DM1.CO.ID, GORONTALO: Pada 12 Mei 2022, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melantik Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo. Sebelumnya, Hamka yang lahir di Manado pada 20 Juli 1968 itu, dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas di Kementerian Pemuda dan Olahraga, pada 1 Maret 2021.
Namun saat ini, kondisi kepemimpinan Hamka Hendra Noer selaku Penjagub Gorontalo, mendadak meledak jadi perbincangan miring di hampir seluruh lapisan masyarakat. Di berbagai penjuru daerah se-Provinsi Gorontalo bahkan tidak sedikit yang menyuarakan secara lantang, bahwa Hamka adalah sosok yang belum layak dipercaya memimpin daerah seperti Provinsi Gorontalo.
Di mata sejumlah kalangan menengah dan kelas atas juga bahkan ada yang menyebut, bahwa pola kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Penjagub Hamka adalah “model” terburuk, dan sangat tidak cocok diterapkan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan juga di dalam tata pemerintahan di Provinsi Gorontalo.
Model kepemimpinan buruk yang dimaksud, salah satunya yakni Hamka diduga saat ini terindikasi “memainkan peran” hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Misalnya, dalam isu rencana mutasi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan kerja Provinsi Gorontalo yang terinformasi akan digelar pada Januari 2023, Hamka terindikasi akan melakukan pengisian sejumlah jabatan menurut “selera sendiri” tanpa mengikuti hasil assessment.
Model kepemimpinan buruk lainnya menurut sejumlah pihak, yakni Hamka dinilai kerap ingkar janji, dan juga sulit ditemui oleh pihak-pihak yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh profesi lainnya, yang diduga disebabkan oleh faktor protokoler yang super-ketat serta adanya sejumlah “pembisik” yang berada di sekeliling Hamka.
“Banyak orang yang dia (Hamka) bikin kecewa. Sudah janjian ketemu, pas orang yang bersangkutan sudah berada di rumah dinas, tiba-tiba janji ketemu dibatalkan,” demikian ungkapan sejumlah pihak.
Bahkan seorang tokoh masyarakat papan atas dan juga sebagai politisi senior serta mantan Wali Kota Gorontalo, sempat menjadi “korban” ingkar janji terbaru yang dilakukan Hamka. Sehingga, hal ini kemudian memaksa terjadinya kegaduhan serta makin memicu timbulnya potensi “ketidak-tenteraman” di tengah-tengah publik. Akibatnya, masyarakat di berbagai penjuru di Provinsi Gorontalo saat ini banyak terlibat pembicaraan secara terbuka membahas Hamka yang dinilai seolah sebagai sosok yang sering menjadi penyebab kegaduhan namun kurang memiliki manajemen konflik yang baik.
Model kepemimpinan buruk lainnya menurut sejumlah kalangan, yakni selama sekitar 7 bulan (dari 1 tahun masa jabatan yang tersedia sebagai penjagub) Hamka belum memperlihatkan hasil kerja secara nyata dari program-program pembangunan yang sudah dipatok dalam KUA-PPAS maupun dalam dokumen RKPD Provinsi Gorontalo.
Penilaian kememimpinan buruk Hamka di mata sebagian besar masyarakat Gorontalo tersebut, ternyata tak beda jauh dengan hasil evaluasi para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia, Hamka selaku Penjagub Gorontalo tidak masuk dalam kategori berkinerja baik.
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung secara virtual, pada Selasa (20/12/2022), yang dipimpin oleh Tomsi Tohir Balaw selaku Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, membeberkan tabel penilaian dan evaluasi dengan hasil “BAIK” dicapai oleh 11 Penjabat Kepala Daerah. Dan pada tabel evaluasi dengan hasil “CUKUP” terdiri 44 Penjabat Kepala Daerah, serta terdapat 16 Penjabat Kepala Daerah dengan hasil evaluasi berkinerja “KURANG”.
Terungkap, Penjagub Hamka pada evaluasi tersebut mendapatkan hasil “CUKUP” di posisi nomor 23 dengan skor 20 serta capaian persentase hanya 71,4 persen.
Sementara Hendriwan selaku Penjabat Bupati (Penjabup) Boalemo dalam evaluasi tersebut juga mendapatkan hasil “CUKUP”, namun persentase kinerjanya mencapai 75 persen dan berada di posisi 20 dengan skor 21 (dari total skor penilaian sebesar 28).
Mengetahui hasil evaluasi yang terlanjur viral tersebut, membuat tidak sedikit masyarakat Gorontalo dari berbagai kalangan pun makin yakin jika Hamka adalah sosok yang tidak tepat dan bahkan tidak layak untuk memimpin Provinsi Gorontalo, bahkan mereka mengaku sangat sulit untuk dipertahankan sebagai Penjagub Gorontalo.
Tak hanya itu, sejumlah warga Kota Gorontalo yang selama ini bertindak sebagai barisan pendukung Hamka, dan mengaku awalnya sangat optimis memandang Hamka sebagai sosok yang bisa dipercaya mampu berkinerja baik, malah 360 derajat mendadak berubah pesimis dan ikut menyatakan kekecewaan terhadap model kepemimpinan Hamka yang terlanjur dinilai sangat buruk oleh sebagian besar masyarakat Provinsi Gorontalo.
Sindu, salah seorang pendukung Hamka, bahkan tak tanggung-tanggung menyuarakan aspirasi dengan meminta Mendagri agar segera secepatnya menarik dan “mencabut” Hamka dari jabatan Penjagub Gorontalo. “Sudah sangat jelas Hamka tak bisa lagi dipertahankan. Saya sangat berharap kepada Mendagri jika bisa diadakan pertukaran. Yakni Penjabup Boalemo (Hendriwan) dijadikan Penjagub Gorontalo, dan Penjagub Gorontalo (Hamka) dijadikan Penjabup Boalemo,” ujar Sindu kepada Wartawan DM1, Jumat malam (23/12/2022).
Sindu yang berprofesi sebagai seorang advokat dan juga selaku Ketua LSM Walihua di daerah ini juga mengaku, bahwa dirinya tak punya tendesi apa-apa dari aspirasi yang disuarakannya itu selain murni untuk kepentingan dan kebaikan bersama, terutama agar tidak sampai terjadi perpecahan (saling berkotak-kotak) akibat sikap Hamka yang dinilai kerap tidak konsisten dan juga banyak menyakiti perasaan (membuat kecewa) tokoh-tokoh masyarakat lantaran mudah berjanji namun sulit ditepati.
Mengetahui dan mendengar aspirasi yang dilontarkan Sindu, membuat warga Boalemo bernama Darno Olii bereaksi serius dan menyatakan pendapatnya.
Darno selaku politisi dan juga sebagai aktivis di Kabupaten Boalemo, menyatakan sangat sependapat dan setuju dengan keinginan Sindu yang meminta Mendagri agar secepatnya Hamka “dicabut” (dicopot) dari jabatannya sebagai Penjagub Gorontalo.
Dan bahkan Darno mengaku sangat setuju jika Hendriwan yang saat ini bertugas sebagai Penjabup Boalemo bisa diangkat menjadi Penjagub Gorontalo menggantikan Hamka. “Sebagai warga Boalemo, saya sudi dan ikhlas melepas pak Hendriwan meninggalkan Boalemo jika untuk dijadikan sebagai Penjagub Gorontalo menggantikan Pak Hamka. Dan pastinya saya bangga jika itu terjadi, sebab tentunya Pak Hendriwan nantinya bisa lebih memberikan perhatian besar terhadap kemajuan Kabupaten Boalemo, terutama dari sisi anggaran,” tutur Darno.
Namun Darno mengaku sangat menolak secara tegas jika ada istilah pertukaran dengan menjadikan Hamka sebagai Penjabup Boalemo. “Kami memang rela jika Pak Hendriwan kami lepas untuk menjadi Penjagub Gorontalo. Tetapi kami tidak rela dan sama-sekali tidak ingin menerima kehadiran Pak Hamka sebagai Penjabup Boalemo, sebab evaluasi dari Kemendagri saja kinerja Pak Hamka hanya 71,4 persen, sedangkan Pak Hendriwan kinerjanya mencapai 75 persen, itu sama saja ingin membuat Boalemo jadi kembali mundur ke belakang,” jelas Darno kepada Wartawan DM1, Jumat malam (23/12/2022).
Andaikan memang aspirasi yang disampaikan Sindu itu bisa menjadi pertimbangan pihak Kemendagri, menurut Darno, maka sebaiknya yang menggantikan Hendriwan nantinya apabila benar-benar diangkat sebagai Penjagub Gorontalo adalah sosok lain selain Hamka.
Sementara itu, Djaber Tangoi, salah seorang yang juga awalnya sebagai pendukung “garis keras” Hamka, mendadak juga ikut menyatakan kekecewaannya yang amat mendalam terhadap model kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Hamka sebagai Penjagub Gorontalo. “Sungguh saya benar-benar tidak menyangka jika Hamka adalah sosok pemimpin yang banyak mengecewakan orang dan membuat orang banyak sakit hati,” lontar Babe, sapaan akrab Djaber Tangoi, kepada Wartawan DM1, Sabtu dini-hari (24/12/2022).
Babe secara tegas juga meminta pihak Kemendagri untuk segera menarik Hamka dan mengembalikan ke posisi awalnya sebagai Staf Ahli di Kemenpora sebelum kegaduhan makin bertambah parah di Provinsi Gorontalo.
Sebab, menurut Babe, jika Kemendagri masih mempertahankan Hamka sebagai Penjagub Gorontalo dengan kondisi kepemimpinan yang terlanjur dinilai buruk, maka dirinya sendiri yang akan menghimpun massa dari berbagai kalangan untuk turun menggelar aksi unjuk-rasa besar-besaran.
Sementara itu, di salah satu WhatsApp Grup (WAG) lokal di Kabupaten Gorontalo, tersebar sebuah file PDF yang berisi surat penyampaian untuk menggelar aksi demonstrasi terhadap Penjagub Hamka.
Surat yang ditujukan kepada Kapolda Gorontalo itu berasal dari massa yang mengatas-namakan diri “AMARA” (Aliansi Masyarakat) Bongomeme & Dungaliyo, akan melakukan unjuk-rasa besar-besaran, pada Selasa pagi (27/12/2022), dengan mengerahkan peserta 1.000 orang yang terdiri dari berbagai elemen ke 3 titik, yakni di Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, DPRD Provinsi Gorontalo, dan di Kantor Gubernur Gorontalo.
Diketahui dari tujuh tuntutan AMARA, salah satu di antaranya adalah mendesak agar segera mengganti Penjabat Gubernur Gorontalo yang saat ini dijabat oleh Hamka Hendra Noer. (red-dm1)
