Plt Bupati Koltim Ikuti Peringatan Hari Otda ke-25, Ini Pesan Penting Wapres Ma’ruf Amin

DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Didampingi Pj Sekda Koltim, Andi Muh Iqbal Tongasa, S.STP, MSi, pada Senin (26/4/2021), Andi Merya Nur, S.IP selaku Plt. Bupati Koltim mengikuti peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-25 tahun 2021, di Command Center Diskominfo Pemda Koltim.

Adapun tema yang diusung dalam Peringatan Hari Otda yang digelar secara virtual kali ini, yakni: ”Bangun Semangat Kerja & Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju.”

Dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin, didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, beserta para menteri lainnya, acara ini pun diikuti oleh seluruh kepala daerah, mulai gubernur, bupati hingga walikota se-Indonesia.

Peringatan Hari Otonomi Daerah diselenggarakan, adalah mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah.

Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada acara ini menyampaikan beberapa pesan penting, di antaranya mengingatkan agar pelaksanaan Hari Otda ini hendaknya tak hanya sebagai acara serimonial saja. “Akan tetapi harus diimplementasikan dengan bukti-bukti nyata dalam rangka membangun suatu daerah, karena mengandung makna dalam perjalanan bangsa,” kata Wapres Ma’ruf.

“Peringatan Hari Otonomi Daerah saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di masa yang akan datang,” kata Ma’ruf Amin.

Secara filosofis, menurut Wapres Ma’ruf, kebijakan otonomi daerah dimaknai sebagai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dengan memindahkan lokus pemerintahan, yakni dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemindahan lokus tersebut, kata dia, disertai dengan pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan-urusan tertentu secara mandiri. “Otonomi daerah merupakan pengakuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan dan memajukan daerah,” katanya.

Olehnya itu, Wapres Ma’ruf meminta melalui otonomi daerah ini, para kepala daerah dapat mempercepat pembangunan di daerah masing-masing, misalnya dengan melakukan berbagai inovasi dan kreasi dalam pembangunan wilayahnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Wapres Ma’ruf berharap adanya sinergitas serta kerja sama dan jiwa gotong royong yang melibatkan masyarakat, swasta dan pemerintah, sehingga percepatan dalam pembangunan daerah akan lebih cepat terlaksana.

Wapres Ma’ruf juga menyebutkan, bahwa dalam menjalankan otonomi daerah dapat berjalan secara berkualitas, maka dibutuhan kepemimpinan yang adaptif. “Pelaksanaan otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif,” ujar Wapres Ma’ruf.

Ia menjelaskan kepemimpinan adaptif yang dimaksud. Yakni, seorang pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi serta cepat dan tepat dalam bertindak.

Pemimpin yang adaptif, menurut Wapres Ma’ruf, juga berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan keadaan baru.

Selain itu, lanjut Wapres Ma’ruf, melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat. Utamanya dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Wapres Ma’ruf membeberkan, dilihat dari indikator demokrasi, pembagunan sumber daya manusia (SDM), persepsi korupsi dan kemudahan dalam berusaha, penyelenggaraan Otda dinilai belum berjalan optimal, terutama di masa pandemi Covid19.

“Dengan semangat introspeksi dan demi perbaikan ke depan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pada masa pandemi Covid19,” kata Wapres Ma’ruf.

Pada kesempatan itu, Wapres Ma’ruf pun memaparkan beberapa langkah yang harus ditempuh pada kondisi seperti saat ini. Yakni, pertama, perlunya mengubah paradigma pemerintahan dan pembangunan dari business as usual atau rutinitas, menjadi berbasis inovasi.

“Kedua, pentingnya sinergi dan koordinasi pemerintahan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta,” ujarnya.

Ketiga, lanjut Wapres Ma’ruf, pemetaan masalah dan kapasitas pemerintahan daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan.

Ia menjelaskan, pandemi Covid19 menjadi contoh pentingnya ketersediaan, kelengkapan, dan akses data bagi respon cepat pemerintah dan Pemda dalam menghadapi krisis.

“Pendekatan triangulasi kepentingan antara pemerintah dan Pemda, sektor swasta, dan masyarakat, perlu diperkuat sebagai bagian tahapan dari transformasi kapasitas pemerintahan daerah,” ungkap Wapres Ma’ruf.

Yang keempat, kata dia, penguatan otonomi daerah dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas.

Kelima, Ma’ruf mengemukakan mengenai perbaikan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan korektif.

Dan langkah keenam, Ma’ruf menegaskan perlu menjalankan dan melaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Ia pun menerangkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai agen perubahan unsur pelaksana kebijakan perlu direview, agar lebih sederhana, agile atau lentur, inovatif, efektif, dan efisien untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya adalah langkah ketujuh, menurut Wapres Ma’ruf, yakni perlu konsisten dalam implementasi deregulasi kebijakan.

Wapres Ma’ruf pun mengingatkan, sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka penyesuaian produk hukum terkait di daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. (rul/dm1)