DM1.CO.ID, GORONTALO: Sudah sekitar 7 tahun lahan para petani di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dikuasai oleh PT. Argo Artha Surya (PT. AAS) untuk bisnis perkebunan kelapa sawit. Namun hingga kini, para petani pun belum mendapatkan apa-apa sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya oleh PT.AAS.
Meski telah berkali-kali para petani bermohon dan “mengemis-ngemis” kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo, namun Darwis Moridu selaku bupati yang bernaung di bawah bendera partai “Banteng” itu, masih juga belum mampu tergerak untuk menolong penderitaan para petani yang sudah berkepanjangan.
Hingga para petani pun bertanya-tanya, ada apa dengan bupati yang sepertinya tidak mampu berbuat banyak untuk menolong derita para petani akibat “ulah” PT. AAS? Apakah bupati ada “kepentingan” atau “beban” besar di perusahaan itu?
Entahlah! Yang jelas, dengan belum adanya ketegasan dari pihak Pemkab Boalemo, membuat hidup para petani saat ini bagai anak ayam yang kehilangan induk.
Kendati begitu, para petani sawit ini mengaku tidak akan pernah menyerah untuk tetap berusaha menempuh berbagai cara demi mendapatkan hak-hak mereka, meskipun nyawa harus menjadi taruhannya!
Tak hanya pembayaran kepada petani yang belum direalisasikan selama bertahun-tahun, PT. AAS malah juga kini terbukti lalai menjaga lingkungan hidup dengan limbah sawit yang telah menyebar ke sejumlah perkebunan warga setempat.
Dengan penderitaan yang lengkap itu, membuat para petani pun kembali menggelar aksi demo di berbagai titik, yakni di BPN, DPRD, Polres, dan di Kantor Bupati Boalemo, pada Selasa (21/1/2020).
Massa aksi yang mengatas-namakan “Aliansi Petani Sawit Bersatu” inipun menuntut kepedulian Bupati Boalemo sebagai pemerintah daerah agar segera turun tangan menyelesaiakan permasalahan petani dengan pihak PT. AAS.
Hasmah selaku koordinator aksi, mengaku amat menyayangkan sikap Pemda Boalemo yang sangat terkesan tidak peduli dengan nasib yang diderita oleh para petani sawit.
Di depan Bupati, Wabup dan Sekda Boalemo, para petani membentangkan berbagai tulisan di lembaran kertas karton putih sebagai wujud keluhan dan juga jeritan hati. Di antaranya, “KAMI PETANI MAKAN NASI, BUKAN MAKAN JANJI”; juga “KEMBALIKAN LAHAN KAMI!”; dan “PT. AGRO ARTA SURYA PENIPU!!! PETANI SAWIT”; serta “LAHAN KAMI BUKAN UMPAN CARI MODAL DI BANK”.
Selain itu, massa aksi juga membacakan tuntutan terhadap PT. AAS, yakni: 1. Menarik hak petani yang sudah disertifikatkan oleh perusahaan; 2. Tidak bermitra lagi dengan perusahaan; 3. Aktivitas perusahaan, baik panen maupun produksi, diberhentikan sampai ada kejelasan.
Para massa aksi itu juga mendesak Bupati Boalemo agar dapat benar-benar serius dengan secepat-sepatnya menyelesaikan masalah yang diderita oleh petani sawit. “Jangan hanya janji-janji lagi yang disampaikan di hadapan petani sawit,” ujar sejumlah orator Aliansi Petani Sawit Bersatu. (kab/dm1)
DM1.CO.ID, JAKARTA: Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama DPR-RI sepakat dan memastikan tidak ada lagi status tenaga Honorer yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
