DM1.CO.ID, GORONTALO: Jika dihitung mulai dari hari pelantikan, maka jabatan Marten Taha selaku Wali Kota Gorontalo seharusnya akan berakhir pada 2 Juni 2024 mendatang. Namun hal itu tidak akan terjadi karena jabatan Wali Kota Marten Taha dianggap merupakan hasil pelaksanaan Pilkada (Pilwako) tahun 2018.
Olehnya itu, hitungan akhir masa jabatan Marten Taha selaku Wali Kota Gorontalo, dinyatakan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), yang menyebutkan bahwa: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”.
Dan meski saat ini Marten Taha bersama sejumlah kepala daerah lainnya di tanah air masih sedang melakukan “perlawanan”, yakni gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas masa jabatan mereka yang seolah harus “dikebiri” dan tidak sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah terhitung dari tanggal pelantikan. Namun “perlawanan” atau gugatan tersebut tampaknya dapat dipastikan tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan oleh para penggugat.
Sebab saat ini, DPRD Kota Gorontalo telah menelorkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo melalui rapat paripurna yang digelar pada Senin (4/12/2023). “Kami telah menetapkan tiga nama sebagai calon Pj Wali Kota Gorontalo melalui rapat paripurna. Ketiga nama tersebut adalah Ismail Madjid (Sekda Kota Gorontalo), Nuryanto (Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo), dan Rifli Katili (Kadis Kominfotik Provinsi Gorontalo),” ungkap seorang anggota DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, kepada wartawan DM1, pada Kamis (7/12/2023).
Tak hanya itu, Ismail Pakaya selaku Pj Gubernur Gorontalo juga bahkan mengaku telah memunculkan tiga nama calon Pj Wali Kota Gorontalo tersendiri “versi” Pemprov (Pemerintah Provinsi) Gorontalo yang juga akan ikut diajukan ke Presiden melalui meja Mendagri (Menteri Dalam Negeri).
“Saya mengusulkan tiga nama untuk calon Pj Wali Kota Gorontalo (versi Pemprov), yakni Sukri Botutihe, Rifli Katili, dan Sukri Suratinoyo,” beber Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, kepada wartawan DM1 saat ditemui di ruang kerjanya, pada Kamis (7/12/2023).
Untuk diketahui, jumlah total calon Pj Wali Kota Gorontalo yang akan diajukan ke Presiden nantinya adalah sebanyak 9 (sembilan) orang. Yakni, 3 calon dari DPRD Kota Gorontalo, 3 calon dari Pemprov Gorontalo, dan 3 calon lainnya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Seputar pengusulan ataupun pengajuan nama-nama calon Pj Wali Kota Gorontalo tersebut, saat ini menjadi pembahasan menarik yang cukup ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, ada yang pro dan juga tentunya ada yang kontra.
Dari penggalian pendapat terkait nama-nama calon Pj Wali Kota yang telah beredar di permukaan, didapati 2 nama calon yang ramai disebut-sebut sebagai sosok yang dianggap layak diposisikan sebagai Pj Wali Kota Gorontalo.
“Saya lebih cenderung ke Ismail Madjid. Karena beliau itu mantan kepala Bappeda Kota Gorontalo yang sekarang sudah menjadi Sekda Kota Gorontalo,” ujar mantan pejabat Pemprov Gorontalo, Ismail Datau, saat bincang-bincang santai bersama wartawan DM1 bertajuk: Pemilu di Tumpukan Masalah yang Berserakan di Kota Gorontalo, Siapa yang Layak jadi Pj Wali Kota?, di Double Dipps Café, Kota Gorontalo, Kamis (7/12/2023).
Menurut Ismail Datau, Ismail Madjid adalah sosok yang mampu bekerja dengan baik, hanya selama ini ia kerap tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan kewenangan. Ismail menunjuk contoh terkait proses pengajuan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
Ismail Datau menegaskan, banyaknya proyek PEN yang kini menjadi masalah yang berlarut-larut di Kota Gorontalo ini, bukan berarti tidak mampu diatasi dan ditangani oleh Ismail Madjid. “Cuma karena memang (Ismail Madjid) tidak diberi kewenangan sama-sekali. Jangankan diberi kewenangan, diberitahu pun tidak, tiba-tiba sudah ada dana PEN. Dan bukan hanya Ismail Madjid, Wawali pun tidak dilibatkan dalam proses pengajuan dana PEN tersebut,” beber Ismail Datau.
Namun pada kesempatan yang sama, sejumlah pensiunan PNS Kota Gorontalo yang turut hadir dalam bincang-bincang tersebut mengemukakan pendapat yang berbeda terkait dukungan terhadap calon Pj Wali Kota Gorontalo.
Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Muchtar Arsyad, yang kini sebagai Ketua Komunitas Purna Bhakti (KPB) Kota Gorontalo secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Nuryanto (Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo) untuk dapat menjadi Pj Wali Kota Gorontalo.
Menurut Muchtar Arsyad, dari 3 nama calon Pj Wali Kota yang telah dimunculkan oleh pihak DPRD Kota Gorontalo, kesemuanya baik dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. “Namun yang paling cocok dan sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat Kota Gorontalo adalah Pak Nuryanto,” tegas Muhctar Arsyad.
Menurut Muchtar, jika kondisi Kota Gorontalo dalam keadaan normal atau baik-baik saja, maka siapapun di antara calon yang telah ada saat ini semuanya bisa dikatakan mampu untuk diberi amanah sebagai Pj Wali Kota. “Namun saat ini (di Kota Gorontalo) kondisinya beda, situasinya dia akan berhadapan dengan banyak masalah, terutama masalah pembenahan Kota Gorontalo dan juga Pemilu serta Pilkada yang harus bisa benar-benar dilaksanakan dengan sukses,” terang Muchtar.
Kalau situasi Kota Gorontalo saat ini dalam keadaan normal dan tidak khusus, kata Muchtar, maka Pj Wali Kota Gorontalo nantinya secara garis besar hanya memiliki 3 tugas. Yakni cukup fokus pada pengelolaan Pemerintahan, Pembangunan, dan juga seputar Kemasyarakatan. “Namun saat ini beda, selain harus mampu membenahi dan fokus pada tiga tugas itu tadi, juga saat ini harus ketambahan satu tugas yang paling prinsip, yakni harus benar-benar diyakini mampu menyukseskan Pemilu dan Pilkada,” jelas Muchtar Arsyad.
Sehingga, menurut Muchtar Arsyad, dari ketiga nama calon tersebut, maka sosok Nuryanto yang bisa dianggap paling layak dan cocok karena memiliki kemampuan yang tak perlu diragukan dalam menunaikan tugas dengan baik sebagai Pj Wali Kota, khususnya menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan juga Pilkada mendatang.
“Sebab, Nuryanto adalah sosok yang memiliki latar-belakang dan keahlian khusus di bidang akuntansi. Seorang ahli akuntan seperti Pak Nuryanto itu dalam mengambil kebijakan terutama terkait anggaran sangat tinggi dan cermat ketelitiannya, agar bisa mendapatkan hasil yang benar-benar matang dan maksimal,” jelas Muchtar Asryad.
Muchtar pun mengingatkan, bahwa dalam Pemilu dan Pilkada mendatang akan diperhadapkan dengan masalah-masalah ketelitian seputar anggaran. Sebab, jika seputar anggaran mengalami masalah atau error, maka dipastikan semua kegiatan akan menjadi macet.
“Dan khusus di Kota Gorontalo, ke depan itu akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan keuangan. Karena ada beberapa program kegiatan di Kota Gorontalo ini yang memerlukan penyelesaian dan penanganan khusus di bidang keuangan, sehingga jika berbicara pengelolaan dan menataan keuangan yang baik dan sehat, maka Pak Nuryanto adalah sosok yang sangat tepat dan layak untuk diberi amanah sebegai Pj Wali Kota,” tegas Muchtar.
Yamin Ismail, seorang pensiunan yang juga merupakan anggota Komunitas Purna Bhakti atau KPB Kota Gorontalo (pensiunan) pada kesempatan yang sama, juga mengemukan pandangan seirama, yakni menyatakan secara tegas ikut mendukung Nuryanto untuk menjadi Pj Wali Kota Gorontalo.
“Saya sangat sependapat dengan pandangan pak Muchtar. Karena melihat basic-nya Pak Nuryanto ini sebagai sosok yang ahli dalam bidang akuntansi, sudah pasti akan mampu menata keuangan agar dapat dikelola dengan baik dan sehat,” tutur Yamin.
Yamin Ismail juga mengakui, bahwa kondisi Kota Gorontalo saat ini diliputi banyak masalah. Dan semua masalah yang ada tersebut, seluruhnya sangat berkaitan erat dengan persoalan keuangan.
“Sehingga itu kami menilai Pak Nuryanto adalah orang yang paling tepat untuk didukung dan ditunjuk sebagai Pj Wali Kota, dengan harapan dapat mengatasi semua persoalan, paling tidak meminimalisir permasalahan-permasalahan saat ini yang terjadi di Kota Gorontalo ini,” tandas Yamin.
Sementara itu, dukungan terhadap Nuryanto juga mengalir dengan deras dari kalangan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Sayangnya, para PNS tersebut meminta agar identitasnya tidak dibeberkan.
Dukungan kepada Nuryanto juga pernah dikemukakan secara terang-terangan oleh sejumlah Caleg dari berbagai partai politik di daerah ini. Mereka melihat Nuryanto adalah sosok pejabat yang diyakini memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi, sehingga layak dan sangat cocok dijadikan Pj Wali Kota Gorontalo.
Berita Terkait: Para Caleg ini Sebut Nuryanto Paling Cocok Jadi Penjabat Wali Kota Gorontalo, Ini Alasannya
Tak hanya itu, tidak sedikit pihak dari berbagai lapisan masyarakat juga ikut menyuarakan dukungannya kepada Nuryanto. Di antaranya berasal dari kalangan UMKM, pengusaha muda, mantan perbankan, serta sejumlah pengamat sosial dan pemerintahan.
Umumnya, mereka mewanti-wanti Ismail Pakaya selaku Pj Gubernur Gorontalo agar jangan sampai melakukan intervensi secara tidak sehat dan juga memaksakan diri untuk mencoba lebih meloloskan salah satu calon versi Pemprov untuk jadi Pj Wali Kota Gorontalo.
Selain itu, mereka juga berharap agar Presiden Jokowi tidak segan-segan untuk segera menunjuk Nuryanto menjadi Pj Wali Kota. Sebab, sosok Nuryanto diyakini bisa lebih mampu menempatkan diri di posisi netral di saat menjalankan tugas dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada mendatang.
Di mata mereka, dukungan terhadap Nuryanto sangat patut digaungkan untuk memberi pencerahan kepada publik, terutama untuk mencegah adanya “kongkalikong” atau nepotisme dan juga kolusi dalam menentukan Pj Wali Kota. “Kondisi Kota Gorontalo saat ini bisa dibilang sudah rusak, kacau dan berantakan pembangunannya. Tolong jangan dibuat dan ditambah rusak lagi dengan menunjuk sosok yang tidak cocok menjadi Pj Wali Kota, tolong jangan dipaksakan hanya karena kepentingan tertentu, kami butuh Pak Nuryanto sebagai Pj Wali Kota untuk dapat membenahi “kerusakan” yang terjadi di Kota Gorontalo saat ini,” ujar mereka.
Indikasi dan dugaan akan adanya sosok yang ingin “dipaksakan” menjadi Pj Wali Kota Gorontalo, saat ini sepertinya dapat ditebak. Sebab, jika dicermati kesembilan calon yang akan diajukan ke Presiden, maka terdapat keanehan, yakni hanya terdapat 2 (dua) calon yang “asli dan murni” berasal dari lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, yaitu Ismail Madjid dan Nuryanto. Dan jika nantinya Pj Wali Kota Gorontalo ternyata bukan “asli dan murni” dari Pemkot, maka besar dugaan itu adalah hasil “pemaksaan atau kongkalikong” untuk kepentingan kelompok tertentu. (dms-dm1)
