DM1.CO.ID, BOALEMO: Di saat para PNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Boalemo telah “kebanjiran” pendapatan dengan cairnya gaji 13 dan gaji 14 (Tunjangan Hari Raya/THR), pegawai honorer justru mengaku harus gigit jari.
Kepala BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Boalemo, Sofyan Hasan membenarkan, untuk gaji 13 dan 14 PNS sudah dibayarkan pada Senin (27/5/19).
Tapi untuk para honorer di Kabupaten Boalemo, kata Sofyan, itu memang tidak dianggarkan. “Namun kebijakan membayarkan gaji para honor untuk bulan Juni 2019, sudah dimajukan pembayarannya,” jelas Sofyan Hasan kepada DM1, Selasa (28/5/2015).
Melihat kondisi ini, menurut Sofyan, tentu saja dari sisi kemanusiaan memang tak adil, namun hal ini tentu saja tidak bisa mengambil konsekuensi melangkahi aturan.
Jika dipaksakan, lanjut Sofyan, pastinya akan memiliki dampak ke depan. “Namun, jika ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membuat kebijakan memberikan THR pada honorer, itu di luar kebijakan Pemkab Boalemo,” ujar Sofyan.
Sementara itu, sejumlah tenaga honorer yang mencurahkan isi hatinya mengaku kecewa dengan tidak adanya kebijakan Bupati Boalemo untuk memperjuangkan THR bagi para pegawai honor di lingkungan Pemkab Boalemo.
“Kami dan semua tenaga honorer sudah berjuang selama hampir sekian tahun harus gigit jari, lantaram tidak mendapatkan tunjangan hari raya yang diberikan oleh pemerintah daerah,” ujar seorang honorer yang minta namanya tidak disebutkan.
Sejumlah tenaga honorer inipun membandingkan dengan daerah “tetangga”, yakni Kabupaten Pohuwato.
Di sana, katanya, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga menyamaratakan pemberian THR hingga ke perangkat desa.
Beberapa tenaga honorer “senior” pun mengungkapkan, bahwa penyamarataan pemberian THR sebetulnya juga pernah terjadi di Boalemo, tetapi itu terjadi pada era Bupati (alm) Iwan Bokings, sesudahnya tidak ada lagi hingga saat ini.
Para tenaga honarer itupun mengaku kecewa dengan pemerintahan saat ini.
Menurut mereka, pemerintahan sekarang dikenal banyak uang, tetapi nyatanya tidak bisa memperhatikan dan menyamaratakan pembayaran THR hingga kepada tenaga honor.
Padahal, menurut sejumlah tenaga honor, “keringat” yang paling banyak tumpah di lapangan dalam menyukseskan tugas-tugas OPD adalah para honorer.
Olehnya itu, mereka pun meminta kepada Bupati Boalemo agar dapat memperhatikan tumpahan “keringat” (pengabdian) dari para tenaga honorer.
Mereka pun berdoa dan berharap, semoga keluhan ini didengar oleh pejabat Pemkab Boalemo dan pemerintah pusat. (kab/dm1)
Rab Mei 29 , 2019
DM1.CO.ID, BOALEMO: Tahun 1990-an di Makassar “profesi” pemulung besi tua dan barang bekas dikenal dengan nama “Payabo-yabo”, dengan bermodal karung dan sebuah alat pengais.
