Oleh: Harmi Dja’far*
POLEMIK kebijakan ekonomi dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan Jokowi kian meluas dalam pembicaraan publik. Utamanya para kelompok oposisi yang terus menggoreng isu utang, bahan pangan yang masih mahal, tingkat pertumbuhan yang masih berkutat diangka 5 persen dan BUMN yang masih menyisakan banyak hutang dan beban kepada negara. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang berupaya memperbaiki semuanya dengan terus ker-ja… kerja… kerja tanpa mengenal hari dan waktu.
Adalah ekonom Rizal Ramli, mantan Menko Maritim yang dikenal juga sebagai “Rajawali Ngepret” melempar gagasan bagaimana menaikkan angka pertumbuhan yang 5% menjadi 6,5%.
Ide Rizal Ramli bukanlah “rocket science”, orang awam seperti sayapun dapat mema-haminya dengan mudah. Rizal Ramli me-mulainya dengan memberi contoh di negara-negara Eropa, China dan banyak belahan dunia lainnya, kala ekonomi melambat yang dilakukan pemerintah adalah memompa sector-sektor ekonomi agar menggeliat dan melonggarkan beban pajak kepada pelaku usaha.
Raihan 6,5% dalam waktu dua tahun bukanlah hal yang mustahil. Agresifitas pemerintah mengejar penerimaan pajak, membuat kalangan dunia usaha terganggu, sehingga aktivitas investasi tertunda dan menghambat pertumbuhan sektor lainnya.
Jadi, ”ketika ekonomi lagi susah jangan kejar pajak dulu. Pajak itu bisa naik dengan sendirinya manakala pertumbuhan ekono-mi kembali menggeliat”. Dalam situasi ekonomi yang sudah kondusif seperti ini, pemerintah tinggal menyiapkan skema investasi yang salah satunya menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT) dan Build Own Operate (BOO) yang jauh lebih menarik bagi investor.
Selain itu, perbankan juga memiliki peran yang tak kalah pentingnya dalam menghidupkan perekonomian bangsa, Akibat adanya system BOT dan BOO, kredit perbankan yang selama ini per-tumbuhannya hanya 10 % dapat bergerak naik dan bisa tumbuh ke angka 15-17 %.
Keadaan di atas diper-parah dengan paket ekonomi yang dikeluarkan yang kelihatan kurang efektif. Ini seperti kebijakan ecek-ecek, hanya can-tik di perencanaan, namun sulit diimple-mentasikan, sehingga perlu kebijakan terobosan yang memudahkan dunia usaha yang juga menyelamatkan usaha kecil dan usaha menengah.
Rizal Ramli juga menyoroti kenapa harga pangan masih relatif tinggi? Sangat disa-yangkan harga daging masih sangat mahal, bahkan bisa dua kali dari harga daging yang dijual di pasar internasional.
Solusi impor bukan sesuatu yang buruk asalkan bisa dikelola dengan benar, khu-susnya dalam penetapan kuota impor. Jadi, siapapun boleh impor, tapi harus menggu-nakan tarif yang melindungi industri di Indonesia. Jangan sedikit-sedikit merengek dan dibiasakan ngeles daya beli tidak turun walau harga selangit agar kuota impor tetap dibuka.
Begitu juga dengan konsumsi rumah tangga tak boleh luput dari perhatian peme-rintah karena konsumen rumah tangga memegang pernanan penting, memegang peranan setengah dari perekonomian nasional.
Salah Kelola BUMN
Perusahaan pemerintah lahir atas kare-na kepentingan nasional, menjadi salah satu ujung tombak untuk mendorong ke-majuan ekonomi nasional dan melahirkan kesejahteraan rakyat. Tentu problem dalam pengelolaan BUMN tidak bisa hilang 100%, karena setiap rezim kepemimpinan politik menghadapi dinamikanya masing-masing.
Meski kita menyadari bahwa problem-problem manajerial dalam BUMN tidak bisa betul ditekan secara habis, namun ada satu hal yang penting untuk kembali diperju-angkan. Revaluasi dan sekuritisasi aset.
Dua hal ini seharusnya menjadi agenda bersama dalam mendorong ekonomi nasional untuk tumbuh lebih baik lagi.
Proses yang lambat dan sebagian salah arah yang dilakukan di BUMN seperti PT Garuda yang rugi besar tahun ini karena pembelian pesawat long-haul, tidak boleh terulang. BUMN perlu melakukan revaluasi dan sekuritisasi asset. Revaluasi dan Sekuritisasi asset harus digencarkan dan dilaksanakan secara konsisten agar kita tahu sebenarnya bisnis kita sedang dalam posisi apa antara asset dan modal kerja, serta sejauh apa bisnis tetap aman dilaku-kan. Ini dimaksudkan agar ada mesin per-tumbuhan yang sehat, berkelanjutan di luar APBN, terutama di luar Jawa.
Terkait soal revaluasi, banyak sekali BUMN yang sampai hari ini masih banyak aset-aset yang tidak terinventarisir. Bahkan, jika kita telusuri lebih jauh, banyak sekali aset-aset BUMN yang pada akhirnya ber-pindah tangan kepemilikan kepada pihak swasta atau juga pejabat direksi/komisaris BUMN.
Lebih-lebih BUMN yang memiliki aset mati dan lahan secara luas di sebuah daerah tertentu, dalam periode tertentu aset lahan ini dibiarkan tidur tidak dikelola BUMN. Hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat konflik-konflik sengketa lahan dengan penggarap masyarakat. Polemik ini juga dikarenakan BUMN tidak mau mengelola dengan baik bersama masyarakat.
Ketidak-jujuran pejabat setingkat direksi di dalam BUMN yang menyebabkan aset-aset negara berpindah tangan kepada pihak swasta atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini juga yang lambat laun me-matikan perusahaan itu sendiri karena me-ngecilnya asset secara otomatis daya tawar perbankan juga semakin kecil.
Sedangkan sekuritisasi aset sendiri juga masih terbilang lemah. Tukar guling aset BUMN kepada pihak swasta juga sering terjadi. Sebenarnya, penjualan aset BUMN adalah sesuatu hal yang diperbolehkan se-cara hukum. Namun celah hukum ini sering kali dimanfaaatkan oleh para pejabat di-reksi/komisaris BUMN untuk mengambil keuntungan di masa akhir jabatannya. Skema investasi Build Operate Transfer (BOT) dan Build Own Operate (BOO) adalah salah satu skema yang lebih menarik bagi investor.
Apa yang dituturkan oleh Rizal Ramli terkait revaluasi dan sekuritisasi aset adalah ujung tombak dari perombakan BUMN un-tuk lebih punya integritas atas dasar kepen-tingan bangsa dan tanggung-jawab pertum-buhan ekonomi nasional.
Menteri Rini Soemarno, yang selama ini mendorong proses holding-sasi BUMN harus juga secara serius melakukan re-inventari-sasi aset pemerintah. Agar kelak pemimpin perusahaan berikutnya tidak terbebani dan terjebak dengan utang dan tanggung jawab aset yang nilai dan keberadaannya di wi-layah abu-abu.
Jika Presiden Jokowi bisa mengarahkan kepada dua kementrian ini yakni Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk lebih mengacu pada kepentingan nasional, maka apa yang dinyatakan oleh Rizal Ramli bisa saja terjadi. Menggenjot pertumbuhan eko-nomi 6,5%, adalah sesuatu yang memung-kinkan jika instrument perbankan, pajak dan sektor bisnis-induistri bisa memiliki visi yang sama untuk itu.
Pencapaian ekonomi Rezim Jokowi akan dipertaruhkan pada evaluasi tahun 2018. Jika, menteri-menteri Jokowi gagal melahir-kan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 6,5%, maka konsekwesi berat ada pada Presiden Jokowi kelak. Publik luas masih secara emosional mencintai figur Jokowi, maka Presiden Jokowi harus ber-hasil mendorong pertumbuhan ekonomi pada angka 6,5%.
————–
(Penulis adalah seorang analis, dan Staf Ahli Bidang BUMDes Sekjen Seknas Jokowi)
