Ribuan Pendemo Desak DPRD Koltim Atasi Kondisi Vacuum of Power

DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Ribuan massa yang mengatasnamakan Lintas Etnis Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), pada Senin (4/10/2021), menggelar aksi unjuk-rasa di Kantor DPRD Koltim. Mereka mendesak agar kondisi kevakuman kekuasaan (vacuum of power) di pemerintahan Koltim, dapat segera diatasi.

Sebelum menuju kantor DPRD, massa terlebih dahulu berkumpul di lapangan sepak bola Desa Lalingato (jalur kompleks perkantoran). Di sana, beberapa orang yang bertindak sebagai koordinator lapangan (korlap) aksi secara bergantian melakukan orasi.

Massa tiba di kantor DPRD sekitar pukul 11.00 WITA dan langsung kembali melakukan orasi. Aksi ini sempat menimbulkan kemacetan di jalan poros, depan kantor DPRD tersebut.

Ratusan personil keamanan dari Polri maupun TNI dikerahkan untuk melakukan pengawalan ketat terhadap aksi unjuk-rasa tersebut.

 

Massa yang tampak ingin menyeruduk masuk ke kantor DPRD itu sempat dihadang dengan penuh lapisan brikade petugas keamanan, termasuk dengan menutup pintu masuk kantor DPRD.

Dalam aksinya, massa menuntut pihak DPRD, khususnya seluruh fraksi partai politik (Parpol) pengusung Samsul Bahri Madjid-Andi Merya Nur (SBM) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, agar segera mengawal percepatan pembentukan panitia, sebagaimana yang tercantum dalam surat Bupati Andi Merya terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Koltim.

Mereka juga mendesak sekaligus menagih janji politik dari gabungan parpol pengusung yang telah menanda-tangani komitmen awal untuk hanya mencalonkan istri almarhum Bupati Samsul, Diana Massi (DM) sebagai wakil bupati.

Sehingga itu, massa menyatakan sikap dan kebulatan tekad untuk tetap mendukung DM agar dicalonkan dan dipilih dalam rapat paripurna DPRD sebagai wakil bupati yang mengalami kekosongan pasca wafatnya Bupati almarhum Samsul Bahri.

Hal lain yang disuarakan massa, yakni mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk segera menunjuk figur Penjabat (Pj) yang betul-betul mengerti dan memahami karakteristik sosial masyarakat Koltim. Pun memiliki komitmen untuk mendorong percepatan pengisian kekosongan jabatan wabup serta berkomitmen untuk mengawal dan melaksanakan visi-misi SBM sebagai pemenang Pilkada 2020.

Setelah melaksanakan orasi secara bergantian, puluhan perwakilan massa diterima langsung oleh anggota DPRD. Yang terdiri dari dua unsur pimpinan, yakni Rahmatia Lukman (wakil ketua), Syukur Adam (wakil ketua), Amin W, Arham, Bahrul, Hj Murni, Adrianus, Ketut Marya, dan beberapa anggota dewan lainnya. Selain itu, turut hadir pula Kapolres Kolaka, AKBP Syaiful Mustofa bersama Dandim 1412 Kolaka.

Rahmatia pada kesempatan itu menyatakan, bahwa pasca kejadian yang sangat tidak diharapkan (penangkapan Bupati Koltim, Andi Merya), maka 25 anggota DPRD Koltim duduk bersama atas kondisi Koltim.

“Alhamdulillah, kami sudah bersurat kepada gubernur dalam hal ini Biro Pemerintahan, Biro Hukum, BPKAD, untuk konsultasi terkait kekosongan pimpinan eksekutif di daerah kita ini, meskipun itu belum ada keputusan inkracht dari pengadilan. Apa yang menjadi harapan massa adalah harapan kami semua yang duduk di DPRD,” kata Rahmatia.

Sebagai Ketua DPD PAN Koltim (salah satu partai pengusung), Rahmatia juga menegaskan bahwa sikap yang diambil partainya telah sepakat menunjuk sosok yang mengisi kekosongan jabatan Wabup adalah DM. Bahkan, hal itu disampaikan di malam ketiga kepergian almarhum.

“Saya sampaikan sejak awal, tidak ada figur lain yang didorong untuk masuk mengisi kekosongan wakil bupati hanyalah istri almarhum (DM). Kami juga sudah menyampaikan kepada DPW dan DPP bahwa itulah pilihan kami dari hati nurani yang paling dalam. Bahkan, sebelum terjadi kejadian yang sangat luar biasa (OTT KPK), kami sudah mempunyai rencana bersama-sama, Bupati Andi Merya dan ibu DM ke Jakarta,” ungkap Rahmatia.

Akan tetapi, lanjut Rahmatia, ketika peristiwa (OTT bupati) yang tak pernah disangka-sangka tersebut terjadi, maka PAN kembali mengalami polemik internal. Sebab, bukan hanya jabatan wakil bupati yang kosong, akan tetapi kursi bupati pun akhirnya ikut kosong.

“Oleh karena itu, berikan kepercayaan kepada kami. Bisa dilihat sendiri, sebelum  rekomendasi PDI-P ada, kami khususnya pengurus harian DPD PAN Koltim sudah duduk bersama memikirkan bagaimana proses pemilihan wakil bupati bisa secepatnya dilaksanakan,” jelas Rahmatia.

“Akan tetapi, ada kejadian luar biasa yang tidak pernah disangka (OTT bupati), maka timbul sedikit polemik diinternal kami, baik DPD, DPW maupun DPP, sehingga membutuhkan waktu untuk duduk bersama menyelesaikannya dengan baik. Apa yang menjadi keinginan kita semua (massa) adalah keinginan kami selaku pengurus partai tingkat kabupaten,” sambung Rahmatia.

Sementara itu Syukur Adam mengungkapkan, pasca kejadian indikasi kasus hukum yang menimpa Bupati Koltim, pihak DPRD tidak tinggal diam, melainkan langsung mengambil sikap dengan melakukan kordinasi dengan pemerintah provinsi terkait keberlangsungan pemeritahan di Koltim.

“Sebenarnya waktu itu kami hendak bertemu gubernur dan wakil gubernur, akan tetapi karena ada pertemuan antara gubernur dan wakil gubernur dengan perwakilan tokoh masyarakat Koltim saat itu, sehingga kami hanya bertemu dengan kepala biro pemerintahan, kepala biro hukum dan kepala BPKAD,” ujar Syukur Adam.

“Kami juga mengoordinasikan terkait APBD Perubahan, sebab APBD perubahan tidak bisa berjalan apabila tidak ada kepala daerah. Alhamdulillah, kami diberikan petunjuk agar segera bersurat kepada gubernur agar segera menurunkan penjabat bupati,” lanjut Syukur Adam.

Setelah itu, Syukur mengaku sudah duduk bersama mebahas terkait kekosongan ini. “Dan kami sepakat untuk tidak mau dipimpin oleh Pj sampai tahun 2024 ke depan. Sebab, penjabat bupati tidak bertanggungjawab terhadap visi-misi kepala daerah. Namun dalam pelaksanaan ke depan, penjabat harus mengikuti plafon RPJMD yang sudah memuat visi-misi Kepala daerah,” jelasnya.

Syukur yang juga Ketua DPC PKS Koltim ini mengungkapkan, bahwa sebagai bentuk keseriusan dewan terhadap kondisi di Koltim saat ini, adalah dengan menganggarkan dana pemilihan wakil bupati pada perubahan anggaran tahun ini.

“Bahkan apabila KUA-PPAS APBD Perubahan belum bisa dijalankan karena terjadi kekosongan pemerintahan, maka kami sudah jadwalkan akan melakukan konsultasi langsung ke Mendagri. Tidak ada lagi koalisi, tidak ada lagi opisisi, tapi mari kita bersama-sama ke sana (Kemendagri) untuk daerah. Jadi jangan khawatir, kami juga sudah komitmen tidak dipimpin oleh Pj sampai tahun 2024,” jelas Syukur Adam.

Sementara itu, Andi Musmal selaku legislator asal PAN Koltim mengakui, bahwa perihal kebenaran adanya surat Bupati Koltim Andi Merya untuk percepatan pembentukan panitia dari DPRD.

Dikatakannya, setelah surat itu ada maka mereka langsung bersikap dengan melakukan konsultasi ke pemerintah provinsi selaku perwakilan pemerintah pusat. Mengenai proses lanjutannya belum bisa dilakukan, sebab rekomendasi dari empat partai pengusung SBM belum ada yang masuk ke meja DPRD.

“Betul bupati sudah bersurat, tetapi bukan nama-nama figur calon wakil bupati yang dikirim, tetapi bunyi suratnya adalah meminta DPRD untuk segera memulai tahapan pemilihan wakil bupati. Proses pemilihan wakil bupati adalah gawean partai. Saya bersama Ibu Rahmatia selaku kader PAN akan menyampaikan adanya aspirasi ini kepada pimpinan kami yang ada di DPW maupun DPP,” ucapnya.

Plt Ketua DPC Gerindra Koltim, Amin W juga angkat bicara. Ia menegaskan, bahwa terkait rekomendasi partainya sejauh ini masih dalam proses. Bahkan dirinya sudah dua kali menghadap pimpinan partai Gerindra Sultra.

“Usulan sudah dibawa ke DPP. Kalau sudah ada hasilnya, maka kami akan sampaikan. Mengenai aspirasi atau keinginan masyarakat yang ada hari ini juga akan kami sampaikan pada pimpinan partai kami. Tentang seperti apa keputusannya nanti semua ada pada pimpinan partai,” kata Amin.

perwakilan dari Partai Demokrat, Bahrul, juga menyampaikan pengakuan, bahwa sejauh ini partainya masih melakukan proses terhadap figur yang akan diusung.

Meski begitu, Bahrul mengaku secara pribadi masih tetap konsisten terhadap pernyataan yang pernah dibuat dalam bentuk surat kesepakatan yangt turut ditandatangani oleh Ketua DPC Demokrat Koltim, yakni mendukung Diana Massi.

Usai memberikan penjelasan, para anggota DPRD dari empat partai pengusung, menemui massa yang berkumpul dari balik pagar kantor DPRD. Secara bergantian mereka memberi penjelasan dengan penuh semangat. Hingga secara berangsur-angsur, massa pun akhirnya membubarkan diri secara tertib. (rul/dm1)

Komentar anda :

Muis Syam

714 views

Next Post

Sekdis Kesehatan ini Bongkar Paksa Pondasi Proyek Pagar Puskesmas Lambandia, Ini Sebabnya

Sab Okt 9 , 2021
DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Plt Sekretaris Dinas (Sekdis) Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Irvan Labatamba, membongkar paksa beberapa bagian pondasi proyek pembangunan pagar Puskesmas Lambandia, yang dikerjakan oleh kontraktor CV AGK. Komentar anda :