DM1.CO.ID, KOLAKA TIMUR: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan meminta sejumlah dokumen lelang kegiatan proyek kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Pemkab Koltim). Dokumen kegiatan lelang yang diminta adalah dokumen 2016 hingga 2020.
HUKUM
DM1.CO.ID, GORONTALO: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin siang (11/10/2021).
DM1.CO.ID, GORONTALO: Terlilit “utang politik” di sejumlah pihak dalam bentuk uang tunai. Itulah dugaan yang saat ini sedang “membelenggu” Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin. Benarkah? Jawabnya, ya! Indra Yasin yang kembali berhasil terpilih sebagai Bupati Gorut periode 2018-2023 berpasangan Thariq Modanggu itu, saat ini sedang berurusan dengan hukum setelah […]
DM1.CO.ID, JAKARTA: Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Pers (DP) dipastikan bakal hadir di Mahkamah Konstitusional (MK) untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021 pada 11/10/2021. Kepastian itu disampaikan Panitera MK melalui surat panggilan […]
DM1.CO.ID, JAKARTA: Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, meminta pihak principal atau pemohon agar menguraikan persoalan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Verifikasi Perusahaan Pers yang dianggap bermasalah serta merugikan hak konstitusional para pemohon.
DM1.CO.ID, JAKARTA: Permohonan pengujian materiil Pasal 15 Ayat (2) huruf: f, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rabu hari ini (25/8/2021) akan segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, pukul 13.30 WITA. Kepastian waktu pelaksanaan […]
DM1. CO.ID, JAKARTA: Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf: f, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam waktu dekat akan segera disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
