalah defisit, kita mengalami keterlambatan pembayaran, dan ini tentu menjadi perhatian, di Gorontalo sendiri ada 15 rumah sakit yang menunggu klaimnya dibayarkan dengan total Rp67 Miliar,” ungkap Yusrizal.

Mengatasi masalah tersebut, pihak BPJS Gorontalo menawarkan solusi kepada pihak RSUD Toto Kabila bekerja sama dengan pihak bank melalui program Supply Chain Financing (SCF).

“Solusi yang kami tawarkan yakni kerja sama antara pihak RSUD dan perbankan yakni SCF agar cashflow dan pendanaan rumah sakit bisa lancar kembali,” pungkas Yusrizal. (dmk/dm1)

Dewi DM1

Berita Terkait