Wartawan : Kisman Abubakar~ Editor : Brigfly Chardo T.
DM1.CO.ID, BOALEMO: Didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Husain Etango, Wakil Bupati Boalemo Anas membuka pelaksanaan forum komunikasi kepentingaan tahap pertama tingkat Kabupaten Boalemo, yang dilaksanakan di Ruang Vitcom Pemda Boalemo, Senin (18/04/2018).
Kegiatan yang digagas oleh BPJS Kesehatan tersebut, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kadis Kesehatan Alimudin, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Haris Pilomonu, Sekretaris Dinas Sosial, serta instansi terkait dengan kegiatan BPJS Kesehatan.
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini, maka pihak BPJS Kesehatan Rhendra Pandu Patria menyampaikan, forum pemangku kepentingan, antara lain bertujuan untuk membangun hubungan kemitraan dan komunikasi bersama dalam rangka efektivitas dan efesiensi terhadap pelaksanaan program BPJS bagi masyarakat di daerah yang kurang mampu.
Melalui kegiatan ini, dipaparkan berbagai persoalan yang terjadi dilapangan, khususnya dalam penyelenggaraan JKN-KIS dan kepesertaan BPJS itu sendiri.
“Akhir Maret 2018 kemarin, kami menerima surat dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk penonaktifan sekitar 7.8 Ribu peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Boalemo, yang dicover oleh pemerintah provinsi,” jelas Rhendra.
Rhendra pun mengatakan, alasan dari penonaktifan tersebut karena masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Data-data yang diserahkan ke pihak BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), untuk itu Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memberikan jangka waktu kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo sampai dengan akhir Bulan April 2018 ini, agar segera memasukan data NIK untuk 7.8 Ribu peserta BPJS tersebut. Dan selanjutnya akan didata kembali pada Bulan Mei mendatang,” urai Kepala BPJS Rhendra Pandu Patria
Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Bupati Boalemo Anas Yusuf menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan forum komunikasi pemangku kepentingan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan ini.
Pemerintah daerah tentunya sangat berharap, kegiatan ini akan menghasilkan langkah strategis, bagaimana upaya dalam penanggulangan kepesertaan BPJS Kesehatan khususnya masyarakat yang belum tercover dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. (kab/dm1c)
