DM1.CO.ID, BOALEMO: Meski sempat molor sekitar 2 bulan dari ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Boalemo akhirnya diparipurnakan, Selasa (21/5/2019).
Pada Rapat Paripurna tersebut, ada sejumlah hal menarik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Boalemo terkait LKPJ Bupati Boalemo tersebut.
Fraksi-fraksi tersebut memberikan pandangannya secara lugas dan “tegas”. Berikut garis-garis besar pandangan fraksi-fraksi tersebut :
Pandangan Fraksi Golkar menyoroti Dinas Pendidikan dengan beberpa hal penekanan. Yakni, agar dapat lebih pro aktif dalam mengelola dana BOS; penempatan guru harus sesuai; pembangunan infrastruktur sekolah; sarana dan prasarana Ujian Berbasis Komputer; dan insentif Guru PAUD harus diperjelas.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyinggung soal pelayanan BPJS gratis bagi rakyat miskin yang sering menjadi masalah; bantuan pertanian jangan sampai tumpang-tindih; harga panen para petani harus dijamin oleh daerah.
Bukan cuma itu, Fraksi Golkar juga menegaskan agar Pemda Boalemo menyamaratakan THR (Tunjangan Hari Raya) bagi para tenaga honor dan abdi.
Pandangan dari fraksi Demokrat menegaskan masalah Bupati Boalemo dan Baperjakat yang harus segera menindaklanjuti rekomendai dari KASN RI (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk mengembalikan pegawai yang dimutasi dan nonjob karena dianggap tidak sesuai UU ASN.
Terkait hal tersebut Fraksi Demokrat pun meminta kepada Bupati dan Baperjakat agar dalam mutasi ASN di kemudian hari harus benar-benar sesuai dengan aturan.
Fraksi Demokrat juga menyinggung mengenai mark-up data nelayan dengan jumlah banyak yang tidak valid; BPJS harus fokus kepada masyarakat miskin; pajak IMB dan sarang burung walet harus jelas; pendidikan anak usia dini belum tercapai.
Sementara itu Fraksi PDIP dalam pandangannyan menyatakan sangat mengapresiasi pembangunan di Kabupaten Boalemo, namun dokter spesialis di RSTN Boalemo hendaknya harus lebih diperhatikan.
Sedang Fraksi Gerindra dalam pandangannya menyampaikan, bahwa program di semua SOPD jangan sampai tumpang-tindih; bantuan pertanian hendaknya dicantumkan lebih jelas di dalam LKPJ; begitupun uraian hasil dari jagung harus dimasukan dalam LKPJ; Sistim BPJS harus diperbaiki, Perizinan dan kelengkapan rumah sakit harus sesuai prosedur.
Dari Fraksi PPP memberikan pandangannya dengan menekankan kepada semua program SOPD agar dapat lebih meningkatkan keadilan bagi masyarakat Boalemo. (kab/dm1)
Kam Mei 23 , 2019
DM1.CO.ID, BOALEMO: Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Darwis Moridu (Bupati Boalemo) terhadap warganya sendiri, Sofyan Mooduto, memunculkan rasa kecewa di banyak kalangan, terutama pihak keluarga.
