DM1.CO.ID, JAKARTA: Beberapa media ramai memberitakan kabar buruk terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diprediksi makin melebar.
Perkiraan seputar defisit tersebut disampaikan langsung Sri Mulyani di Jakarta, usai menghadiri Rapat Kabinet Terbatas di Istana Negara, Kamis (24/10/2019).
Sri Mulyani yang baru saja dilantik kembali sebagai Menteri Keuangan dalam Pemerintahan Joko Widodo itu menyatakan, dengan melihat penerimaan dari sejumlah sektor yang kurang membaik, maka defisit kemungkinan melebar.
Sebagai solusi atas defisit tersebut, baru-baru ini Sri Mulyani pun menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144 Tahun 2019 tentang Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019.
Pernyataan maupun solusi Sri Mulyani itupun mendapat tanggapan dari Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Dr. Rizal Ramli.
Rizal Ramli mengaku heran, bahwa di saat tim ekonomi pemerintahan saat ini sudah sanggup mendeteksi melebarnya defisit APBN, namun di saat yang sama tidak ada solusi baru yang bisa ditempuh selain cuma kembali berutang.
Rizal Ramli menegaskan, seharusnya tim ekonomi pemerintah bisa memikirkan dan menyiapkan solusi yang baru untuk ditempuh, jangan selalu sama atau yang itu-itu saja.
Anggota panel ekonomi di badan dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) itupun menyarankan, agar tim ekonomi bisa mencari cara lain selain berutang.
“Coba cari cara lain, dan hindari solusi tambah utang. Sebab cara itu memang terhitung cukup mudah, tapi bebannya paling berat,” ujar Rizal Ramli, di Jakarta.
Rizal Ramli mengungkapkan, ‘tax ratio’ selama ini cukup rendah lantaran tim ekonomi hanya menghabiskan energi untuk menguber wajib pajak yang kecil-kecil dan menengah.
“Akibatnya realisasi penerimaan pajak kita tidak mencapai target. Sampai akhir Desember 2019 diperkirakan 82 sampai 85 persen dari 1. 577, 56 Triliun yang dipatok pada APBN 2019,” jelas Rizal Ramli.
Rizal Ramli menegaskan, tim ekonomi hendaknya serius mengejar big-fish atau wajib pajak besar, korporasi besar, dan perusahaan asing yang selama ini beroperasi di Indonesia.
“Toh pemerintah di negara asal para korporasi itu sangat-sangat ketat dalam soal pajak. Tim ekonomi harus lebih kreatif dari sekadar ngutang doang,” lontarnya.
Rizal Ramli menegaskan, jika solusinya utang lagi, maka itu dipastikan menjadi beban berat di masa yang akan datang.
Selain itu, kata Rizal Ramli, dengan berutang, maka itu menjelaskan bahwa tim ekonomi pemerintahan Jokowi memang miskin kreativitas dalam menggali sumber penerimaan yang lain. “Seharusnya, tim ekonomi lebih berani dan kreatif mencari sumber pendapatan yang lain,” pungkas Rizal Ramli. (dml/dm1)
Sab Okt 26 , 2019
Wartawati/Editor: Dewi Mutiara DM1.CO.ID, GORONTALO: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menggelar Desk Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 sekaligus dengan evaluasi DAK Triwulan III tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Hotel Damhil, Jumat (25/10/2019). Dalam laporan panitia, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi […]