“Menimba” Keterampilan di Masamba, Sekda Gorut: LPPTG Sangat Kredibel

Bagikan dengan:

DM1.CO.ID, GORUT: Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia (LPTTG Malindo) adalah wadah pelatihan fokus Teknologi Tepat Guna (TTG) menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD).

Lembaga ini berkomitmen mengajarkan dan melatih masyarakat menjadi terampil dalam mengembangkan industri rumahan, meningkatkan skill dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Awalnya, lembaga ini bernama LPTTG Siranindi di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, didirikan oleh mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Aminuddin Ponulele, tahun 1986. Namun, tahun 2003 berganti nama menjadi LPTTG Malindo dan berpusat di Desa Salulemo Baebunta, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Seiring waktu, lembaga inipun berkembang dan diresmikan oleh Malik Fadjar selaku Mendiknas, dan Soenarno sebagai Menteri PU, tahun 2003 silam, dengan fokus pengembangan produk makanan ringan kering yang bermerek, bersertifikat HaKi, berstandar SNI, layak pasar lokal dan ekspor.

Dan sejauh ini, tidak sedikit kepala daerah di tanah air yang telah berkunjung dan mengirimkan warganya ke lembaga ini untuk “menimba” keterampilan, terutama dalam rangka memajukan daerah.

Pada Juni 2012, sejumlah SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  (NTB) di antaranya Dinas Koperasi UMKM, Bappeda, Bakorluh, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Disperindag NTB, meninjau langsung LPTTG Malindo. Kedatangan mereka untuk melihat perkembangan 89 warga NTB yang dikirim sebagai peserta pelatihan pengelolaan produk unggulan, yang nantinya akan diterapkan di NTB.

Sebelumnya, pada 2007, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur juga mengikut-sertakan 300 petani dan nelayan pelaku usaha kecil/mikro ke LPPTG Malindo, yakni untuk dilatih keterampilannya dalam meningkatkan produksi tiga keripik (keripik ikan, kelapa, dan keripik jambu mete) secara manual.

Selain itu, pada Juli 2016, Bupati Mamuju juga memberangkatkan warganya dari 34 desa untuk mengikuti pelatihan keterampilan di LPPTG Malindo dengan 3 kloter/angkatan. Angkatan pertama diberangkatkan sebanyak 134 orang.

Pada Agustus 2017 Pemkab Sigi, Sulawesi Tengah, juga mengirim warganya untuk menjadi peserta pelatihan UMKM sebanyak 4 gelombang ke LPPTG Malindo. Menurut Wakil Bupati Sigi, pelatihan peserta program ini dapat dimaknai sebagai upaya pemberian keterampilan kepada warga dalam menciptakan lapangan dan berwirausaha.

Selanjutnya, pada Juli 2019, Pemkab Donggala juga mengirim warganya sebanyak 167 orang pada gelombang I dari 12 desa ke LPPTG Malindo untuk dilatih keterampilannya. Alasanya Bupati Donggala mengirim warganya, yakni bahwa setiap desa memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun sejauh ini belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDA) yang terampil dalam mengelola SDA tersebut.

Dan kini, hal yang sama juga akan dilakukan oleh Pemkab Gorontalo Utara (Gorut). Sayangnya, upaya positif itu di pandang negatif oleh segelintir pihak. Sehingga, rencana untuk “menimba” keterampilan guna kemajuan daerah itupun menjadi kontroversi di sejumlah kalangan.

Berawal dari Tim PKK Gorut didampingi OPD terkait mengunjungi LPTTG Malindo, untuk melihat langsung kegiatan pelatihan di sana.

Sepulangnya, langsung memberi laporan hasil kunjungan tentang program unggulan masif pro rakyat UMKM TTG home industri pangan kering. Ini kemudian sangat direspons baik oleh Pemkab Gorut, sehingga Bupati Gorut pun menyegerakan untuk dilakukan koordinasi.

Menyikapi hal tersebut, Ridwan Yasin selaku Sekda Gorut kepada Wartawan DM1, Rabu (11/3/2020) via telepon seluler mengatakan, mengikuti pelatihan dan keterampilan di LPPTG Malindo, di Luwu Utara itu, sangat jelas adalah juga merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Dan sangat bagus diikuti oleh para pelaku UMKM Gorut,” ujar Ridwan Yasin.

Menurut Ridwan Yasin, LPTTG Malindo sangat kredibel, karena terdapat 257 daerah yang sudah melakukan pelatihan di sana, dan mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi. Hanya saja, kata Ridwan, yang mau ikut pelatihan harus menggunakan anggaran yang bersesuaian, sehingga tidak terkesan buang buang anggaran.

Dihubungi secara terpisah oleh wartawan DM1, pada Rabu (11/3/2020), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gorut, Abdul Wahab Paudi, menerangkan bahwa kegiatan pelatihan terhadap pelaku usaha kecil adalah sebuah trend yang sangat positif.

Trend itu, kata  Abdul Wahab Paudi, adalah bagaimana ada sentuhan inovasi sehingga terjadi peningkatan nilai terhadap produk yang selama ini diupayakan di daerah ini. “Jadi harus ada keterampilan bagi para pelaku usaha kecil, guna meningkatkan nilai produk mereka dengan cara-cara terbaru, yakni dengan mengikuti pelatihan keterampilan,” jelas Abdul Wahab Paudi.

Menurutnya, bukan hanya skill (ketrampilan) yang dapat diperoleh dari pelatihan itu, namun juga dapat menimba knowledge-nya (pengetahuannya).

Abdul Wahab Paudi pun menyebutkan beberapa tujuan positif dilakukannya pelatihan di LPPTG Malindo tersebut selain dapat memiliki budaya sebagai pelaku usaha. Yakni dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha kecil, membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang lain, menekan angka pengangguran, serta dapat menekan angka kemiskinan.

“Kenapa harus ke Masamba? Karena memang fasilitas dan peralatannya lengkap di sana, serta berhubungan dengan Knowledge-nya,” tutur Abd Wahab Paudi.

Rencana tersebut kemudian mendapat sambutan dan support moril dari banyak kalangan. Di antaranya, Herman Adam, salah seorang pemerhati sosial Gorut.

Herman Adam menyatakan bangga dan salut kepada Pemkab Gorut karena memiliki kepedulian dan perhatian yang tinggi untuk membentuk para pelaku usaha kecil melalui program pelatihan keterampilan tersebut.

“Satu hal yang perlu diingat, Pemkab Gorut pasti akan berusaha sedapat mungkin menyejahterakan rakyatnya melalui program-program yang berpihak kepada kemaslahatan orang banyak demi penuntasan kemiskinan,” ujar Herman.

Hal senada juga disampaikan seorang tokoh pemuda Gorut, Efendy Dali. “Intinya saya juga sepakat. Sebab ini memberikan kesempatan  belajar kepada pelaku UMKM. Apalagi yang dikirim ini para pelaku Usaha. Jadi tidak ada salahnya jika mereka diberangkatkan. Justru berdosa ketika pelaku usaha tidak diberikan kesempatan untuk belajar, sebab ini adalah peluang besar dan juga bisa menambah PAD daerah ketika ini benar-benar sukses,” jelas Efendy.

Salah seorang tim ahli pendampingan Dana Desa, yang minta identitasnya tidak disebutkan, mengaku awalnya merasa pesimis dengan rencana tersebut.

Namun menurut dia, setelah melalui pengkajian, ditemui keyakinan bahwa pelatihan UMKM ini ketika dilakukan secara sungguh-sungguh dan berhasil, maka banyak pihak, terutama para petani akan mendapat nilai tambah dalam pendapatan.

Melalui kegiatan tersebut, kata dia, diharapkan nantinya setiap kecamatan memiliki produk sendiri-sendiri agar mendapatkan beberapa chip branding untuk UMKM Gorut. “Akan tetapi Pemkab Gorut harus melihat ke depan tentang output dan outcom-nya, agar tetap berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Hamzah Sidik selaku Wakil Ketua II DPRD Gorut juga menyampaikan hal senada namun sepakat dengan rencana pelatihan tersebut. Tetapi menurutnya, Pemkab harus melihat sisi sustainability, jangan selesai mengikuti pelatihan, peserta hanya dibiarkan saja tanpa ada pendampingan yang berkelanjutan.

Artinya, menurut Hamzah Sidik, Pemkab jangan hanya memberikan pelatihan semata, melainkan juga perlu memperhatikan permodalan UMKM, baik melalui bantuan dana hibah APBD maupun memberi bantuan akses permodalan di bank-bank pemerintah, khususnya di Bank SulutGo selaku bank daerah, dimana Pemkab Gorut termasuk ikut memiliki modal (saham) di sana. (yos/dm1)

Komentar anda :
Bagikan dengan: